Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warna Partai Sosialis di Malaysia

image-profil

image-gnews
Sejumlah warga sedang mengikuti perhitngan suara pemilu Malaysia 2018 di Hotel Sheraton Petaling Jaya, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis dini hari, 10 Mei 2018. Awang Azman
Sejumlah warga sedang mengikuti perhitngan suara pemilu Malaysia 2018 di Hotel Sheraton Petaling Jaya, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis dini hari, 10 Mei 2018. Awang Azman
Iklan

Ahmad Sahidah
Dosen Program Pascasarjana Universitas Nurul Jadid Paiton

Untuk pemilu sela di Semenyih, Negara Bagian Selangor, Partai Sosialis Malaysia (PSM) menurunkan Nik Aziz Afiq Abdul sebagai calon anggota parlemen. Pemilihan digelar karena pemilik kursi daerah pemilihan tersebut meninggal dunia. Berbeda dengan di Indonesia, negeri jiran itu tak mengenal penggantian antarwaktu, sehingga pemilihan umum kecil perlu dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi legislatif.

Baca Juga:

Nama Nik Aziz Afiq Abdul mendadak mencuat karena keunikannya. Dia masih muda, baru 25 tahun, dan berkopiah putih, yang mencirikan Melayu konservatif. Nik Aziz adalah aktivis dan pengusaha lokal yang menjalankan jasa pijat refleksi di Semenyih Sentral.

Dalam pemilihan pada 2 Maret lalu, Nik Aziz bersaing dengan Zakaria Hanafi, kandidat dari Barisan Nasional; Muhammad Aiman Zainali dari Pakatan Harapan; dan Kuan Chee Heng, kandidat independen yang juga aktivis. Pada mulanya, Nik Aziz dianggap punya peluang besar karena Partai Sosialis Malaysia bersekutu dengan Partai Pribumi Bersatu Malaysia, partai besutan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Sebaliknya, Zakaria dianggap berpeluang kecil karena Barisan Nasional sudah tak sekuat dulu. Setelah kalah dalam pemilihan umum pada Mei 2018, koalisi partai pimpinan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang berkuasa selama 60 tahun lebih ini babak belur. Najib Razak, pemimpinnya, dibelit skandal rasuah dan diseret ke meja hijau.

Namun hasil pemilihan umum sela itu mengejutkan. Zakaria ternyata berhasil menang dengan 19.780 suara. Aiman cuma dapat mengumpulkan 17.866 suara dan Nik Aziz 847 suara. Meski demikian, kemunculan perdana Nik Aziz lewat PSM telah menjadi perbincangan.

Kehadiran PSM dalam persaingan empat partai besar ini telah meramaikan pemilihan. Meskipun partai ini tidak mempunyai kursi di tingkat daerah dan pusat, partai beraliran kiri ini dikenal militan dalam memperjuangkan kaum miskin dan pekerja. Partai yang dipimpin Mohd Nasir Hasyim ini sering turun ke jalan untuk menyuarakan protes dan mewakili kaum tertindas. Sejauh ini, dua partai oposisi besar, UMNO dan Partai Islam se-Malaysia, relatif tak bersuara.

Tak hanya itu, salah satu pegiatnya, yang menjadi ketua tim sukses di PSM, S. Arulchevan, betul-betul mewakili wajah kaum pekerja. Dengan hanya bermodal sepeda motor, Arulchevan hilir mudik di tanah semenanjung untuk menyuarakan keyakinan politiknya: sosialisme adalah jalan untuk mewujudkan kesejahteraan ma-syarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski sambutan masyarakat tak begitu besar, kehadiran PSM jelas menggambarkan keteguhan ideologi dan garis pemikirannya. Dengan logo tangan kiri terkepal ke atas, PSM hendak menunjukkan kesatuan rakyat untuk memperjuangkan masyarakat yang adil, setara, dan demokratis.

Seperti diterakan dalam web resminya, PSM menganut Marxisme, yang terlarang di negeri itu. Namun partai ini mempunyai kebijakan terbuka sejauh berkaitan dengan kecenderungan kiri dan menentang sektarianisme. Penegasan yang terakhir merupakan kritik keras terhadap partai-partai besar yang berdasarkan kelompok etnis dan agama. Ini bukan retorika di atas kertas, melainkan ditunjukkan PSM lewat struktur kepengurusan yang menggambarkan komposisi yang merata antara suku Melayu, Tionghoa, dan India.

Anehnya, meskipun Partai Aksi Demokratik (DAP) sebagai anggota koalisi Pakatan Harapan punya sayap Pemuda Sosialis DAP (DAPSY), organisasi ini tak mengambil sikap tegas terhadap banyak isu mengenai nasib buruh dan kaum miskin kota. Sayap kiri yang bergabung dengan Pakatan Keadilan Rakyat pun tak menonjolkan masalah upah minimum regional, yang tak mengalami kenaikan berarti setelah reformasi.

Untuk itulah PSM menegaskan mengapa rakyat bekas jajahan Inggris ini perlu partai yang beraliran sosialisme. Sistem ekonomi yang melekat pada model kapitalis gagal menaikkan taraf hidup mayoritas. Model ini hanya memperkaya segelintir orang melalui eksploitasi, perampasan tanah, kroni, korupsi, dan penghancuran lingkungan. Tentu ini bukan omong kosong. Isu terakhir itu terkait dengan polusi bauksit yang pelakunya tak diseret ke pengadilan.

Jadi, bagi PSM, partai berkuasa, yang berada di bawah payung Pakatan Harapan, dan oposisi, yang secara longgar diwakili oleh BN dan PAS, dianggap gagal karena tidak menyadari bahwa pangkal masalah kemiskinan dan jurang ekonomi adalah kapitalisme. Untuk itu, PSM menilai bahwa sistem politik dan ekonomi baru perlu menggantikannya agar memberi keuntungan kepada masyarakat, bukan syarikat (perusahaan).

Sejauh ini, kehadiran PSM telah mewarnai politik Negeri Jiran. Namun butuh waktu dan perjuangan panjang agar gagasan dan programnya diterima rakyat negeri itu. Bagaimanapun, PSM setidaknya telah menunjukkan wajahnya yang jelas sebagai alternatif dari Barisan Nasional dan Pakatan Harapan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


15 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

21 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.