Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembatasan Konstitusional atas Kebebasan

image-profil

image-gnews
Pembatasan Konstitusional atas Kebebasan
Pembatasan Konstitusional atas Kebebasan
Iklan

Arif Susanto
Analis politik Exposit Strategic

Mahkamah Agung menolak kasasi Hizbut Tahrir Indonesia atas keputusan pembubarannya oleh pemerintah. Apakah negara memang berwenang untuk melarang operasi suatu organisasi?

Integrasi merupakan suatu kebutuhan berkelanjutan bagi setiap negara. Berhadapan dengan fakta perbedaan dan kebutuhan persatuan, negara tidak harus memilih. Tantangan suatu negara justru adalah bagaimana menjaga kekukuhan integrasi tanpa harus kehilangan kemajemukan.

Tantangan tersebut dijawab para pendiri negara lewat kebangsaan Indonesia sebagai suatu Bhinneka Tunggal Ika. Hidup berkeluasan dalam kemajemukan, tiada pihak yang memperoleh kedudukan istimewa, dan warga terikat oleh solidaritas inklusif sebagai suatu masyarakat politik.

Dalam posisi setara, warga negara berdiri sejajar dengan segenap hak dan kewajiban mereka. Dalam naungan kebebasan, orang pun leluasa mengupayakan perwujudan nilai-nilai penting dalam kehidupan mereka, sejauh hal itu tidak mengancam tertib sosial.

Batasan terakhir ini krusial untuk menjamin keberlangsungan masyarakat politik. Bukan berarti bahwa orang tidak bebas memiliki kepentingan partikular, melainkan bahwa partikularitas kepentingan tidak boleh mengancam kebersamaan. Demokrasi inklusif, secara cerdas, meniti tegangan di antara keduanya.

Pengakuan terhadap "yang berlainan sebagai yang setara" merupakan suatu tali kekang kebebasan yang memastikannya tidak destruktif menelan perbedaan. Dengan melingkupi kemajemukan, demokrasi inklusif tidak membiarkan kebersamaan terancam oleh perbedaan ataupun kebebasan.

Dalam demokrasi inklusif, keberagaman pandangan membantu menjembatani realitas dan obyektivitas dalam suatu tindakan bersama (Young, 2002). Agar putusan bersama dapat disepakati mendekati obyektif, pandangan-pandangan bernalar diekspresikan tanpa bersikap ofensif terhadap perbedaan.

Sayangnya, tertib sosial menjadi kemewahan bagi Indonesia kontemporer. Kehadiran organisasi-organisasi anti-demokrasi membawa serta kesangsian terhadap gagasan kebebasan dan kesetaraan sekaligus menjadikan kekerasan sebagai instrumen efektif pengunjukan kepentingan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 1 Juni 1945, Presiden Sukarno menyarikan suatu pandangan kegotongroyongan melalui Pancasila. Lima asas tersebut, yang kemudian diselaraskan oleh para pendiri bangsa, disepakati sebagai suatu dasar negara yang melandasi keberlangsungan Indonesia untuk selamanya.

Indonesia dioperasikan berlandaskan Pancasila dan penampikan terhadap Pancasila adalah suatu pernyataan "tidak" untuk keindonesiaan. Adalah memprihatinkan bahwa organisasi-organisasi anti-demokrasi mendompleng kebebasan justru untuk menyangkal Pancasila dan keindonesiaan.

Mereka mengutuk demokrasi sembari menuntut agar negara diatur berdasarkan tafsiran sepihak mereka atas "hukum Tuhan". Mengupayakan suatu tatanan tunggal, relasi-relasi pun mereka identifikasi secara bertentangan: kami berada di jalan kebenaran dan yang lain menempuh kesesatan.

Demi memelihara keberlangsungan negara, gagasan anti-demokrasi tidak mungkin dibiarkan sebagai suatu ancaman. Negara tidak semata berwenang untuk melindungi kebebasan dan mengupayakan tatanan berkeadilan, tapi bahkan dibekali instrumen pemaksa untuk menjalankan kewenangan tersebut.

Larangan keberadaan organisasi-organisasi anti-demokrasi dapat diberlakukan, sedikitnya dengan syarat-syarat berikut. Pertama, pelarangan sebagai suatu pembatasan dilakukan demi melindungi kebebasan yang lebih luas. Kedua, putusan pelarangan tidak menafikan deliberasi publik. Ketiga, putusan ditetapkan melalui suatu pengadilan yang adil.

Pembatasan konstitusional tersebut merupakan tindakan absah, sesuai dengan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yang spiritnya menyelaraskan antara pemenuhan hak atas kebebasan serta tuntutan keadilan dan pemeliharaan tertib sosial. Ekspresi kebebasan dituntut untuk memiliki basis legitimasi tanpa menabrak nilai-nilai dasar yang menjamin keberlangsungan masyarakat demokratis.

Rawls (2001) menempatkan perlindungan kebebasan sebagai hal pokok, sedangkan pembatasan diterapkan demi tujuan "mengatur suatu sistem kebebasan dalam bentuk terbaiknya". Demikianlah kebebasan dan keadilan berkelindan; tanpa ditopang pertimbangan keadilan, ekspresi kebebasan berpeluang melahirkan penindasan.

Negara tidak boleh kalah melawan organisasi-organisasi anti-demokrasi dan anti-Pancasila. Namun pemberlakuan sanksi, termasuk melalui pengadilan, tidak boleh melampaui tataran yang dibutuhkan untuk memulihkan kebebasan umum dan keadilan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024