Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lebih dari Sekadar Bioenergi

image-profil

image-gnews
Petugas menunjukkan sampel bahan bakar minyak (BBM) B-20, B-30, dan B-100 di Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, bahwa Indonesia dapat menggunakan campuran dari bahan nabati seperti minyak sawit dalam solar hingga 100 persen atau biodiesel 100 (B-100) pada tiga tahun mendatang. TEMPO/Tony Hartawan
Petugas menunjukkan sampel bahan bakar minyak (BBM) B-20, B-30, dan B-100 di Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, bahwa Indonesia dapat menggunakan campuran dari bahan nabati seperti minyak sawit dalam solar hingga 100 persen atau biodiesel 100 (B-100) pada tiga tahun mendatang. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

Nirarta Samadhi
Direktur World Resources Institute Indonesia

Pesta demokrasi Indonesia tahun ini tidak hanya menentukan arah bangsa Indonesia untuk lima tahun ke depan, tapi juga dunia. Indonesia menempati peringkat ke-5 sebagai emiten karbon terbesar di dunia, sehingga negara ini menjadi salah satu aktor kunci yang menentukan keberhasilan dunia dalam memerangi perubahan iklim.

Dalam debat calon presiden seri kedua pada Februari lalu, kedua calon sama-sama mengajukan strategi untuk memaksimalkan bioenergi. Bahkan Joko Widodo menargetkan penggunaan bahan bakar wajib biodiesel 100 persen (B100). Namun sesi debat tersebut tidak menyentuh masalah utama pencapaian target energi terbarukan Indonesia, yaitu sistem ketenagalistrikan yang saat ini masih berbasis batu bara.

Dari penghitungan cepat World Resources Institute (WRI) Indonesia berdasarkan data statistik perkebunan, laporan lembaga Koaksi Indonesia, dan outlook kelapa sawit Indonesia, diproyeksikan dengan adanya program B100, pada 2025 dibutuhkan minyak kelapa sawit sejumlah 56,98 juta ton per tahun. Jika tidak ada peningkatan produktivitas kebun, permintaan tersebut bisa mendorong pembukaan lahan seluas 7,2 juta hektare. Pembukaan lahan hanya bisa dicegah jika produktivitas kebun dapat ditingkatkan melalui intensifikasi.

Pencapaian target bauran energi terbarukan pada bioenergi oleh kedua calon presiden seyogianya dilihat dalam kacamata intensifikasi, bukan ekspansi perkebunan kelapa sawit sebagai bahan baku bioenergi.

Fokus peningkatan bauran energi terbarukan pada bioenergi oleh kedua calon presiden nyatanya belum sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang rencana peningkatan bauran energi terbarukan dari bioenerginya jauh lebih kecil dibandingkan dengan ketenagalistrikan. Berdasarkan RUEN, target peningkatan bauran energi terbarukan menjadi 23 persen pada 2025, atau 92,2 juta ton setara minyak akan dicapai melalui peningkatan listrik terbarukan sebesar 75 persen dan sisanya dari bioenergi dan gas metana batu bara.

Walaupun target pencapaian listrik itu sangat tinggi, ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil justru berada pada tahap yang mengkhawatirkan dari sisi emisi, apalagi jika memperhitungkan rencana proyek 35 ribu megawatt yang didominasi oleh pembangkit batu bara. Dengan rencana tersebut, WRI Indonesia memproyeksikan pada 2030 emisi tahunan dari sektor energi akan mencapai 1,516 juta ton CO2, melampaui emisi dari sektor tata guna lahan yang diprediksi mencapai 1,342 juta ton CO2.

Pencapaian target energi terbarukan pada 2025 tentu bukanlah hal yang mudah. Jadi, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan bioenergi untuk mencapainya, tapi juga harus serius mengelola strategi peningkatan energi terbarukan lainnya. Saat ini, pengembangan energi terbarukan masih terpusat di PLN, yang memiliki sumber daya keuangan dan manusia yang terbatas. Pemusatan tanggung jawab pada satu institusi ini dikhawatirkan akan memperlambat perkembangan energi terbarukan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Permintaan dari sektor rumah tangga, industri, dan komersial juga harus dipertimbangkan. Misalnya, seiring dengan menurunnya harga teknologi energi terbarukan, seperti panel surya, permintaan dari konsumen rumah tangga untuk memasang panel surya semakin besar, yang dapat menghemat biaya listrik.

Selain itu, saat ini mulai banyak sektor industri dan komersial yang ingin menggunakan energi terbarukan untuk bisnisnya. C0ntohnya, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Clean Energy Investment Accelerator (CEIA), yang diprakarsai oleh WRI. Permintaan besar ini perlu dibarengi dengan kebijakan yang mendukungnya.

Peluncuran Peraturan Menteri ESDM tentang Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap pada akhir 2018 patut diapresiasi. Namun peraturan tersebut belum mampu mendorong minat investasi pelanggan PLN untuk memasang panel surya atap karena hanya 65 persen kelebihan listrik yang diekspor ke sistem PLN yang akan dihargai. Padahal, dalam Peraturan Direktur PLN, yang sebelumnya menjadi dasar sistem ekspor-impor listrik surya atap, PLN akan menghargai 100 persen listrik yang diekspor ke sistemnya.

Tidak hanya rumah tangga, penggunaan energi terbarukan untuk sektor industri dan komersial juga masih mengalami kendala pembiayaan karena adanya biaya kapasitas dan biaya paralel. Adapun pilihan lain, seperti skema power wheeling, belum memiliki mekanisme yang jelas sehingga masih cenderung dilakukan secara antarbisnis.

Pemerintah masih menyinergikan kebijakan energi terbarukannya. Hanya enam tahun tersisa untuk mencapai target energi terbarukan 2025 sehingga dibutuhkan strategi yang inovatif dan berkesinambungan. Pelibatan konsumen sudah seharusnya didukung dengan regulasi yang lebih inklusif untuk mendukung pengembangan berbagai potensi energi terbarukan.

Ketercapaian target tersebut akan sangat bergantung pada pemimpin terpilih yang akan menjabat hingga 2024. Siapa pun yang akan memimpin negara kita selama lima tahun ke depan, semoga bisa menyadari bahwa Indonesia butuh lebih dari sekadar bioenergi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024