Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Salah Kaprah Penguasaan Tanah

Oleh

image-gnews
Dalam Debat Capres 2019 Putaran Kedua, Capres No Urut 01 Jokowi menyinggung tanah milik Prabowo di Kaltim dan Aceh Tengah. Kanal Youtube MNCTV
Dalam Debat Capres 2019 Putaran Kedua, Capres No Urut 01 Jokowi menyinggung tanah milik Prabowo di Kaltim dan Aceh Tengah. Kanal Youtube MNCTV
Iklan

SALING tuding antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto ihwal penguasaan lahan dalam debat calon presiden 2019 tidaklah menyentuh inti masalah. Penguasaan tanah yang luas oleh pengusaha untuk tujuan bisnis merupakan hal lumrah. Problem penting yang justru diabaikan: apakah konsesi itu diperoleh secara wajar dan dimanfaatkan secara benar?

Dalam debat itu, calon presiden inkumben menyinggung lahan Prabowo seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah. Jokowi menyindir hal itu setelah Prabowo mempertanyakan program pemerintah membagi-bagikan 2,6 juta hektare tanah kepada masyarakat adat, petani, dan nelayan. Sang penantang khawatir tanah negara lama-lama akan habis dan menganggap Jokowi kurang memikirkan masa depan bangsa.

Prabowo tak menampik tudingan Jokowi itu. Ia menjelaskan bahwa lahan ratusan ribu hektare tersebut berstatus hak guna usaha. Prabowo berjanji mengembalikannya kepada negara jika diperlukan. Dari penelusuran Tempo dan Auriga Nusantara, Prabowo menggunakan lahan itu antara lain untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sedikitnya sembilan perusahaan terafiliasi dengan Prabowo menggarap ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan Aceh.

Kedua calon presiden tampak terjebak pada sentimen menyesatkan: telah terjadi penguasaan tanah oleh segelintir orang di negeri ini. Baik Jokowi maupun Prabowo terkesan memanfaatkan isu ini tanpa berusaha menjernihkan duduk perkaranya. Pemberian konsesi lahan dalam skala besar tidak harus dilihat secara negatif. Tidak mungkin pengusaha mau berinvestasi di sektor perkebunan jika tanah yang tersedia terlalu kecil. Undang-Undang Pokok Agraria pun mengizinkan pemberian hak atas tanah kepada perorangan, kelompok orang, dan badan hukum.

Masalah yang perlu disorot adalah pemberian konsesi perkebunan atau pertambangan yang dilakukan secara serampangan, termasuk mencaplok kawasan hutan lindung. Aspek pelestarian lingkungan sering diabaikan sejak dalam pemberian izin hingga saat konsesi itu berakhir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak sedikit pula penguasaan lahan yang tidak memberikan manfaat besar bagi perekonomian. Mudarat itu bisa dihindari dengan pengetatan pemberian konsesi dan pembatasan penguasaan tanah oleh sebuah perusahaan sesuai dengan jenis usahanya. Cara ini akan mencegah monopoli sekaligus mencegah banyaknya lahan yang tak terurus.

Pemerintah semestinya segera mencabut pemegang konsesi yang menelantarkan lahan. Sesuai dengan aturan, hak guna usaha bisa hangus apabila tanah itu ditelantarkan atau tak sesuai dengan peruntukan. Lahan tersebut harus dikembalikan kepada negara dan dapat menjadi obyek reforma agraria. Tanah itu bisa dibagikan kepada rakyat yang tidak memiliki tanah tapi mampu memanfaatkannya secara produktif.

Jokowi dan Prabowo seharusnya paham bahwa pengelolaan tanah oleh korporasi tidak menabrak prinsip "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara" yang diatur dalam konstitusi. Dalam pemberian konsesi lahan, negara tetap memiliki tanah itu. Pengelolaannya saja yang diserahkan kepada swasta dalam jangka waktu tertentu.

Tugas pemerintah adalah memastikan setiap korporasi memanfaatkan lahan itu secara optimal, menciptakan lapangan kerja, dan menyetor pajak ke negara. Pemegang konsesi juga wajib menjaga sumber daya alam. Semua itu jauh lebih penting diperdebatkan, bahkan ditelanjangi, ketimbang soal siapa dan seberapa luas tanah yang dikuasai.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024