Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ruang Hijau di Jakarta

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Sulitnya Menambah Ruang Hijau Jakarta
Sulitnya Menambah Ruang Hijau Jakarta
Iklan

Pemerintah DKI Jakarta harus lebih serius menuntaskan problem ruang terbuka hijau (RTH) di Ibu Kota. Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030 menetapkan target RTH seluas 30 persen dari wilayah Jakarta. Namun data terakhir menunjukkan baru setengah dari target tersebut yang terpenuhi, yakni 14,9 persen.

Ruang terbuka hijau amat penting bagi sebuah kota metropolitan seperti Jakarta. RTH antara lain berperan mengisap racun di udara. Fungsi ini menjadi semakin penting setelah penelitian Greenpeace Indonesia mengungkapkan bahwa kualitas udara Jakarta terus memburuk. Mereka menemukan konsentrasi partikel debu halus yang berbahaya, di antaranya berasal dari emisi gas kendaraan bermotor, telah beberapa kali melewati ambang batas wajar. Partikel ini bersifat karsinogenik, artinya dapat mengendap dan merusak organ pernapasan, terutama paru-paru.

Kawasan hijau yang memungkinkan interaksi sosial di dalamnya juga menjadi penanda bagi sebuah kota yang layak huni. Sejumlah pengamat sosial telah berulang kali menghubungkan kepadatan sebuah permukiman dan kepenatan penghuninya dengan frekuensi tawuran antarwarga kampung yang cukup tinggi.

Sebuah studi di Tampa, Florida, Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa semakin dekat permukiman dengan ruang terbuka hijau semakin rendah tingkat depresi penduduknya. Tampa adalah kota yang menempati peringkat pertama dalam indeks Treepedia, yakni indeks wilayah hijau versi Massachusetts Institute of Technology yang diukur menggunakan panorama dari Google Street View. Tutupan hijau di kota itu dihitung mencapai 36 persen.

Studi yang lebih baru menyebut rasio RTH termasuk faktor yang memungkinkan belanja Kota Florida di bidang kesehatan masyarakat, pengendalian bencana banjir, dan mitigasi tanah longsor hemat hingga US$ 35 juta setiap tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengalaman di berbagai kota lain jelas memperlihatkan bahwa ruang hijau merupakan kebutuhan riil warga kota. Sudah saatnya pemerintah DKI mengambil langkah-langkah konkret untuk menyediakan hal itu bagi sekitar 12 juta warganya. Sebenarnya aturan sudah cukup baik. Zonasi ruang hijau juga telah terang, seperti di jalur sekitar rel dan sempadan sungai, waduk, atau situ. Hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menegakkan aturan-aturan itu.

Mengenai komitmen, DKI bisa belajar kepada pemerintah Singapura. Mereka menerapkan syarat desain gedung hijau dalam pemberian izin mendirikan bangunan tanpa keringanan. Sanksi bagi yang melanggar tegas dan jelas. Itu sebabnya negara kota ini bisa tetap membangun infrastruktur dengan RTH terjaga 29 persen. Ujungnya, Singapura kini merupakan kota terhijau di Asia dan ke-14 di dunia, jika diukur dari indeks kesehatan lingkungan dan vitalitas ekosistemnya.

Kita berharap target ruang terbuka hijau di DKI segera tercapai. Upaya ke arah itu bisa dimulai dengan secara tegas mengawal zona-zona hijau yang telah diatur dan mempertahankan inisiatif penyediaan hunian-hunian baru yang memenuhi rasio ruang hijau. Yang juga penting, tirulah sikap tegas Singapura: jangan lagi ada toleransi terhadap pembangunan yang mengabaikan rasio ruang terbuka hijau.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.