Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Remisi dan Mekanisme Seleksi

image-profil

image-gnews
Presiden Jokowi berpidato dalam Pembukaan Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019. Tujuan pelaksanaan Rakernas yakni untuk mengevaluasi pelaksanaan program strategis nasional. TEMPO/Subekti.
Presiden Jokowi berpidato dalam Pembukaan Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019. Tujuan pelaksanaan Rakernas yakni untuk mengevaluasi pelaksanaan program strategis nasional. TEMPO/Subekti.
Iklan

Miko Ginting
Pengajar Hukum Pidana STH Indonesia Jentera

Kekuasaan Presiden Joko Widodo menerbitkan remisi tentu tidak berdampak kepada narapidana semata. Presiden juga harus mempertimbangkan sensitivitas keadilan publik. Ini menjadi sulit karena Presiden berhadapan dengan ratusan atau mungkin ribuan permohonan remisi untuk ditandatangani. Tanpa kecermatan dan kelengkapan informasi serta penyeleksian berjenjang yang ketat, niscaya keputusan itu dapat berujung pada kontroversi.

Kasus mutakhir adalah pemberian remisi terhadap Susrama, seorang terpidana pembunuhan berencana terhadap jurnalis Gde Narendra Prabangsa. Presiden memberikan persetujuan untuk mengubah hukuman terpidana dari penjara seumur hidup menjadi penjara selama kurun waktu tertentu, yaitu 20 tahun. Belakangan, pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengakui lalai memberikan rekomendasi remisi karena tidak melakukan profiling satu per satu kepada calon penerima remisi.

Pada kasus lain, sensitivitas publik juga terganggu karena Presiden secara rutin memberikan remisi kepada terpidana-terpidana kasus tertentu, seperti kasus korupsi. Salah satu yang terjadi baru-baru ini adalah remisi untuk terpidana kasus Bank Century, Robert Tantular. Ia memperoleh pembebasan bersyarat setelah mendapat remisi 77 bulan dari total masa pidana yang harus ia jalani.

Banyak kalangan kemudian memprotes pemberian remisi ini. Namun satu yang perlu didudukkan kembali persoalannya bukan keberadaan remisi sebagai instrumen kebijakan negara. Pemberian remisi pernah digugat untuk dihapuskan, tapi Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 022/PUU-III/2005 menolak permohonan tersebut. Persoalan pokok yang menjadi krusial di sini adalah jenis, mekanisme, dan indikator seleksi terkait dengan pemberian remisi.

Menurut sejarahnya, remisi muncul sebagai hadiah negara kepada warga negara untuk memperingati hari kelahiran Ratu Belanda seperti yang diamanatkan dalam Gouvernement Besluit tanggal 10 Agustus 1935. Remisi hadir sebagai instrumen pengampunan (baca: hadiah) negara berupa pengurangan hukuman terhadap terpidana. Untuk itu, menurut sejarahnya, remisi bukanlah hak narapidana, melainkan pemberian negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, dalam perkembangannya, remisi disebutkan sebagai hak dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan aturan-aturan terkait. Pengkategorian remisi sebagai hak berdampak pada keharusan penjaminan seseorang dapat mengakses hak itu sekaligus memberi kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Pada titik ini, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang memperketat syarat pemberian remisi, menjadi persoalan karena hampir mencabut hak terpidana pada kasus tertentu, salah satunya pengguna narkotika.

Sebagai instrumen kebijakan negara, remisi memiliki posisi untuk menegaskan tujuan pembinaan negara kepada para pelaku kejahatan yang sudah memperoleh hukuman. Narapidana diberi harapan oleh negara untuk memperbaiki diri agar mendapat pengurangan hukuman. Selain itu, remisi dalam posisi sebagai sarana kebijakan hukum pidana dalam pengendalian kepadatan di lembaga pemasyarakatan. Pelaku kejahatan yang sudah diputus bersalah dan sedang menjalani hukuman (dibina) itu diseleksi kemudian dikembalikan ke masyarakat.

Untuk itu, usaha memukul rata penghapusan pemberian remisi kepada terpidana sama sekali tidak tepat. Sama tidak tepatnya dengan pemberian remisi yang dilakukan secara "pukul rata" oleh negara kepada terpidana. Sebagai sebuah bentuk kebijakan dan hak yang dibebani syarat tertentu, pemberian remisi dilakukan secara selektif. Tentu ini dilakukan dengan indikator dan mekanisme yang terukur agar kebijakan itu akuntabel.

Saat ini, yang perlu ditagih adalah usaha keras pemerintah untuk menyusun kembali jenis, mekanisme, dan indikator pemberian remisi ini secara tepat dan terukur. Dari sisi jenis, Keputusan Presiden Nomor 174/1999 masih membuka peluang pemberian remisi dengan jenis yang terlampau banyak. Dari sisi indikator, syarat "berkelakuan baik" harus diturunkan menjadi indikator yang terukur. Dari sisi mekanisme, pemeriksaan berjenjang secara ketat sebelum sampai ke meja presiden menjadi sangat penting dan krusial. Ini terutama di tengah kewajiban negara yang belum tunai dalam membentuk lembaga hakim pengawas dan pengamat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sekali lagi, kita tentu sangat marah terhadap pengurangan hukuman terpidana pembunuhan berencana, korupsi, dan kejahatan lain. Namun bukan berarti remisi harus dihapuskan secara serta-merta. Pemerintah harus merombak aturan pemberian remisi ini secara menyeluruh supaya tidak ada orang yang tidak patut menerimanya, sementara di tempat yang lain, yang patut menjadi tidak dapat menerima.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024