Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rapor Kinerja Pemerintah Daerah

image-profil

image-gnews
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat menghadiri acara silaturahmi Kapolri Tito Karnavian dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Mapolda Jawa Barat pada Jumat, 15 Februari 2019.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat menghadiri acara silaturahmi Kapolri Tito Karnavian dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Mapolda Jawa Barat pada Jumat, 15 Februari 2019.
Iklan

Arif Nurdiansah
Peneliti Tata Kelola Pemerintahan Lembaga Kemitraan

Rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk memberikan rapor sebagai basis penentuan reward dan punishment kinerja kabupaten/kota di bawahnya perlu diapresiasi dan didukung. Langkah ini akan menempatkan kembali peran provinsi, baik sebagai pembina dan pengawas terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan maupun koordinator pembangunan antar-kabupaten/kota serta melakukan peninjauan usulan anggaran dan produk perundang-undangan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Upaya ini juga sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja gubernur kepada publik. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur juga bertanggung jawab untuk melaporkan jalannya pemerintahan di bawahnya kepada presiden dan kepada publik yang telah memilihnya.

Bagi daerah, rapor kinerja yang dilakukan oleh provinsi akan menciptakan persaingan sehat antar-daerah. Apa yang dapat ditawarkan provinsi kepada daerah dengan rapor terbaik sebagai insentif? Sedikitnya terdapat tiga mekanisme yang dapat dijadikan rujukan untuk memberi insentif kepada daerah dengan kinerja terbaik. Pertama, provinsi mendapat anggaran dari pusat sebagai bagian dari pembinaan dan mengurangi kesenjangan antar-daerah, salah satunya melalui mekanisme dana dekonsentrasi, yang aturannya melekat pada fungsi koordinasi gubernur.

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada provinsi untuk merekomendasikan kepada pusat usul dana alokasi khusus untuk daerah. Ketiga, mekanisme insentif berupa non-anggaran. Misalnya, wilayah yang memiliki rapor kinerja tinggi mendapat prioritas dalam pembangunan infrastruktur dan dipromosikan sebagai wilayah wisata atau investasi. Ini menjadi terobosan yang akan menarik daerah untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik karena insentif itu akan meningkatkan potensi daerah untuk dikunjungi wisatawan dan investor.

Pengukuran kinerja daerah perlu memperhatikan prinsip yang menjunjung tinggi partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Jika tidak, alih-alih ingin memperbaiki kinerja dan menciptakan iklim persaingan yang sehat, pengukuran justru dianggap tidak adil dan condong pada dukungan kepada pemimpin daerah yang berasal dari satu partai atau partai-partai pengusung gubernur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gubernur Jawa Barat dan pemimpin provinsi lain di Indonesia memiliki beberapa alternatif pengukuran yang selama ini telah dilakukan, seperti Indeks Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

Ada juga pengukuran yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah, seperti Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparansi Internasional Indonesia yang mengukur tingkat korupsi dan Local Economic Governance Index (LEGI) oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah mengelola perekonomiannya untuk menarik investasi berdasarkan persepsi pelaku usaha.

Ada pula Indonesia Governance Index (IGI) oleh Kemitraan yang melihat sejauh mana kualitas tata kelola pemerintahan sebuah daerah berdasarkan interaksi empat aktor, yakni pejabat politik, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi.

Interaksi empat aktor itu diukur karena praktik pemerintahan yang buruk kerap melibatkan pemerintahan yang bekerja sama dengan pihak eksternal, baik pengusaha maupun masyarakat sipil. Sebagai contoh, godaan dari masyarakat atau pengusaha yang mencoba memberi imbalan atau suap dalam mengurus perizinan atau pelayanan publik akan membuat birokrasi tergoda. Demikian juga sebaliknya, ketika pemerintah dan birokrasi menarik pungutan liar, masyarakat akan tergoda untuk memberikan demi mendapatkan layanan yang cepat. Pembenahan empat aktor itu akan sangat menentukan wajah tata kelola pemerintahan sebuah daerah.

Sudah saatnya rapor kinerja pemerintah daerah memiliki ukuran yang jelas dan terukur, bersifat universal, serta membandingkan dengan wilayah lain agar publik mendapatkan pelayanan dengan kualitas terbaik. Peluang pengukuran ini salah satunya dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi. Akankah Gubernur Ridwan Kamil mengambil tanggung jawab mulia ini dan menjadi yang pertama di Indonesia untuk menerapkan amanat undang-undang yang selama ini belum serius dilaksanakan?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024