Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Simalakama Kebijakan Batu Bara

Oleh

image-gnews
Ekspor Batu Bara Tak Tercatat Hampir 1 Juta Ton
Ekspor Batu Bara Tak Tercatat Hampir 1 Juta Ton
Iklan

KEPUTUSAN pemerintah menaikkan jumlah pasokan batu bara untuk pasar dalam negeri tidak hanya akan memukul bisnis sektor ini, tapi juga bakal mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mewajibkan produsen batu bara menjual produknya kepada perusahaan dalam negeri untuk memenuhi target domestic market obligation atau DMO sebesar 26,12 persen dari total produksi nasional.

Masalahnya, tahun lalu saja, dari target 25 persen, produsen-produsen batu bara hanya bisa memasok 21 persen. Target produksi tahun ini juga turun menjadi 479,8 juta ton dari 485 juta ton tahun lalu. Kebijakan yang bertabrakan ini tak hanya membingungkan pelaku usaha, tapi juga kontraproduktif dalam usaha memperbaiki ekonomi. Kita tahu, perekonomian nasional bisa dikatakan meriang dengan indikasi defisit neraca pembayaran.

DMO memang membuat pengusaha tak leluasa mengekspor produksi batu bara. Jika ketentuan ini dihapus, mereka akan menjual batu bara ke pasar luar negeri. Secara otomatis, ada kesempatan memperbaiki neraca pembayaran kita. Menggenjot ekspor batu bara juga meningkatkan peluang memperkuat nilai tukar rupiah.

Pertengahan tahun lalu, pemerintah memang hendak menghapus soal DMO ini. Tapi pengumuman itu diralat empat hari kemudian seusai rapat kabinet terbatas di Istana Bogor. Presiden Joko Widodo memerintahkan ketentuan ini diberlakukan kembali untuk memastikan pasokan batu bara buat PT PLN (Persero). Selama ini, separuh pembangkit perusahaan listrik negara itu masih menggunakan bahan bakar fosil batu bara.

Bisa dikatakan, keputusan mempertahankan DMO dibuat untuk memastikan pasokan listrik tak terganggu. Pada masa kampanye, aliran listrik yang terjamin juga diperlukan demi mempertahankan popularitas calon presiden inkumben. Jika listrik byar-petkarena PLN tak mampu membeli batu bara dengan harga pasar dan dilarang menaikkan tarif listriktentu saja akan mempengaruhi tingkat keterpilihan Jokowi pada 17 April nanti. Dengan kondisi keuangan PLN saat ini, membeli batu bara dengan mengikuti harga pasar bisa membuat neraca perusahaan itu limbung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

DMO jelas menguntungkan PLN. Dengan ketentuan ini, perusahaan itu membeli batu bara pada harga US$ 70 per metrik ton, jauh di bawah harga pasar dunia yang di atas US$ 90 per metrik ton. Masalahnya, tak semua perusahaan batu bara menghasilkan produk yang spesifikasinya cocok untuk kebutuhan pembangkit PLN. Jika hanya menghasilkan batu bara berkalori tinggi yang tak cocok untuk kebutuhan PLN, satu perusahaan jelas tidak mampu memenuhi DMO. Rentetannya, karena tak mampu memenuhi DMO, perusahaan tersebut akan mendapat sanksi berupa pemangkasan izin produksi. Akibatnya, produksi turun, penghasilan negara dari royalti dan pajak turun. Devisa yang semestinya dihasilkan dari ekspor pun tak jadi masuk.

Maka, ketimbang membuat kebijakan simalakama yang akan membunuh industri, menurunkan pendapatan negara, juga tak mendapatkan devisa, pemerintah harus mengoreksi target DMO itu dengan lebih moderat. Kebutuhan PLN harus dipenuhi seraya memberi kelonggaran bagi industri batu bara mengekspor produk yang tak cocok untuk PLN. Setelah itu, pemerintah mewajibkan transaksi atau devisa ekspor tersebut masuk ke dalam negeri untuk menyeimbangkan neraca pembayaran.

Pemerintah mesti memilih kebijakan yang tak memukul bisnis dan ekonomi secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, perlu inovasi teknologi menggantikan batu bara, eksplorasi baru, hingga memproduksi energi terbarukan. Dalam jangka pendek, turunkan target DMO, perbaiki data produksi, dan naikkan tarif listrik untuk menolong kas PLN agar bisa membeli batu bara ke luar negeri dengan harga wajar. Pemerintah tak selalu harus mengambil kebijakan populis jika pada akhirnya justru akan merugikan negara.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024