Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saat Vatikan Melawan Kekerasan Seksual

image-profil

image-gnews
Sejumlah orang berunjuk rasa pada saat pelaksaan konferensi penanganan krisis global pelecehan seksual anak di Vatikan, yang berlangsung empat hari sejak Kamis, 21 hingga Ahad, 24 Februari 2019 waktu setempat. EPA via ABC News
Sejumlah orang berunjuk rasa pada saat pelaksaan konferensi penanganan krisis global pelecehan seksual anak di Vatikan, yang berlangsung empat hari sejak Kamis, 21 hingga Ahad, 24 Februari 2019 waktu setempat. EPA via ABC News
Iklan

Bagong Suyanto
Guru Besar Sosiologi FISIP Universitas Airlangga

Genderang perang melawan kekerasan seksual, terutama kejahatan pedofilia yang dilakukan para rohaniwan, telah ditabuh. Paus Fransiskus menutup pertemuan puncak mengenai perlindungan anak di Roma dengan menyerukan "pertempuran habis-habisan" melawan kekerasan seksual, yang disebutnya keji dan harus "dihapus dari muka bumi".

Baca Juga:

Dalam forum yang diinisiasi oleh Paus sendiri itu, dia bersumpah bahwa gereja Katolik Roma tidak akan menutupi kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan gereja dan bersepakat menghukum pelaku dengan seadil-adilnya.

Komitmen dan keterbukaan Paus Fransiskus untuk mengakui bahwa gereja tidak steril dari tindak kekerasan seksual sangat melegakan banyak pihak. Keterbukaan pemimpin tertinggi gereja Vatikan itu diharapkan akan melahirkan semangat baru membongkar aib yang selama ini terkesan ditutup-tutupi.

Selama ini, tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan gereja tampaknya tidak banyak diungkap, bahkan ada kesan cenderung ditutup-tutupi. Gereja Katolik di berbagai belahan dunia dilaporkan dengan sengaja menghancurkan dokumen-dokumen tentang pemimpin agama di lingkungan gereja Katolik yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Namun, ketika skandal seks di lingkungan gereja terjadi semakin masif, seperti yang terjadi di Australia, Cile, Jerman, dan Amerika Serikat, Paus pun akhirnya turun tangan langsung untuk menginisiasi langkah-langkah konkret menangani aib yang memalukan ini.

Di lingkungan gereja, tindak kekerasan seksual yang terjadi dan cenderung didiamkan sekian lama itu tidak hanya menimpa anak-anak yang menjadi korban aksi pedofilia, tapi juga dialami sejumlah biarawati, yang juga menjadi korban pemerkosaan hingga hamil dan terpaksa menggugurkan kandungannya. Seperti kasus pemerkosaan incest, kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan gereja umumnya berlangsung dalam kurun waktu yang lama tanpa sempat terendus publik. Sikap tertutup gereja yang sengaja menyembunyikan aib ini membuat para pelaku kekerasan seksual tak jarang lolos dari sanksi hukum yang seharusnya mereka dapat.

Berkat tekanan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat maupun kesadaran pihak gereja sendiri, akhirnya kasus kekerasan seksual yang menjadi aib gereja itu diakui secara terbuka. Bahkan Paus sendiri akhirnya yang menyebutkan perlunya segera dilakukan tindakan untuk menangani kasus yang mempermalukan wibawa gereja ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Laporan dari gereja di berbagai belahan dunia membuat Vatikan menyadari bahwa kasus kekerasan seksual bukan sekadar isapan jempol atau hanya bersifat kasuistis. Di samping itu, testimoni para penyintas yang menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan para rohaniwan makin memperkuat tekad Vatikan untuk membongkar hingga tuntas kasus yang memalukan itu.

Banyak studi telah membuktikan bahwa kasus kekerasan seksual umumnya sulit dibongkar karena dua hal. Pertama, sikap korban yang memilih memendam penderitaannya karena tidak ingin dipermalukan untuk kedua atau ketiga kalinya jika peristiwa jahanam yang menimpanya diekspos di pengadilan dan menjadi bahan pemberitaan media massa. Daripada menghadapi tekanan selama pemeriksaan dan sidang, tidak sedikit anak dan perempuan yang menjadi korban pemerkosaan akhirnya memilih tidak melaporkan peristiwa yang mereka alami. Bahkan ada pula yang memilih berdamai dengan pelaku dengan bersedia dinikahi.

Kedua, sosok pelaku yang dipersepsi publik sebagai sosok yang karismatik dan idealis, apalagi jika pelaku termasuk sosok rohaniwan yang dipercaya suci. Sosok-sosok yang disakralkan oleh masyarakat, seperti pendeta atau ulama, biasanya dipercaya publik tidak akan tega atau sengaja bertindak melakukan kekerasan seksual karena hal itu dilarang agama. Padahal, pada kenyataannya, pelaku kasus kekerasan seksual ternyata tidak sedikit merupakan sosok-sosok orang yang dihormati dan disakralkan oleh masyarakat.

Dibanding jika pelakunya orang biasa, membongkar skandal tindak kekerasan seksual yang dilakukan orang-orang yang disakralkan sering kali jauh lebih sulit. Selain karena masyarakat sendiri yang tidak percaya terhadap adanya kemungkinan sosok yang mereka hormati melakukannya, lembaga keagamaan di balik sosok itu biasanya cenderung akan menutup-nutupi aib yang dapat merusak reputasi mereka.

Memang, di satu sisi, berkat komitmen dan jiwa besar Paus Fransiskus, pengakuan terhadap kasus tindak kekerasan seksual yang menjadi aib di lingkungan gereja akan dapat diungkap untuk ditindaklanjuti. Namun, di sisi lain, di era keterbukaan informasi dan sikap masyarakat yang makin kritis, perlu pula disadari bahwa aib-aib seperti yang kini diakui Vatikan tidak mungkin terus dapat disembunyikan.

Bau aib yang menumpuk tidak mungkin terus dapat disembunyikan. Hanya keterbukaan, jiwa besar, dan keadilanlah yang menjadi jaminan masyarakat di era pascamodern ini tidak kehilangan kepercayaan terhadap lembaga agama dan kesakralan sosok rohaniwan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


18 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

24 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.