Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Darurat Logistik Pemilu

image-profil

image-gnews
Petugas logistik KPU Pusat melipat surat suara pemilihan Anggota DPR RI Pemilu 2019 untuk pemilih luar negeri di gudang logistik KPU di Benda, Tangerang, Banten, Ahad, 17 Februari 2019. Pemungutan suara di dalam negeri akan dilakukan pada 17 April 2019. ANTARA/Muhammad Iqbal
Petugas logistik KPU Pusat melipat surat suara pemilihan Anggota DPR RI Pemilu 2019 untuk pemilih luar negeri di gudang logistik KPU di Benda, Tangerang, Banten, Ahad, 17 Februari 2019. Pemungutan suara di dalam negeri akan dilakukan pada 17 April 2019. ANTARA/Muhammad Iqbal
Iklan

Neni Nur Hayati
Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 17 April 2019 sudah semakin dekat. Hal yang paling krusial menjelang hari-H adalah persoalan logistik pemilihan umum (pemilu). Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kabupaten/kota telah menerima distribusi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018, pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien.

Adapun jenis perlengkapan pemungutan suara yang dimaksudkan meliputi kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan, dan tempat pemungutan suara (TPS). Adapun dukungan perlengkapan lainnya meliputi sampul kertas, tanda pengenal, karet pengikat suara, lem/perekat, ballpoint, gembok, spidol, formulir, tali pengikat, alat bantu tunanetra, daftar pasangan calon dan daftar calon tetap, serta salinan daftar pemilih tetap.

Namun di lapangan ternyata perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lain masih kurang dan rusak. Di Jawa Barat, misalnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum mencatat total jumlah kekurangan dan kerusakan di 27 kabupaten/kota adalah 9.371 kotak suara, 58.249 bilik suara, 883 tinta, dan 152.133 segel. Ini belum termasuk perlengkapan dukungan lainnya. Itu adalah potret bahwa di provinsi lain juga tidak tertutup kemungkinan terjadi hal yang sama.

Wajarlah bila muncul desakan dari sejumlah pihak untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengenai ketersediaan logistik. Menurut aturan pendistribusian distribusi surat suara yang pengadaannya oleh KPU, basis penambahan 2 persen surat suara adalah kebutuhan per daerah pemilihan, bukan per tempat pemungutan suara. Padahal jelas, menurut Pasal 350 ayat 3 Undang-Undang Pemilu, jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2 persen dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.

Hal ini sangat mengkhawatirkan kita bersama, terlebih untuk pemilih pindahan dan daftar pemilih khusus (DPK) yang jumlahnya cukup membludak, sehingga di beberapa kabupaten/kota tak sedikit yang menambah jumlah TPS. Bayangkan saja, ketika pemilih di satu TPS sudah penuh untuk 300 orang, penambahan suara 2 persen itu hanya enam surat suara. Penambahan tersebut juga dipakai untuk mengganti surat suara yang rusak. Kondisi ini dapat mengakibatkan tingginya potensi kekurangan surat suara. Jangan sampai pemilih yang masuk DPK dan daftar pemilih tambahan kehilangan hak pilihnya hanya karena surat suaranya tidak ada.

Masalah selanjutnya adalah mengenai gudang penyimpanan logistik, khususnya di Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan TPS. Sejauh ini, di tingkat PPK belum ada tempat penyimpanan logistik yang representatif. Ini bisa menyebabkan rusaknya logistik. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa proses distribusi logistik dari KPU kabupaten/kota ke PPK bisa dalam kondisi utuh, apalagi dengan cuaca yang tidak bisa diprediksi.

Atas beberapa masalah tersebut, tentunya penyelenggara pemilu harus memiliki solusi untuk menghadapi berbagai potensi masalah itu. Kita mengapresiasi upaya KPU untuk membantu hak pilih warga negara tetap terjaga, tapi segala hal harus segera diantisipasi agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan sukses tanpa ekses.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertama, KPU kabupaten/kota perlu kembali mengajukan penambahan surat suara yang belum terpenuhi per TPS kepada KPU dan memasukkan pemilih yang masuk DPK untuk ditetapkan menjadi DPT. Dalam hal ini, Bawaslu dapat memberikan rekomendasi untuk menetapkan DPK menjadi DPT.

Menunggu keluarnya peraturan pemerintah akan membutuhkan waktu yang tidak mungkin bisa cepat. Padahal kekurangan dan kerusakan logistik ini harus segera diselesaikan sebelum logistik didistribusikan ke PPK dan TPS.

Selain itu, ketersediaan akses untuk penyandang disabilitas harus tetap diperhatikan, seperti pengadaan alat bantu tunanetra. Bagaimanapun, mereka memiliki hak yang sama untuk dapat memilih calon legislator di daerahnya.

Kedua, KPU segera berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyiapkan gudang penyimpanan logistik. Dengan bertambahnya jumlah TPS dua kali lipat dari pemilihan sebelumnya, tentu dibutuhkan gudang penyimpanan logistik yang lebih luas dan banyak. Anggaran gudang penyimpanan di PPK itu tidak ada, jadi pemerintah harus membantu memberikan gudang penyimpanan yang representatif.

Ketiga, pengawas pemilu di semua tingkatan harus memastikan bahwa ketersediaan logistik dapat terpenuhi. Catat apa yang menjadi temuannya dan segera merekomendasikan apabila ada hal yang tidak sesuai dengan aturan. Pastikan juga bahwa pelaksana pemilu melaksanakannya sesuai dengan standard operating procedure yang telah ditetapkan di setiap sub-tahapan logistik.

Keempat, keterlibatan aktif masyarakat untuk ikut memantau proses distribusi logistik. Laporkan apabila menemukan kerusakan dan dugaan pelanggaran pada logistik pemilu ke pengawas pemilu setempat. Tahapan logistik menjadi salah satu kunci terwujudnya pemilu yang demokratis.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024