Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kabut Tebal Kabar Bohong

Oleh

image-gnews
Jokowi Prabowo Hoaks
Jokowi Prabowo Hoaks
Iklan

PEPATAH "jarimu harimaumu" seharusnya menjadi pegangan semua orang tatkala berkomunikasi melalui media sosial. Kesadaran memverifikasi informasi menjadi tanggung jawab para pengguna media sosial sebelum ikut menyebarluaskannya. Kontestan pemilihan umum pun memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar untuk tidak merusak demokrasi lewat penyebaran disinformasi.

Kabut kabar bohongdikenal sebagai hoaks menebal menjelang pemungutan suara 17 April mendatang. Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan 81 kabar bohong soal pemilu dan 19 disinformasi politis pada JanuariFebruari lalu. Padahal, sepanjang tahun lalu, kementerian ini hanya mencatat 6 kabar bohong ihwal pemilu dan 56 disinformasi soal politik. Sedangkan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia menemukan, sepanjang JanuariMaret 2019, ada sedikitnya 47 kabar bohong soal Joko Widodo dan 17 berita yang menyerang Prabowo Subianto.

Badan Pengawas Pemilu meyakini penyebaran berita bohong dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tak hanya menyudutkan kandidat presiden, kabar kibul juga bertujuan mendelegitimasi pemilihan umum. Politik menghalalkan segala cara ini amat berbahaya karena bisa memicu konflik jika salah satu kandidat kalah.

Rapinya penyebarluasan kabar bohong terlihat dari penelitian PoliticaWave, lembaga pemantau percakapan di media sosial. Lembaga itu mengungkap bahwa kabar bohong kerap berawal di grup percakapan seperti WhatsApp dan Facebook. Setelah itu, kabar sesat tersebut didengungkan ke media sosial milik para relawan agar menjadi viral. Ini terlihat dari pelibatan para pendengung atau buzzerbanyak yang terafiliasi dengan para kandidatdi dunia maya. Contohnya, kasus berita bohong tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah dicoblos untuk memenangkan pasangan Joko WidodoMa’ruf Amin melibatkan lebih dari 50 ribu akun media sosial.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Publik perlu kritis terhadap informasi yang disampaikan tokoh masyarakat sekalipun. Pelaku penyebaran berita bohong bisa berasal dari berbagai lapisan. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain bahkan ikut menyebarkan informasi tidak benar dengan menyatakan pemerintah berencana melegalkan zina dalam Rancangan UndangUndang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam suatu diskusi di televisi. Meski Zulkarnain meminta maaf dan mencabut pernyataannya, kabar bohong itu telanjur menyebar. Seorang ustad di Banyuwangi, Jawa Timur, sampai diperiksa polisi karena meniru pernyataan itu.

Niat Kementerian Komunikasi menggiatkan edukasi masyarakat untuk menangkal berita bohong layak didukung. Upaya ini harus masif dan tanpa henti menjangkau semua lapisan, mengingat intensitas peredaran kabar bohong juga sangat tinggi. Para kontestan pemilu semestinya pula berkomitmen untuk tidak bermain kotor lewat propaganda dan disinformasi. Mereka terkesan malah memanfaatkan kelemahan masyarakat yang mudah mempercayai, bahkan cenderung memilih, kabar yang mendukung keyakinan politiknya.

Pasangan Joko WidodoMa’ruf Amin dan Prabowo SubiantoSandiaga Uno seharusnya menginstruksikan kepada para pendukungnya agar tidak terlibat dalam pembuatan dan penyebaran disinformasi yang menyesatkan publik. Para kandidat bahkan perlu memberi sanksi terhadap pendukungnya yang terbukti memproduksi atau menyebarluaskan disinformasi. Kontestan pemilu semestinya melakukan pendidikan politik, bukannya malah membodohi masyarakat sekaligus merusak demokrasi lewat kabar bohong.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.