Macron dan Rembuk Akbar Nasional

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pidato di istana Elysee di Paris, Prancis, 11 Januari 2019. [Ian Langsdon / Pool via REUTERS]

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pidato di istana Elysee di Paris, Prancis, 11 Januari 2019. [Ian Langsdon / Pool via REUTERS]

    Jean-Charles Berthonnet
    Duta Besar Prancis untuk Indonesia

    Setelah terbitnya artikel "Macron dan Demonstrasi" oleh Poltak Partogi Nainggolan di Koran Tempo edisi 22 Januari 2019, saya bermaksud menanggapi sejumlah pertanyaan yang muncul dalam artikel tersebut.

    Pertama, mengapa Prancis berunjuk rasa? Dalam beberapa bulan terakhir, di Prancis terjadi sejumlah demonstrasi yang disebut sebagai "gerakan rompi kuning". Gerakan ini lahir dari berbagai ungkapan ketidakpuasan yang meminta tuntutan-tuntutan sosial sebagian rakyat Prancis didengar. Terkadang gerakan ini diwarnai dengan kekerasan.

    Sejak awal masa jabatannya pada Mei 2017, Presiden Macron meluncurkan berbagai reformasi ambisius di bidang fiskal, ekonomi, dan sosial, yang bertujuan mengubah ekonomi Prancis, terutama dengan meringankan beban pajak dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi dunia usaha. Beberapa langkah untuk meringankan tekanan fiskal ini tetap harus diimbangi dengan kenaikan pajak lain. Ada pula keinginan mewujudkan komitmen Prancis untuk turut serta dalam perang melawan perubahan iklim.

    Demonstrasi tersebut bertolak dari keputusan untuk menaikkan pajak bahan bakar minyak, khususnya solar, yang digunakan secara luas oleh para pengendara mobil di sana. Kenaikan pajak yang didukung oleh mayoritas partai politik tersebut bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan lain, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Iklim Paris.

    Namun, bagi sebagian masyarakat, kenaikan pajak itu memperburuk kondisi sosial dan keuangan mereka yang rapuh. Hal tersebut memicu unjuk rasa spontan, juga pemblokiran beberapa jalan tol, atau bundaran jalan. Aksi-aksi ini diprakarsai oleh kelompok-kelompok kecil independen. Demonstrasi tersebut juga turut memicu berbagai macam bentuk ekspresi ketidakpuasan, yang terkadang disertai pula dengan kekerasan.

    Kedua, bagaimana reaksi pemerintah Prancis? Presiden Macron mempertimbangkan tuntutan keadilan, pengakuan, dan perbaikan pengupahan dan ingin menanggapinya dengan cepat. Kebijakan-kebijakan "darurat" yang telah diambil oleh pemerintah merupakan jawaban atas harapan jangka pendek yang disampaikan oleh pengunjuk rasa. Pembatalan kenaikan pajak bahan bakar minyak, kenaikan tunjangan kerja (tunjangan sosial untuk melengkapi gaji para pegawai dan pekerja independen berpenghasilan rendah), dan pembebasan pajak uang lembur diharapkan dapat memperbaiki tingkat kehidupan seluruh masyarakat.

    Kebijakan tersebut tidak mempersoalkan strategi ekonomi global kami yang bertujuan meningkatkan daya saing perusahaan Prancis dan membenahi keuangan negara jangka menengah. Dinamika ini akan terus berlanjut selama 2019 dengan berbagai paket reformasi asuransi tunakarya, aparatur sipil negara, dan pensiun.

    Menghadapi "gerakan rompi kuning" ini, pemerintah mengerahkan aparat keamanan secara besar-besaran dengan melibatkan 80 ribu polisi di seluruh wilayah Prancis untuk membatasi kekerasan dan melindungi hak berdemonstrasi melawan mereka yang malah melihat kesempatan untuk merusak. Di Paris pada pekan lalu, ribuan orang berkumpul untuk mengecam kekerasan tersebut dan menyatakan bahwa "gerakan rompi kuning" tidak mewakili sebagian besar rakyat Prancis. Dari hasil pemilihan parlemen Eropa pada Mei 2019, kami akan mengetahui apakah ada partai politik yang akan mendapat keuntungan dari ketidakpuasan ini.

    Ketiga, rembuk nasional macam apa yang diinginkan Presiden Macron? Pada 13 Januari lalu, Presiden mengajak rakyat Prancis merundingkan berbagai isu penting yang berkaitan dengan masa depan kami. Beliau meluncurkan Rembuk Akbar Nasional (Grand Débat National) yang belum pernah ada dan akan dilaksanakan hingga 15 Maret mendatang. Presiden ingin mengajak segenap bangsa Prancis turut serta dalam rembuk akbar ini, bukan hanya dengan segelintir pengunjuk rasa.

    Rembukan tersebut tidak bermaksud mempertanyakan program yang telah membawa Macron terpilih untuk menduduki tampuk kekuasaan, tapi menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang muncul dalam beberapa pekan terakhir. Tema-tema yang akan dibahas meliputi masalah perpajakan, tata kelola negara, dan pemerintah daerah, serta transisi ekologi dan institusi negara. Hasilnya akan disampaikan oleh Presiden pada April nanti dan akan membantu merumuskan kontrak baru bagi bangsa, memberikan kerangka aksi pemerintah dan parlemen, serta menegaskan posisi Prancis di lingkup Eropa dan internasional.

    Rembuk tersebut juga akan membantu rakyat Prancis mengatasi kondisi saat ini demi memelihara nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan terhadap dunia luar sembari memahami dan mempertimbangkan pesan-pesan dan sinyal-sinyal yang dikirim oleh "rompi kuning" dan lapisan-lapisan sosial yang mendukung mereka.

    Periode yang dilalui oleh negara kami ini menunjukkan pentingnya memperkuat kembali demokrasi dan kewarganegaraan. Rembukan tersebut mencerminkan kesolidan institusi-institusi negara yang mampu mendengarkan tuntutan sosial rakyat Prancis dan menanggapinya melalui rembuk akbar nasional yang baru pertama kali ini terjadi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.