Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menyeimbangkan Demokrasi Kita

image-profil

image-gnews
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin mengikuti debat Pilpres 2019 perdana, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA/Sigid Kurniawan
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin mengikuti debat Pilpres 2019 perdana, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA/Sigid Kurniawan
Iklan

Fahrul Muzaqqi
Dosen FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

Perdebatan dalam acara debat calon presiden pada Februari lalu berbuntut panjang. Reaksi saling serang elite tim sukses dan pendukung masing-masing calon presiden terus berlanjut. Apa yang muncul di media dan media sosial bukannya pemahaman yang lebih mendalam perihal visi-misi dan program kedua calon, melainkan saling buka-bukaan aib lawan politik.

Peragaan kampanye menuju pemilihan umum ini dapat dipandang sebagai miniatur kualitas demokrasi kita. Demokrasi menjadi kurang menampakkan sisi-sisi substantifnya, yakni dimensi keadaban (virtues), pelembagaan (institutionalization), dan tujuan (goal). Kritik utama terhadap proses konsolidasi demokrasi di Indonesia kini adalah ancaman kebangkrutan kualitas demokrasi.

Definisi ringkas demokrasi modern kerap merujuk pada pidato Abraham Lincoln dalam Perang Gettysburg pada 19 November 1863 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Demokrasi, menurut dia, adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam perkembangannya, definisi itu melahirkan berbagai cabang tradisi teoretis dan praktik demokrasi. Namun, di antara kompleksitas perkembangan teori demokrasi modern itu, tiga dimensi yang disebutkan sebelumnya menjadi basis penopang utama bekerjanya demokrasi.

Pemerintahan dari rakyat menekankan dimensi nilai dan keadaban, yakni kebebasan, toleransi, penghormatan, tanggung jawab, kesetaraan, dan persaudaraan. Pemerintahan oleh rakyat mengandaikan prosedur dan pelembagaan sistemis demokrasi berdasarkan kesepakatan (rule of the game). Di sini kesetaraan hak dan kesempatan, keberadaan partai politik yang lebih dari satu, musyawarah mufakat, pemilihan umum yang teratur, kebebasan pers, keberadaan masyarakat madani (civil society), dan supremasi hukum menjadi pengejawantahan institusionalisasi demokrasi. Adapun pemerintahan untuk rakyat mengimajinasikan tercapainya tujuan berdemokrasi, yakni keadilan dan kesejahteraan.

Mengambil hanya satu dari tiga dimensi itu berisiko membuat demokrasi pincang. Misalnya, mementingkan nilai-nilai tanpa mengindahkan institusionalisasi dan tujuan demokrasi akan berpotensi menemui kesulitan dalam menentukan aturan main dan kurangnya komitmen mencapai keadilan dan kesejahteraan. Dalam hal ini, Robert A. Dahl dalam Democracy and Its Critics (1989) menanggapi serangan para pengusung gagasan demokrasi substansial terhadap para pengusung demokrasi prosedural pada 1980-an perihal absennya nilai-nilai demokratis karena terlalu mengutamakan hukum positif yang kaku. Menurut dia, bagaimana substansi demokrasi bisa tercapai apabila masing-masing pihak mengklaim paling mewakili nilai demokrasi? Pada taraf ekstrem, pemerintahan yang efektif menjadi sulit tercapai apabila hanya mengutamakan nilai-nilai demokratis yang tidak menutup kemungkinan bisa saling bersitegang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebaliknya, hanya mengutamakan prosedur dan pelembagaan sistemis demokrasi tapi kurang mengindahkan nilai-nilai keadaban akan melahirkan keringnya makna berdemokrasi dan tidak kunjung tercapainya tujuan berdemokrasi. Dalam taraf ekstrem yang lain, hukum dapat dipermainkan oleh para ahli dan aturan diakali oleh para teknokrat. Kepentingan dan kekuasaan potensial menjadi panglima sehingga cara apa pun dapat dilakukan, seperti hoax, korupsi, kolusi, nepotisme, diskriminasi, serta defisit kepercayaan vertikal dan horizontal.

Sementara itu, terlalu mengutamakan tujuan berdemokrasi, yakni kesejahteraan dan keadilan, tapi tanpa keadaban dan prosedur, juga institusionalisasi demokratis, berpotensi melahirkan otoritarianisme atas nama demokrasi. Pengalaman Orde Baru mengingatkan kita bahwa klaim kesejahteraan dan keadilan atas nama Demokrasi Pancasila telah memberangus kebebasan, transparansi, dan supremasi hukum. Adagium umum bagi para pendukung gagasan tujuan berdemokrasi biasanya "yang penting kesejahteraan tercapai, urusan nilai tidaklah penting!". Ini pun pandangan yang cacat dan berbahaya.

Dalam konteks demokratisasi di Indonesia, tiga dimensi demokrasi itu harus terus diseimbangkan, terutama oleh para pemimpin negara dan elite di masyarakat. Kurangnya keteladanan, iktikad baik, dan komitmen moral dari para pemimpin dan tokoh masyarakat untuk menyeimbangkan ketiga dimensi itu dapat menggelincirkan demokrasi menuju kepincangan. Hal ini boleh jadi karena kurangnya pemahaman atas postulat dasar demokrasi modern tersebut atau memang orientasi atas kuasa yang terlampau besar dan membutakan diri dari masa depan demokrasi Indonesia.

Di sisi lain, masyarakat madani sedang mengalami krisis keteladanan dan justru larut dalam orientasi atas kuasa dan egosentrisme. Jangan sampai konsolidasi demokrasi ini justru melahirkan efek samping berupa delegitimasi atas demokrasi itu sendiri. Artinya, masyarakat kian skeptis terhadap demokrasi dan bernostalgia ke masa lalu, yang belum tentu generasi muda masa kini mengalaminya secara langsung.

Komitmen para kontestan pemilihan presiden pada tahun politik ini diuji dalam koridor tiga dimensi demokrasi modern itu. Kita patut terus menjaga harapan agar konsolidasi demokrasi Indonesia menjadi semakin baik. Semoga selama proses kampanye hingga hari pencoblosan pada April nanti, para elite kontestan dan pendukungnya sensitif terhadap persoalan mendasar demokrasi kita.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

23 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.