Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Posisi Purnawirawan Jenderal

image-profil

image-gnews
Mantan Panglima TNI Jenderal purnawirawan Gatot Nurmantyo (tengah) saat menghadiri diskusi di Jakarta Convention Center, 24 Juli 2018. TEMPO/Friski Riana
Mantan Panglima TNI Jenderal purnawirawan Gatot Nurmantyo (tengah) saat menghadiri diskusi di Jakarta Convention Center, 24 Juli 2018. TEMPO/Friski Riana
Iklan

Ikhsan Yosarie
Peneliti Setara Institute

Jika ada anggapan masuknya purnawirawan jenderal ke struktur pemerintahan akan merusak sistem demokrasi, tentu itu wajar-wajar saja. Persoalan budaya, watak, pengalaman dwifungsi ABRI, dan latar belakang mereka menjadi alasan utamanya. Mereka dididik dengan cara-cara militer atau cara-cara yang relevan dengan statusnya sebagai alat negara dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Mereka juga dididik dengan kultur komando yang cenderung bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan dalam kehidupan demokrasi.

Secara khusus, dalam konteks reformasi militer, posisi purnawirawan jenderal di lingkar kekuasaan atau pemerintah seakan-akan menjadi dua sisi yang bertolak belakang, yakni menjadi benteng untuk memperkuat reformasi militer atau justru merekalah yang nantinya berperan dalam memundurkan reformasi militer tersebut. Misalnya dengan membuatkan celah-celah tertentu di jabatan sipil agar para perwira tinggi dan menengah bisa menduduki jabatan tersebut. Peran yang kedua ini tentu patut kita cemaskan. Indikasi yang muncul itu cukup masuk akal. Pangkat jenderal yang mereka sandang sebelum pensiun memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap institusi. Belum lagi dengan melihat jabatan terakhir mereka, misalnya sebagai kepala staf angkatan ataupun panglima.

Anggapan tersebut juga dapat kita cerna dengan menimbang bahwa sampai kapan pun militer tetaplah militer karena dari sanalah jati diri mereka ditempa dan terbentuk. Sebuah adagium menyebut old soldiers never die, they just fade away. Rasa saling menghormati, kepangkatan, senioritas (tahun masuk), jiwa militer, dan esprit de corps menjadi nilai dasar yang muncul dalam relasi ini. Hal inilah yang menghubungkan purnawirawan dengan prajurit aktif. Meskipun telah pensiun, cara pandang dan jiwa mereka tetaplah militer. Mereka yang berada di luar korps ini tentu tidak akan bisa menghayati kehidupan, pelaksanaan tugas, semangat, dan perasaan dalam kesatuan korps tersebut.

Namun pada dasarnya keberadaan purnawirawan jenderal di lingkar kekuasaan dapat berimplikasi positif apabila mereka melindungi reformasi militer dari upaya infiltrasi politik elite sipil. Mereka juga bisa meredam upaya masuknya jenderal aktif ke lingkar politik praktis. Mereka bahkan dapat menjadi perpanjangan aspirasi para prajurit kepada pemerintah terkait dengan kesejahteraan prajurit, anggaran, dan peralatan persenjataan.

Dalam pola relasi sipil-militer, indikasi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa terhadap penggunaan alat negara tetap ada. Relasi yang tidak tepat tentu akan merusak tataran norma dan nilai dalam sistem demokrasi, mengingat salah satu relasi berkaitan dengan alat negara yang memiliki persenjataan lengkap. Samuel Huntington kemudian mengemukakan dua relasi yang mencerminkan hubungan sipil-militer dalam suatu negara.

Pertama, objective civilian control atau militarizing the military. Relasi ini merupakan pengendalian sipil obyektif. Caranya dengan memberikan semacam otonomi kepada militer. Pemberian otonomi kepada institusi militer ini penting karena ada banyak hal di dalam tubuh militer yang tidak diketahui sipil. Menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada pihak militer adalah pilihan terbaik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kekuasaan militer perlu diminimalkan tanpa menghilangkan kekuatannya. Hal ini dilakukan untuk memperbesar profesionalisme militer. Suatu korps perwira yang profesional, seperti halnya di Barat, selalu siap melaksanakan kehendak golongan sipil mana pun yang berkuasa atau pemerintahan yang sah di suatu negara (Nugroho Notosusanto, 1995).

Kedua, subjective civilian control atau civilianizing the military. Relasi ini merupakan keadaan ketika satu dari sejumlah kekuatan yang berkompetisi di masyarakat berhasil mengendalikan tentara dan menggunakannya untuk tujuan dan kepentingan mereka. Pola ini juga memungkinkan militer dikendalikan oleh korporasi, yang terjadi melalui perantara kelompok yang berkuasa. Tipe relasi ini dapat merusak sistem demokrasi sekaligus internal institusi yang bersangkutan, misalnya menimbulkan fraksi perwira di dalam tubuh TNI dan Polri.

Dalam relasi kedua ini, kelompok penguasa tentu dapat dengan leluasa melakukan infiltrasi politik ke dalam tubuh TNI. Campur tangan dalam birokrasi internal atau bahkan sampai pada persoalan kenaikan pangkat bisa menjadi salah satu target yang diincar penguasa untuk menciptakan utang politik perwira. Dalam hal ini, masuknya purnawirawan jenderal ke politik praktis dan struktur pemerintahan memiliki potensi untuk mengantisipasi terciptanya relasi yang negatif tersebut dan terutama menjaga supremasi sipil.

Relasi subjective civilian control dapat ditekan dengan jiwa militer dan esprit de corps para purnawirawan yang akan muncul demi memagari netralitas, profesionalitas, dan harga diri korps. Ketika alat negara berubah menjadi alat penguasa dan dijadikan pilar penopang pemerintahan layaknya militer di zaman Orde Baru, menurut mantan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Soemitro, kondisi seperti ini mencerminkan TNI-Polri (dahulu ABRI) mengalami proses penurunan derajat, dari alat negara menjadi alat kekuasaan politik (Salim Said, 2006).

Purnawirawan jenderal juga dapat berperan dalam menjaga supremasi sipil. Ini mungkin terjadi bila mereka tidak berpikir pragmatis terhadap jabatan. Jiwa militer yang senantiasa setia untuk melindungi negara dan bangsa tidak boleh terkikis hanya karena jabatan dan materi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

16 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

16 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024