Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Masalah Biaya Logistik Tol Trans Jawa

image-profil

image-gnews
Presiden Joko Widodo atau Jokowi, meninjau ruas jalan Trans Jawa di Interchange Bandar kilometer 671, Jombang, Jawa Timur, Kamis, 20 Desember 2018. Peresmian tujuh ruas jalan tol Trans Jawa oleh Presiden Joko Widodo menandai terhubungnya Tol Merak hingga Surabaya. ANTARA
Presiden Joko Widodo atau Jokowi, meninjau ruas jalan Trans Jawa di Interchange Bandar kilometer 671, Jombang, Jawa Timur, Kamis, 20 Desember 2018. Peresmian tujuh ruas jalan tol Trans Jawa oleh Presiden Joko Widodo menandai terhubungnya Tol Merak hingga Surabaya. ANTARA
Iklan

Tulus Abadi
Ketua Pengurus Harian YLKI

Melancarkan arus distribusi dan menurunkan biaya logistik adalah kredo Presiden Joko Widodo saat melakukan akselerasi pembangunan jalan tol. Pasalnya, selama ini tidak optimalnya jalan arteri menjadi kambing hitam atas tingginya ongkos logistik, entah karena acap mengalami kerusakan, macet, dan padatnya lalu lintas, plus praktik pungutan liar (pungli). Jalan tol "dimimpikan" untuk memperlancar arus distribusi barang dan ujung-ujungnya turunnya biaya logistik. Di atas kertas, kredo Presiden Jokowi ini tidak salah, bahkan menjadi solusi. Apalagi jalan tol Trans Jawa sepertinya tak bisa dielakkan manakala jalur Pantura dan Pansela Jawa kian padat volumenya. Eksistensi jalan tol Trans Jawa, yang kini telah tersambung secara penuh dari Merak sampai Pasuruan, merupakan kabar gembira dari sisi transportasi.

Namun, jika merujuk pada fakta empiris, tampaknya kredo tersebut untuk sementara waktu tak terbukti. Terbukti, angkutan logistik ogah masuk ke ruas jalan tol Trans Jawa, bahkan kendaraan pribadi sekalipun. Saya bersama beberapa pemerhati transportasi, Kementerian Perhubungan, dan Badan Pengatur Jalan Tol dalam acara "Susur Tol Trans Jawa" yang diselenggarakan oleh PT Jasa Marga pada awal Februari lalu membuktikan hal itu. Selepas jalan tol Cikampek, tak banyak truk yang masuk ruas jalan tol. Bahkan selepas ruas Pejagan-Brebes, jalan tol pun tampak lengang dari lalu-lalang kendaraan pribadi.

Persoalan tarif tampaknya menjadi isu utama. Pengguna kendaraan pribadi harus merogoh kocek tidak kurang dari Rp 371 ribu, mulai dari ruas Pemalang sampai Surabaya. Untuk angkutan truk, ongkosnya tidak kurang dari Rp 1,3 juta. Untuk truk, Gemilang Tarigan, Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, mengkonfirmasi bahwa sopir truk tidak dibekali uang untuk membayar tol, kecuali di jalan tol dalam kota dan jalan tol Cikampek. Sopir truk hanya dibekali uang Rp 3 juta, yang dipakai untuk biaya bahan bakar, uang makan, dan uang harian sopir plus "uang mel" untuk oknum polisi. Tak ada komponen biaya tol Trans Jawa. Truk akan masuk ke jalan tol Trans Jawa jika penerima barang mau menanggungnya.

Selain soal tarif, ada beberapa fenomena menarik yang menyebabkan sopir truk malas menyambangi jalan tol Trans Jawa, baik karena alasan sosiologis maupun teknis. Misalnya, jika melewati jalan non-tol, sopir truk dapat mencari tambahan penghasilan, seperti mencari muatan di pasar yang dilewatinya. Hal semacam ini tentu tidak akan didapat saat sopir truk melewati jalan tol.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sopir juga malas ke jalan tol yang terkesan "antisosial", terutama saat sopir mengalami kendala atas truknya, seperti ban gembos atau mogok. Solusinya pasti diderek, yang belum tentu gratis. Sementara itu, jika hal ini terjadi di jalan non-tol, sopir akan dengan mudah mendapat bantuan dari masyarakat sekitar. Fenomena yang juga empiris adalah tidak adanya "warung remang-remang" di jalan tol yang konon juga menjadi pemicu. Di sepanjang jalur Pantura hal ini gampang ditemukan. Selain itu, dari sisi teknis, truk harus didinginkan suhu rem tromol dan bannya setiap 3-4 jam selama minimal 30 menit untuk mengantisipasi terjadinya ban pecah atau kebakaran.

Dengan gambaran semacam itu, sepertinya jalan tol Trans Jawa sebagai instrumen pendorong turunnya biaya logistik masih jauh panggang dari api. Memang ini bisa saja sebagai masa transisi, tapi bisa juga menjadi fenomena permanen. Jalan keluarnya, angkutan logistik perlu diberikan insentif berupa tarif yang lebih murah. Untuk merespons hal ini memang PT Jasa Marga, sebagai salah satu badan usaha jalan tol (BUJT), telah memberikan diskon tarif sebesar 15 persen. Namun hal itu sepertinya belum cukup dan terbukti tidak mendorong minat pengusaha truk melewati jalan tol Trans Jawa. Ini bisa jadi karena diskonnya kurang besar atau kurang lama, atau diperlukan evaluasi struktur tarif untuk angkutan logistik sehingga tarif tol untuk kategori angkutan truk bisa diturunkan. Hal semacam ini memang seharusnya tidak serta-merta dibebankan kepada BUJT, tapi menjadi tanggung jawab pemerin tah sebagai regulator. Tanpa insentif, turunnya biaya logistik akan makin sulit, malah hanya sebuah utopia belaka.

Bila hal ini dibiarkan, pada akhirnya jalan tol Trans Jawa hanya menjadi karpet merah bagi lalu lintas kendaraan bermotor pribadi. Apalagi setelah Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan uang muka nol persen untuk kredit mobil dan/atau sepeda motor. Kendaraan pribadi akan menggerojok jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Jika fenomena ini yang lebih dominan, alih-alih akan menurunkan biaya logistik, jalan tol Trans Jawa justru menjadi beban baru bagi negara. Salah satunya beban tingginya alokasi subsidi energi, dan akhirnya anggaran negara menjadi berdarah-darah. Apakah hal ini yang diinginkan?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

45 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024