Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bukan Sekadar Putus Kontrak

Oleh

image-gnews
Iklan

UPAYA memperbaiki pemenuhan kebutuhan air bersih di DKI Jakarta memerlukan strategi komprehensif. Keputusan pemerintah DKI untuk segera mengakhiri kontrak dengan swasta bakal percuma jika tak dibarengi pembenahan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PAM) Jaya, yang kelak menjadi pemeran utama dalam penyediaan akses air bersih Ibu Kota.

Rencana mengakhiri privatisasi air Jakarta dipicu oleh buruknya penyediaan air baku, distribusi, dan pelayanan yang dua dekade terakhir dilakoni PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta. Dua puluhan tahun mengantongi konsesi air bersih Jakarta, kedua perusahaan tersebut gagal mencapai sejumlah target yang ditetapkan pada kontrak kerja sama.

Cakupan air Jakarta yang menjadi indikator pemenuhan hak setiap penduduk untuk mendapatkan akses pipa air bersih, misalnya, hingga tahun lalu hanya meningkat 15 persen menjadi 60 persen dari jumlah penduduk Ibu Kota. Angka ini lebih rendah dibanding rata-rata cakupan air nasional sebesar 73,6 persen. Kondisi ini mengkhawatirkan lantaran sejak sewindu lalu DKI telah menargetkan akses pipa menjangkau 100 persen wilayah megapolitan pada 2025 untuk mengerem tingginya krisis air tanah Jakarta.

Pemerintah DKI menganggap putus kontrak dengan swasta harus dilakukan. Sebab, perjanjian kerja sama yang diteken pada Juni 1997-menjelang akhir rezim Orde Baru-merugikan pemerintah dan lebih menguntungkan swasta. Berbekal rekomendasi Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum, pemerintah DKI lewat PAM Jaya kini menyiapkan rencana pembelian saham kedua operator swasta. Opsi ini dianggap sebagai cara terbaik dan paling mungkin dilakukan ketimbang membiarkan konsesi berlanjut hingga jatuh tempo atau memutus kontrak secara sepihak.

Pertanyaan besar kini muncul mengenai efektivitas peningkatan layanan air bersih Jakarta setelah berakhirnya privatisasi. Pengakhiran kontrak sedini mungkin, apa pun caranya, bisa jadi akan membuat pemerintah daerah makin luwes turun tangan memastikan target-target pelayanan tercapai. Namun PAM Jaya juga punya andil dalam centang-perentang layanan air bersih Jakarta di tangan swasta dua dekade terakhir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menilai pelaksanaan kerja sama penswastaan air bersih Jakarta pada 1997-2015 telah merugikan PAM Jaya hingga Rp 1,4 triliun. Sebagian kerugian tersebut juga disebabkan oleh buruknya tata kelola PAM Jaya. Pengakuan beban imbalan air (water charge) Palyja oleh PAM Jaya, misalnya, tak sesuai dengan nilai yang seharusnya dibayar. Audit bahkan menemukan dua operator swasta dapat menarik dana unshared revenue tanpa verifikasi PAM Jaya. Ada juga pemberian penghargaan produktivitas di lingkup internal perusahaan yang tak sesuai dengan ketentuan.

Peningkatan kapasitas PAM Jaya mutlak perlu segera dilakukan. Bagaimanapun, kerja sama pengelolaan air oleh swasta pasti berakhir empat tahun lagi. Pemerintah DKI harus memastikan PAM Jaya siap menjalankan tugas pelayanan air bersih yang lebih baik setelah privatisasi berakhir.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sangat krusial bagi PAM Jaya dalam menjalankan peran tersebut. Selama ini, salah satu penyebab tingginya angka kebocoran air di Jakarta, yakni sebesar 43,5 persen, adalah buruknya administrasi pencatatan. Di sisi lain, PAM Jaya pada masa mendatang dituntut mampu mengembangkan teknologi untuk mencari sumber air baku alternatif yang selama ini bergantung pada pasokan Waduk Jatiluhur dan air curah PDAM Kabupaten Tangerang.

Modernisasi pun perlu diterapkan pada sistem pengawasan layanan air. PAM Jaya seyogianya dibekali sistem yang mengintegrasikan laporan produksi dan distribusi dari setiap wilayah kerja secara real-time agar dapat meningkatkan pelayanan. Tanpa pembenahan, PAM Jaya hanya akan meneruskan kegagalan swasta setelah privatisasi berakhir.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.