Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Keadilan untuk Rasilu

image-profil

image-gnews
Ilustrasi Hukum. DAMIEN MEYER/Getty Images
Ilustrasi Hukum. DAMIEN MEYER/Getty Images
Iklan

Rio Christiawan
Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya

Masyarakat kembali dikejutkan dengan keputusan Pengadilan Negeri Ambon yang menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Rasilu, penarik becak di kota itu. Kasus ini bermula ketika Rasilu mengantar penumpangnya, yang sedang sakit, ke rumah sakit lewat jalan pintas. Selanjutnya, becak Rasilu menghindari mobil dengan kecepatan tinggi dan, karena hujan, becak Rasilu beserta penumpang tersebut terguling. Tak lama kemudian penumpang itu meninggal dunia.

Rasilu dipidana atas meninggalnya penumpang tersebut meskipun keluarga penumpang itu telah berdamai dengan Rasilu dan mencabut laporan di kepolisian. Peradilan Rasilu kembali mengingatkan masyarakat pada peradilan sesat Baiq Nuril, ketika korban justru dijadikan tersangka dan diadili dengan tafsir hukum yang keliru pula.

Ada dua kekeliruan mendasar dalam kasus Rasilu. Pertama, dalam penyidikan hingga persidangan, aparat penegak hukum tidak menghadirkan pengendara mobil, padahal pangkal kecelakaan yang menewaskan penumpang tersebut adalah mobil. Kedua, jika Rasilu didakwa dengan Undang-Undang Lalu Lintas, seharusnya dakwaan tersebut gugur, bahkan penyidikan tidak berlanjut, karena sudah ada perdamaian dan keluarga korban telah mencabut laporan di kepolisian.

Dalam kasus sejenis dan penerapan pasal yang sama, yakni Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas, pada 2013, pengadilan “hanya” menghukum Rasyid Rajasa, putra Menteri Koordinator Perekonomian kala itu, dengan hukuman percobaan. Contoh lainnya, pada tahun yang sama, dalam kasus sejenis, pengadilan membebaskan Abdul Qodir Jaelani, putra musikus Ahmad Dhani.

Mengapa hukum seakan-akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Philippe Nonet (1987) menjelaskan, sensitivitas aparat penegak hukum akan keadilan untuk semua lapisan masyarakat belum terjadi sehingga menghasilkan disparitas putusan. Sensitivitas keadilan ini erat kaitannya dengan integritas aparat penegak hukum untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Pembedaan perlakuan dalam proses hukum dan pidana ini, menurut Nawawi et al. (2015), disebabkan oleh dua hal, yakni faktor teknis dan nonteknis. Faktor teknis disebabkan oleh pemahaman akan substansi hukum dan proses yudisial yang belum merata antarsesama penegak hukum di Indonesia.

Adapun faktor nonteknis terkait dengan integritas aparat penegak hukum. Penyimpangan pada profesi penegak hukum dimungkinkan menurut rumus korupsi Klitgaard (1999), yang memperkenalkan teori CDMA, yakni C (Corruption) = D (Discretion) + M (Monopoly) - A (Accountability).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika melihat sederhananya kasus yang menimpa Rasilu, semestinya disparitas proses penegakan hukum tidak disebabkan oleh faktor teknis. Jika mengikuti teori CDMA, hal ini lebih disebabkan oleh sebab nonteknis mengingat ada perbedaan kontras terkait dengan proses penegakan hukum terhadap Rasilu dan kasus sejenis lainnya. Misalnya, Rasilu ditahan dalam kasus ini, sedangkan kasus sejenis dengan korban jiwa lebih banyak, polisi, dengan hak subyektif penyidik, justru tidak melakukan penahanan.

Bagaimanapun, negara berkewajiban menghadirkan keadilan yang sama untuk setiap warga negara. Kasus Rasilu adalah bukti bahwa hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dalam hal ini, pihak terkait (komisi kepolisian, kejaksaan, dan yudisial) harus menaruh perhatian serius untuk tercapainya prinsip negara hukum, yakni kesamaan perlakuan di depan hukum, yang belum dapat diperoleh masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia.

Guna mewujudkan keadilan terhadap Rasilu, yang harus dilakukan adalah mengajukan upaya hukum yang dimungkinkan atas “peradilan sesat Rasilu” untuk menghindari deretan peradilan sesat yang sudah banyak terjadi, mulai dari peradilan sesat legendaris Sengkon-Karta dan Sum Kuning hingga peradilan dagelan pembunuhan wartawan Udin. Rasilu seharusnya bisa melakukan upaya hukum biasa (banding dan kasasi) ataupun upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali).

Hukuman untuk Rasilu di bawah 2 tahun, sehingga tidak mungkin mengajukan permohonan grasi. Untuk melakukan fungsi korektif, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung harus menggunakan acuan putusan sejenis untuk membebaskan Rasilu. Dengan demikian, negara, melalui fungsi yudikatif, menghadirkan kesamaan perlakuan di depan hukum bagi semua warga negaranya sekaligus menyudahi deretan praktik peradilan sesat. Langkah korektif ini, selain mengembalikan rasa keadilan terhadap Rasilu, memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa akses keadilan dapat diperoleh oleh semua warga negara tanpa pembedaan apa pun.

Selain itu, evaluasi atas proses hukum yang dialami Rasilu, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan, perlu dilakukan sebagai upaya perbaikan dan menggali alasan terjadinya disparitas perlakuan dan putusan tersebut. Komisi kepolisian, komisi kejaksaan, dan komisi yudisial harus segera melakukan evaluasi yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi masing-masing instansi.

Jika ditemukan indikasi kekeliruan dalam proses hukum yang menimpa Rasilu, harus segera dilakukan tindakan tegas terhadap aparat penegak hukum tersebut. Hal ini untuk menghapus kesan bahwa penegakan hukum hanya memiliki dua sisi, yakni koruptif dan sewenang-wenang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024