UPAYA memperbaiki pemenuhan kebutuhan air bersih di DKI Jakarta memerlukan strategi komprehensif. Keputusan pemerintah DKI untuk segera mengakhiri kontrak dengan swasta bakal percuma jika tak dibarengi pembenahan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PAM) Jaya, yang kelak menjadi pemeran utama dalam penyediaan akses air bersih Ibu Kota.
Rencana mengakhiri privatisasi air Jakarta dipicu oleh buruknya penyediaan air baku, distribusi, dan pelayanan yang dua dekade terakhir dilakoni PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta. Dua puluhan tahun mengantongi konsesi air bersih Jakarta, kedua perusahaan tersebut gagal mencapai sejumlah target yang ditetapkan pada kontrak kerja sama.
Cakupan air Jakarta yang menjadi indikator pemenuhan hak setiap penduduk untuk mendapatkan akses pipa air bersih, misalnya, hingga tahun lalu hanya meningkat 15 persen menjadi 60 persen dari jumlah penduduk Ibu Kota. Angka ini lebih rendah dibanding rata-rata cakupan air nasional sebesar 73,6 persen. Kondisi ini mengkhawatirkan lantaran sejak sewindu lalu DKI telah menargetkan akses pipa menjangkau 100 persen wilayah megapolitan pada 2025 untuk mengerem tingginya krisis air tanah Jakarta.
Pemerintah DKI menganggap putus kontrak dengan swasta harus dilakukan. Sebab, perjanjian kerja sama yang diteken pada Juni 1997-menjelang akhir rezim Orde Baru-merugikan pemerintah dan lebih menguntungkan swasta. Berbekal rekomendasi Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum, pemerintah DKI lewat PAM Jaya kini menyiapkan rencana pembelian saham kedua operator swasta. Opsi ini dianggap sebagai cara terbaik dan paling mungkin dilakukan ketimbang membiarkan konsesi berlanjut hingga jatuh tempo atau memutus kontrak secara sepihak.
Pertanyaan besar kini muncul mengenai efektivitas peningkatan layanan air bersih Jakarta setelah berakhirnya privatisasi. Pengakhiran kontrak sedini mungkin, apa pun caranya, bisa jadi akan membuat pemerintah daerah makin luwes turun tangan memastikan target-target pelayanan tercapai. Namun PAM Jaya juga punya andil dalam centang-perentang layanan air bersih Jakarta di tangan swasta dua dekade terakhir.
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menilai pelaksanaan kerja sama penswastaan air bersih Jakarta pada 1997-2015 telah merugikan PAM Jaya hingga Rp 1,4 triliun. Sebagian kerugian tersebut juga disebabkan oleh buruknya tata kelola PAM Jaya. Pengakuan beban imbalan air (water charge) Palyja oleh PAM Jaya, misalnya, tak sesuai dengan nilai yang seharusnya dibayar. Audit bahkan menemukan dua operator swasta dapat menarik dana unshared revenue tanpa verifikasi PAM Jaya. Ada juga pemberian penghargaan produktivitas di lingkup internal perusahaan yang tak sesuai dengan ketentuan.
Peningkatan kapasitas PAM Jaya mutlak perlu segera dilakukan. Bagaimanapun, kerja sama pengelolaan air oleh swasta pasti berakhir empat tahun lagi. Pemerintah DKI harus memastikan PAM Jaya siap menjalankan tugas pelayanan air bersih yang lebih baik setelah privatisasi berakhir.
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sangat krusial bagi PAM Jaya dalam menjalankan peran tersebut. Selama ini, salah satu penyebab tingginya angka kebocoran air di Jakarta, yakni sebesar 43,5 persen, adalah buruknya administrasi pencatatan. Di sisi lain, PAM Jaya pada masa mendatang dituntut mampu mengembangkan teknologi untuk mencari sumber air baku alternatif yang selama ini bergantung pada pasokan Waduk Jatiluhur dan air curah PDAM Kabupaten Tangerang.
Modernisasi pun perlu diterapkan pada sistem pengawasan layanan air. PAM Jaya seyogianya dibekali sistem yang mengintegrasikan laporan produksi dan distribusi dari setiap wilayah kerja secara real-time agar dapat meningkatkan pelayanan. Tanpa pembenahan, PAM Jaya hanya akan meneruskan kegagalan swasta setelah privatisasi berakhir.
