Wacana Hampa Negara Islam

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto berkampanye di Gelanggang Remaja Kota Pekanbaru, Riau, Rabu, 13 Maret 2019.  ANTARA/Rony Muharrman

    Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto berkampanye di Gelanggang Remaja Kota Pekanbaru, Riau, Rabu, 13 Maret 2019. ANTARA/Rony Muharrman

    Jannus T.H. Siahaan
    Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran

    Ada sebagian pihak yang mempertanyakan masa depan Indonesia jika Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden. Kekhawatiran itu terutama terkait dengan adanya kemungkinan gerakan Islam politik yang akan berujung menjadi perjuangan parlementer atas negara Islam. Ini tentu sangat dapat dipahami, mengingat Prabowo dianggap sangat dekat dengan kelompok konservatif atau populis kanan dalam meraih simpati dari mayoritas pemilih beragama Islam, meski di sisi lain Joko Widodo, pesaingnya, sebenarnya juga menggandeng Ma’ruf Amin, yang disebut sebagai tokoh konservatif, sebagai calon wakilnya.

    Kekhawatiran itu muncul di kalangan minoritas dan nonmuslim. Sejumlah pihak mengklaim bahwa kelompok-kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF), atau bahkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang cenderung ekstrem, kini ada di barisan Prabowo. Apalagi tokoh seperti Rizieq Shihab, misalnya, adalah bagian dari gerbong politik Prabowo.

    Lantas, jika Prabowo terpilih menjadi presiden, apakah ketakutan dari kelompok minoritas ini akan terjadi?

    Pertama-tama, kekhawatiran tersebut memang sangat beralasan, terutama setelah gelombang demonstrasi besar pada 2016 yang menuntut pengusutan kasus penistaan agama Islam oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, jika melihat latar belakang Prabowo dan kepribadiannya, hal tersebut sulit terjadi karena akan sangat bertentangan dengan kepribadian sang jenderal, yang notabene adalah sosok sekuler. Apalagi konteks populisme kanan Prabowo adalah sebuah strategi politik, bukan identitas. Jati diri Prabowo, sebagaimana latar belakang keluarga dan pendidikannya, pun memang tidak memiliki kesamaan dengan kelompok populis kanan yang memanfaatkan ketokohan Prabowo.

    Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, pernah menegaskan menjelang pemilihan presiden 2014 bahwa keluarga mereka mempunyai latar belakang dan keyakinan yang berbeda. Hashim menyebutkan bahwa ibu mereka, Dora Sigar, adalah seorang Kristen, sama seperti dirinya. Sedangkan Prabowo adalah muslim, sama seperti ayah mereka, Sumitro Djojohadikusumo. Adapun kakak Prabowo ada yang beragama Katolik, bahkan ada sepupu Prabowo yang menikah dengan seorang Yahudi.

    Prabowo juga mengenyam pendidikan ala Barat. Bahkan Harold Crouch dalam Political Reform in Indonesia After Soeharto menyebut keluarga Prabowo sebagai elite kota pascakolonial dengan pendidikan ala Belanda. Latar belakang ini tentu saja membuat citra islami sedikit-banyak tidak terlihat dalam diri Prabowo. Hal itu juga akan sangat mempengaruhi pandangan-pandangan politik Prabowo saat ini terhadap Islam dan pluralisme.

    Jadi, kedudukan Prabowo dengan kelompok Islam konservatif bisa dikatakan sebatas kepentingan politik. Sosok Prabowo, yang digambarkan lebih islami, tampaknya hanya identitas yang dikonstruksi untuk kepentingan politik.

    Namun segala kemungkinan memang bisa terjadi, apalagi dalam politik. Yang jelas, jika memperhatikan beberapa aspek tadi, adanya kemungkinan Prabowo mendirikan negara Islam akan sulit terwujud. Jika aspirasi seperti itu muncul, saya kira, akan ada ketegangan politik di antara para pendukung sang jenderal. Pasalnya, ada dua kubu dalam koalisi Prabowo, yakni kelompok Islam konservatif yang mendukung Prabowo karena menginginkan negara Islam, dan pendukung inti Prabowo, yang sudah bersama Prabowo dari awal karier politiknya, yang sangat liberal dan sekuler.

    Prabowo tentu sadar bahwa dia harus mengendalikan kelompok konservatif yang kini menjadi kendaraan politiknya. Namun, di sisi lain, dia yang sekuler tentu tidak akan membiarkan kelompok konservatif mengambil kendali untuk ambisi politik mereka. Keuntungan lain bagi Prabowo adalah adanya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kubunya. Keduanya selama ini tak pernah terbukti ingin mewujudkan negara Islam.

    Meski Amien Rais, pendiri PAN, bersikap sangat keras terhadap penguasa, dia tak pernah terdengar punya tendensi ke arah negara. Apalagi PAN dengan jelas dikonstruksikan sebagai partai sekuler saat didirikan oleh Amien. Kini di tangan Zulkifli Hasan pun posisi PAN masih sama, yakni sebagai partai tengah.

    Sementara itu, PKS, meski sering diasosiasikan dengan partai yang sangat militan dalam mengusung Islam, tak pernah menyampaikan secara formal hendak mendirikan negara Islam. Terbukti, saat Jawa Barat dipimpin oleh Ahmad Heryawan, kader PKS, tak ada ketakutan terkait dengan ancaman Islam politik di provinsi itu. Begitu pula dengan Sumatera Barat, yang dipimpin oleh gubernur asal PKS, Irwan Prayitno.

    Jadi, suara-suara yang ingin mendirikan negara Islam dan berdiri di belakang Prabowo saat ini ataupun nanti jika Prabowo terpilih, akan dengan sendirinya kembali pada kepentingan politik praktis. Bahkan, saya kira, Prabowo sangat sadar jika ide negara Islam diberi ruang yang besar, mayoritas muslim di Indonesia akan serta-merta menolaknya. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan lainnya adalah organisasi-organisasi besar yang akan menentang ide tersebut. Dan yang lebih fundamental lagi, konsep tersebut akan berbenturan dengan konstitusi, yang notabene sangat dihormati dan dipatuhi oleh Prabowo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.