Untung-Rugi Tuan Rumah Olimpiade

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kembang api menyala setelah api Olimpiade dinyalakan saat upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2018 di Pyeongchang, Korea Selatan, 9 Februari 2018. AP

    Kembang api menyala setelah api Olimpiade dinyalakan saat upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2018 di Pyeongchang, Korea Selatan, 9 Februari 2018. AP

    LANGKAH pemerintah ikut meramaikan bursa pencalonan tuan rumah Olimpiade 2032 sesungguhnya sesuatu yang wajar. Namun mimpi menyelenggarakan perhelatan internasional ini perlu bersandar pada perhitungan matang.

    Berkaca pada pengalaman banyak negara, persiapan menjadi tuan rumah Olimpiade mesti dikerjakan jauh sebelumnya. Apalagi penentuan tuan rumah dilakukan delapan tahun sebelum Olimpiade diselenggarakan. Itu sebabnya, setelah Duta Besar Indonesia di Swiss, Muliaman Hadad, resmi menyampaikan keinginan Presiden Joko Widodo kepada Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach, pemerintah mesti berbenah dari sekarang.

    Menyelenggarakan pesta olahraga dengan skala lebih besar daripada Asian Games bukan pekerjaan ringan. Bukan cuma kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia, IOC mewajibkan negara tuan rumah menggelar pesta olahraga yang ramah lingkungan. Dengan tingkat polusi udara rata-rata 42,2 mikrogram per meter kubik, sulit rasanya pemerintah menjagokan Jakarta sebagai tuan rumah. Angka ini jauh di atas standar baku mutu yang ditetapkan WHO, yakni 25 mikrogram per meter kubik. Namun memilih kota selain Jakarta bukan persoalan mudah.

    Yang harus diperhatikan adalah kalkulasi untung-rugi dalam jangka panjang. Untuk menyiapkan proposal penawaran ke IOC saja, pemerintah mesti menyiapkan rata-rata US$ 50-100 juta. Tokyo bahkan menelan kerugian US$ 150 juta saat mengikuti proses bidding Olimpiade 2016-yang kemudian dimenangi oleh Rio de Janeiro. Angka itu baru untuk membayar biaya konsultan dan event organizer.

    Biaya penyelenggaraan pertandingan bahkan jauh lebih mahal lagi. Beijing, misalnya, harus menggelontorkan dana US$ 42 miliar saat menjadi tuan rumah Olimpiade 2008. Adapun Olimpiade Athena 2004 menguras kocek hingga US$ 15 miliar. Setelah terpilih sebagai tuan rumah, sejumlah kota tersebut masih harus membangun jalan, memperbaiki bandara, sarana transportasi dalam kota, hingga akomodasi para atlet, yang bisa menelan biaya US$ 5-50 miliar.

    Ribuan sponsor, media, dan penonton yang membeludak sebelum dan sesudah Olimpiade berlangsung memang berpotensi mendatangkan pendapatan. Namun dampak penyelenggaraan Olimpiade kerap tak sebanding dengan manfaat ekonomi yang ingin dicapai. Penciptaan lapangan kerja sering tak sesuai dengan harapan. Tak sedikit lowongan yang ditawarkan jatuh kepada mereka yang sebelumnya telah memiliki pekerjaan sehingga tidak menurunkan angka pengangguran.

    Pendapatan tuan rumah juga tak sebanding dengan pengeluaran. Dengan menggelontorkan duit US$ 16 miliar, Olimpiade Rio de Janeiro hanya mengeruk pendapatan US$ 1 miliar. Bahkan tak sedikit kota-kota penyelenggara Olimpiade terjebak utang. Sejumlah fasilitas Olimpiade Athena yang dibangun dari utang bahkan menyeret Yunani ke jurang kebangkrutan. Satu-satunya yang berhasil menangguk keuntungan hanya Olimpiade Los Angeles 1984. Itu pun dengan catatan: hampir semua infrastruktur yang dibutuhkan telah tersedia.

    Pemerintah mesti sadar kesuksesan tuan rumah Asian Games 2018 bukanlah ukuran keberhasilan untuk menyelenggarakan pesta olahraga yang lebih akbar. Apalagi bila ikhtiar itu hanya untuk menuruti gengsi semata.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.