Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akhiri Polemik Anti-Kekerasan Seksual

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Aliansi Jaringan Muda Setara melakukan aksi terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad, 10 Februari 2019. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diinisiasi oleh DPR dan diusulkan pada 2017 lalu. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Aliansi Jaringan Muda Setara melakukan aksi terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad, 10 Februari 2019. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diinisiasi oleh DPR dan diusulkan pada 2017 lalu. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah semestinya segera mencari titik temu atas polemik terhadap sejumlah pasal Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Berlarut-larutnya perdebatan akan membuat semakin lamanya kekosongan hukum pada berbagai kekerasan yang menimpa perempuan.

Ada sembilan bentuk kekerasan seksual yang selama ini tidak diakui, yakni pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Rancangan undang-undang memuat prosedur hukum, termasuk sistem pembuktian yang sensitif dan memperhitungkan pengalaman korban.

Rancangan itu sebenarnya juga memuat aturan yang mengakui dan mengedepankan hak-hak korban, serta kewajiban negara untuk memenuhinya. Ada pula penekanan pada perlunya perubahan kultur masyarakat dalam memandang kekerasan seksual. Untuk itu, kesadaran masyarakat perlu dibangun untuk mencegahnya melalui pendidikan, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik.

Polemik yang menghambat pengesahan rancangan itu justru jauh dari substansinya. Pro-kontra sebenarnya berkaitan dengan tafsir terhadap sejumlah pasal. Kelompok penentang-di dalamnya termasuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat-menganggap rancangan itu “terlalu liberal”. Alasannya, beberapa pasalnya “menoleransi eksistensi orientasi seksual lesbian, gay, biseksual, dan transgender”. Penentang juga mencurigai adanya “kekosongan yang sengaja diciptakan”, karena tidak mengatur kejahatan yang berupa hubungan seksual di luar norma susila dan agama.

Dewan dan pemerintah semestinya menggelar dialog yang lebih intensif untuk mengakhiri polemik tersebut. Mereka bisa memberikan penjelasan kepada penentang. Misalnya, dengan menyampaikan bahwa aturan yang melarang perzinaan telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tudingan “pro-LGBT” semestinya juga bisa dibantah, tanpa harus semakin memarginalkan hak-hak asasi kelompok tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perdebatan perlu diselesaikan, mengingat kebutuhan aturan hukum untuk melindungi masyarakat dari kekerasan seksual. Catatan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan kenaikan angka kekerasan seksual, dari 2.979 kasus pada 2017 menjadi 2.988 tahun lalu. Bentuknya berupa pelecehan, eksploitasi, pemerkosaan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, hingga perbudakan seksual.

Berbagai tindakan untuk mencegah semakin meningkatnya kekerasan seksual sangatlah perlu. DPR dan pemerintah perlu melakukan usaha agar rancangan undang-undang untuk mencegahnya bisa disesuaikan. Aturan ini tidak berkaitan dengan sikap “pro-perzinaan” atau “pro-LGBT”. Rancangan undang-undang itu perlu disahkan agar perempuan semakin terlindungi dari berbagai kekerasan seksual.

Para penolak juga perlu bersikap terbuka, dan mereka masih memiliki kesempatan memberi masukan. Jangan sampai penolakan yang membabi-buta atau polemik tanpa ujung menggagalkan upaya membentengi perempuan dari kekerasan seksual.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024