Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wisata Halal

image-profil

Oleh

image-gnews
Calon wakil presiden Sandiaga Uno menemui masyarakat Teluk Benoa, Bali, Ahad, 24 Februari 2019. Sandiaga berjanji bakal menolak reklamasi bersama rakyat Bali jika dirinya dan Prabowo Subianto memenangi pemilihan presiden 2019. Foto: Istimewa.
Calon wakil presiden Sandiaga Uno menemui masyarakat Teluk Benoa, Bali, Ahad, 24 Februari 2019. Sandiaga berjanji bakal menolak reklamasi bersama rakyat Bali jika dirinya dan Prabowo Subianto memenangi pemilihan presiden 2019. Foto: Istimewa.
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno terpeleset istilah di Bali. Saat kampanye, dia mengemukakan idenya bahwa Bali perlu mengembangkan wisata halal. Tujuannya, menarik turis Timur Tengah yang membawa fulus sangat besar, di atas Rp 3.000 triliun.

Kecaman pun berhamburan. Maklum, ini tahun politik. Mari kita bedah dengan meniadakan urusan politiknya supaya adem dan tak memaki. Mungkin Sandiaga Uno tak tahu kenapa label halal untuk wisata Bali sejak lama ditolak.

Tokoh muslim etnis Madura, Mohammad Bakkri, yang berpuluh tahun tinggal di Bali, menyebut Sandiaga seperti menuduh wisata di Bali itu belum halal sehingga perlu dihalalkan. Bakkri bertanya, yang belum halal itu apa? Semua hotel besar di Bali, termasuk hotel melati di perkotaan, memberi tanda kiblat di kamar.

Makanan halal pun tak masalah. Jangankan di hotel, di jalanan pun amat gampang mencarinya. Di setiap pojok jalan bertebaran "warung muslim" dengan balihonya yang mencolok. Jangan-jangan cuma di Bali ada "warung muslim", apa di daerah lain ada?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masjid pun semakin banyak di Bali. Musala dengan mudah ditemui, bahkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) hampir semuanya punya musala. Memang, di obyek wisata yang merupakan pusat kegiatan umat Hindu bersembahyang, seperti pura besar yang banyak didatangi wisatawan, tidak ada masjid. Wisatawan yang mau berhalal-halal semestinya mengatur sendiri jadwal kunjungannya ke obyek wisata religius itu.

Nah, di sini masalahnya, kenapa wisata halal itu ditolak? Pariwisata di Bali sudah ditetapkan sebagai pariwisata budaya. Yang dijual adalah budayanya. Adapun budaya Bali itu terkait erat dengan ritual agama Hindu. Awal-awalnya orang Bali tak apa-apa melakukan ritual dengan ditonton orang banyak. Tapi belakangan sudah mulai ada kegelisahan, kenapa orang melakukan ritual keagamaan kok ditonton? Mulai dirasakan bahwa wisatawan itu mengganggu orang Bali dalam melakukan ritual. Cobalah Anda perhatikan bagaimana turis berkerumun di depan pagar pura, bahkan ada yang memanjat tembok kalau tak ada yang mengawasi, sementara orang Bali harus khusyuk bersembahyang. Kaum muda Bali sudah mulai resah dan ingin menutup pura sebagai obyek wisata karena memuja Tuhan itu seharusnya bukanlah tontonan. Dalam situasi begini, orang bicara soal wisata halal yang harus memanjakan turis itu dengan membangun tempat ibadah mereka dekat pura, ya, tentu sangatlah ajaib.

Bali itu pulau kecil, penduduk semakin bertambah, ruang melakukan ritual kebudayaan sudah mulai menyempit karena sarana untuk memanjakan wisatawan semakin banyak dibangun. Ritual itu pun tak hanya di pura, tapi juga di jalan menuju kuburan atau ke pantai. Wisatawan banyak mengeluh jalanan macet, boro-boro menambah wisatawan Timur Tengah yang mensyaratkan kehalalan.

Kubu Sandiaga menanggapi sinis penolakan wisata halal ini. Lalu menyebut bagaimana Thailand dan Jepang justru mengembangkan wisata halal. Ini perbandingan yang tak cerdas, istilah Rocky Gerung itu dungu. Thailand dan Jepang itu negara, harusnya dibandingkan dengan Indonesia, bukan Bali. Indonesia mengembangkan wisata halal tentu bagus, sudah dicoba di Lombok. Banyuwangi, Aceh, Banten, monggo kembangkan wisata halal. Kenapa harus Bali yang dilirik, di mana warganya melestarikan budaya leluhur yang tidak mengenal istilah halal dan haram? Tanpa kehadiran wisatawan Timur Tengah pun, Bali sudah padat. Arahkan saja turis Timur Tengah itu ke Lombok. Lalu soal wisata halal, kita bicara Indonesia, bukan bicara Bali. Begitu saja kok repot.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.