Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wisata Halal

image-profil

Oleh

image-gnews
Calon wakil presiden Sandiaga Uno menemui masyarakat Teluk Benoa, Bali, Ahad, 24 Februari 2019. Sandiaga berjanji bakal menolak reklamasi bersama rakyat Bali jika dirinya dan Prabowo Subianto memenangi pemilihan presiden 2019. Foto: Istimewa.
Calon wakil presiden Sandiaga Uno menemui masyarakat Teluk Benoa, Bali, Ahad, 24 Februari 2019. Sandiaga berjanji bakal menolak reklamasi bersama rakyat Bali jika dirinya dan Prabowo Subianto memenangi pemilihan presiden 2019. Foto: Istimewa.
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno terpeleset istilah di Bali. Saat kampanye, dia mengemukakan idenya bahwa Bali perlu mengembangkan wisata halal. Tujuannya, menarik turis Timur Tengah yang membawa fulus sangat besar, di atas Rp 3.000 triliun.

Kecaman pun berhamburan. Maklum, ini tahun politik. Mari kita bedah dengan meniadakan urusan politiknya supaya adem dan tak memaki. Mungkin Sandiaga Uno tak tahu kenapa label halal untuk wisata Bali sejak lama ditolak.

Tokoh muslim etnis Madura, Mohammad Bakkri, yang berpuluh tahun tinggal di Bali, menyebut Sandiaga seperti menuduh wisata di Bali itu belum halal sehingga perlu dihalalkan. Bakkri bertanya, yang belum halal itu apa? Semua hotel besar di Bali, termasuk hotel melati di perkotaan, memberi tanda kiblat di kamar.

Makanan halal pun tak masalah. Jangankan di hotel, di jalanan pun amat gampang mencarinya. Di setiap pojok jalan bertebaran "warung muslim" dengan balihonya yang mencolok. Jangan-jangan cuma di Bali ada "warung muslim", apa di daerah lain ada?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masjid pun semakin banyak di Bali. Musala dengan mudah ditemui, bahkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) hampir semuanya punya musala. Memang, di obyek wisata yang merupakan pusat kegiatan umat Hindu bersembahyang, seperti pura besar yang banyak didatangi wisatawan, tidak ada masjid. Wisatawan yang mau berhalal-halal semestinya mengatur sendiri jadwal kunjungannya ke obyek wisata religius itu.

Nah, di sini masalahnya, kenapa wisata halal itu ditolak? Pariwisata di Bali sudah ditetapkan sebagai pariwisata budaya. Yang dijual adalah budayanya. Adapun budaya Bali itu terkait erat dengan ritual agama Hindu. Awal-awalnya orang Bali tak apa-apa melakukan ritual dengan ditonton orang banyak. Tapi belakangan sudah mulai ada kegelisahan, kenapa orang melakukan ritual keagamaan kok ditonton? Mulai dirasakan bahwa wisatawan itu mengganggu orang Bali dalam melakukan ritual. Cobalah Anda perhatikan bagaimana turis berkerumun di depan pagar pura, bahkan ada yang memanjat tembok kalau tak ada yang mengawasi, sementara orang Bali harus khusyuk bersembahyang. Kaum muda Bali sudah mulai resah dan ingin menutup pura sebagai obyek wisata karena memuja Tuhan itu seharusnya bukanlah tontonan. Dalam situasi begini, orang bicara soal wisata halal yang harus memanjakan turis itu dengan membangun tempat ibadah mereka dekat pura, ya, tentu sangatlah ajaib.

Bali itu pulau kecil, penduduk semakin bertambah, ruang melakukan ritual kebudayaan sudah mulai menyempit karena sarana untuk memanjakan wisatawan semakin banyak dibangun. Ritual itu pun tak hanya di pura, tapi juga di jalan menuju kuburan atau ke pantai. Wisatawan banyak mengeluh jalanan macet, boro-boro menambah wisatawan Timur Tengah yang mensyaratkan kehalalan.

Kubu Sandiaga menanggapi sinis penolakan wisata halal ini. Lalu menyebut bagaimana Thailand dan Jepang justru mengembangkan wisata halal. Ini perbandingan yang tak cerdas, istilah Rocky Gerung itu dungu. Thailand dan Jepang itu negara, harusnya dibandingkan dengan Indonesia, bukan Bali. Indonesia mengembangkan wisata halal tentu bagus, sudah dicoba di Lombok. Banyuwangi, Aceh, Banten, monggo kembangkan wisata halal. Kenapa harus Bali yang dilirik, di mana warganya melestarikan budaya leluhur yang tidak mengenal istilah halal dan haram? Tanpa kehadiran wisatawan Timur Tengah pun, Bali sudah padat. Arahkan saja turis Timur Tengah itu ke Lombok. Lalu soal wisata halal, kita bicara Indonesia, bukan bicara Bali. Begitu saja kok repot.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.