Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

'Nyepi Politik'

image-profil

Oleh

image-gnews
Pecalang atau petugas pengamanan adat Bali memantau situasi saat Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1941 di kawasan Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Kamis, 7 Maret 2019. ANTARA
Pecalang atau petugas pengamanan adat Bali memantau situasi saat Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1941 di kawasan Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Kamis, 7 Maret 2019. ANTARA
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Setelah umat Hindu melaksanakan ritual nyepi dua hari yang lalu, tiba-tiba ada usulan rada aneh. Perlu ada "nyepi politik". Sulit untuk disebut usulan ini serius, namun tak layak diremehkan. Alasannya, sudah terjadi kebisingan yang akut menjelang pemilihan umum serentak, utamanya pemilihan presiden. Situasi memanas, "polusi politik" ini perlu dibersihkan dengan nyepi.

Bukankah "nyepi politik" itu sudah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum menjelang pencoblosan, bahkan lebih dari sehari? Itu disebut minggu tenang, meskipun hitungannya tidak tujuh hari atau seminggu. Saat itu, segala bentuk kampanye dilarang, hoaks berkurang, dan seharusnya saling menjelekkan lawan sudah tak ada.

Minggu tenang hanya menghentikan kegiatan kampanye. Tidak mengajak orang melakukan perenungan dan introspeksi sebagaimana layaknya ritual nyepi. Dalam keheningan nyepi, kita bertanya kepada hati nurani, jangan-jangan kita telah melakukan perbuatan yang salah sehingga perlu kita koreksi. Dalam perenungan dan introspeksi ini, kita barangkali lebih banyak menyalahkan diri sendiri ketimbang melempar kesalahan kepada orang lain.

Misalnya, sejumlah politikus, termasuk yang duduk di parlemen, mengecam keras adanya warga negara asing yang memperoleh kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Apalagi, dengan kartu itu, mereka masuk ke daftar pemilih tetap dalam pemilu nanti. Cara-cara ini dianggap salah satu dari sekian banyak upaya untuk membuat pemilu berlangsung curang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Padahal, kalau ditelusuri kasusnya, bukankah ada undang-undang yang membolehkan warga negara asing mempunyai e-KTP karena memenuhi persyaratan dan memungkinkan hal itu terjadi? Ini berarti, kalau ada anggota parlemen yang mengecam pemberian e-KTP kepada orang asing, dia tidak tahu ada undang-undang yang membolehkan itu. Bagaimana mungkin anggota DPR tak tahu undang-undang karena membahas dan mengesahkan undang-undang dilakukan oleh lembaga DPR? Jangan-jangan ini disebabkan malasnya anggota DPR bersidang, bahkan absen dalam rapat paripurna, ketika undang-undang itu disahkan.

Komisi Pemilihan Umum dari pusat sampai ke daerah perlu juga introspeksi. Kalau tahu warga negara asing boleh punya e-KTP, harusnya jelas membuat aturan bahwa pemegang e-KTP tetap boleh mencoblos asalkan warga negara Indonesia, meski tak terdaftar. Yang warga negara asing tidak boleh, apalagi masuk daftar pemilih tetap. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tak merinci hal itu. Dalam pemilihan kepala daerah tahun lalu, ada warga negara asing pemegang e-KTP yang datang mencoblos. Dikhawatirkan, dalam pemilu serentak 17 April nanti, warga negara asing yang punya e-KTP datang ke tempat pemungutan suara dan berhasil mencoblos karena petugas tak telitimungkin juga tak paham. Bahwa calon mana yang diuntungkan, tentu saja sulit diketahui.

Siapa tahu saat perenungan pada hari "nyepi politik" ini, kita mempertanyakan kembali, kenapa warga negara asing boleh mendapat e-KTP yang sama blangkonya, hanya kewarganegaraan dan masa berlaku yang berbeda. Lalu, apa makna kata "penduduk" itu, apakah itu tidak mengacu pada kewarganegaraan di mana kartu identitasnya diterbitkan?

Ini hanya salah satu topik introspeksi dalam "nyepi politik". Tentu banyak hal yang bisa kita renungkan lagi untuk masa depan bangsa. Situasi ini sudah panas membara. Apakah perseteruan dua kubu yang semakin meruncingdan banyak hal tak bernalarbisa dingin seusai pencoblosan? Tentu itu yang diharapkan, meski banyak yang khawatir kegerahan ini akan lama berakhir.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024