Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Simalakama Kebijakan Batu Bara

Oleh

image-gnews
Ekspor Batu Bara Tak Tercatat Hampir 1 Juta Ton
Ekspor Batu Bara Tak Tercatat Hampir 1 Juta Ton
Iklan

KEPUTUSAN pemerintah menaikkan jumlah pasokan batu bara untuk pasar dalam negeri tidak hanya akan memukul bisnis sektor ini, tapi juga bakal mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mewajibkan produsen batu bara menjual produknya kepada perusahaan dalam negeri untuk memenuhi target domestic market obligation atau DMO sebesar 26,12 persen dari total produksi nasional.

Masalahnya, tahun lalu saja, dari target 25 persen, produsen-produsen batu bara hanya bisa memasok 21 persen. Target produksi tahun ini juga turun menjadi 479,8 juta ton dari 485 juta ton tahun lalu. Kebijakan yang bertabrakan ini tak hanya membingungkan pelaku usaha, tapi juga kontraproduktif dalam usaha memperbaiki ekonomi. Kita tahu, perekonomian nasional bisa dikatakan meriang dengan indikasi defisit neraca pembayaran.

DMO memang membuat pengusaha tak leluasa mengekspor produksi batu bara. Jika ketentuan ini dihapus, mereka akan menjual batu bara ke pasar luar negeri. Secara otomatis, ada kesempatan memperbaiki neraca pembayaran kita. Menggenjot ekspor batu bara juga meningkatkan peluang memperkuat nilai tukar rupiah.

Pertengahan tahun lalu, pemerintah memang hendak menghapus soal DMO ini. Tapi pengumuman itu diralat empat hari kemudian seusai rapat kabinet terbatas di Istana Bogor. Presiden Joko Widodo memerintahkan ketentuan ini diberlakukan kembali untuk memastikan pasokan batu bara buat PT PLN (Persero). Selama ini, separuh pembangkit perusahaan listrik negara itu masih menggunakan bahan bakar fosil batu bara.

Bisa dikatakan, keputusan mempertahankan DMO dibuat untuk memastikan pasokan listrik tak terganggu. Pada masa kampanye, aliran listrik yang terjamin juga diperlukan demi mempertahankan popularitas calon presiden inkumben. Jika listrik byar-petkarena PLN tak mampu membeli batu bara dengan harga pasar dan dilarang menaikkan tarif listriktentu saja akan mempengaruhi tingkat keterpilihan Jokowi pada 17 April nanti. Dengan kondisi keuangan PLN saat ini, membeli batu bara dengan mengikuti harga pasar bisa membuat neraca perusahaan itu limbung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

DMO jelas menguntungkan PLN. Dengan ketentuan ini, perusahaan itu membeli batu bara pada harga US$ 70 per metrik ton, jauh di bawah harga pasar dunia yang di atas US$ 90 per metrik ton. Masalahnya, tak semua perusahaan batu bara menghasilkan produk yang spesifikasinya cocok untuk kebutuhan pembangkit PLN. Jika hanya menghasilkan batu bara berkalori tinggi yang tak cocok untuk kebutuhan PLN, satu perusahaan jelas tidak mampu memenuhi DMO. Rentetannya, karena tak mampu memenuhi DMO, perusahaan tersebut akan mendapat sanksi berupa pemangkasan izin produksi. Akibatnya, produksi turun, penghasilan negara dari royalti dan pajak turun. Devisa yang semestinya dihasilkan dari ekspor pun tak jadi masuk.

Maka, ketimbang membuat kebijakan simalakama yang akan membunuh industri, menurunkan pendapatan negara, juga tak mendapatkan devisa, pemerintah harus mengoreksi target DMO itu dengan lebih moderat. Kebutuhan PLN harus dipenuhi seraya memberi kelonggaran bagi industri batu bara mengekspor produk yang tak cocok untuk PLN. Setelah itu, pemerintah mewajibkan transaksi atau devisa ekspor tersebut masuk ke dalam negeri untuk menyeimbangkan neraca pembayaran.

Pemerintah mesti memilih kebijakan yang tak memukul bisnis dan ekonomi secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, perlu inovasi teknologi menggantikan batu bara, eksplorasi baru, hingga memproduksi energi terbarukan. Dalam jangka pendek, turunkan target DMO, perbaiki data produksi, dan naikkan tarif listrik untuk menolong kas PLN agar bisa membeli batu bara ke luar negeri dengan harga wajar. Pemerintah tak selalu harus mengambil kebijakan populis jika pada akhirnya justru akan merugikan negara.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.