Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Macron dan Rembuk Akbar Nasional

image-profil

image-gnews
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pidato di istana Elysee di Paris, Prancis, 11 Januari 2019. [Ian Langsdon / Pool via REUTERS]
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pidato di istana Elysee di Paris, Prancis, 11 Januari 2019. [Ian Langsdon / Pool via REUTERS]
Iklan

Jean-Charles Berthonnet
Duta Besar Prancis untuk Indonesia

Setelah terbitnya artikel "Macron dan Demonstrasi" oleh Poltak Partogi Nainggolan di Koran Tempo edisi 22 Januari 2019, saya bermaksud menanggapi sejumlah pertanyaan yang muncul dalam artikel tersebut.

Pertama, mengapa Prancis berunjuk rasa? Dalam beberapa bulan terakhir, di Prancis terjadi sejumlah demonstrasi yang disebut sebagai "gerakan rompi kuning". Gerakan ini lahir dari berbagai ungkapan ketidakpuasan yang meminta tuntutan-tuntutan sosial sebagian rakyat Prancis didengar. Terkadang gerakan ini diwarnai dengan kekerasan.

Sejak awal masa jabatannya pada Mei 2017, Presiden Macron meluncurkan berbagai reformasi ambisius di bidang fiskal, ekonomi, dan sosial, yang bertujuan mengubah ekonomi Prancis, terutama dengan meringankan beban pajak dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi dunia usaha. Beberapa langkah untuk meringankan tekanan fiskal ini tetap harus diimbangi dengan kenaikan pajak lain. Ada pula keinginan mewujudkan komitmen Prancis untuk turut serta dalam perang melawan perubahan iklim.

Demonstrasi tersebut bertolak dari keputusan untuk menaikkan pajak bahan bakar minyak, khususnya solar, yang digunakan secara luas oleh para pengendara mobil di sana. Kenaikan pajak yang didukung oleh mayoritas partai politik tersebut bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan lain, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Iklim Paris.

Namun, bagi sebagian masyarakat, kenaikan pajak itu memperburuk kondisi sosial dan keuangan mereka yang rapuh. Hal tersebut memicu unjuk rasa spontan, juga pemblokiran beberapa jalan tol, atau bundaran jalan. Aksi-aksi ini diprakarsai oleh kelompok-kelompok kecil independen. Demonstrasi tersebut juga turut memicu berbagai macam bentuk ekspresi ketidakpuasan, yang terkadang disertai pula dengan kekerasan.

Kedua, bagaimana reaksi pemerintah Prancis? Presiden Macron mempertimbangkan tuntutan keadilan, pengakuan, dan perbaikan pengupahan dan ingin menanggapinya dengan cepat. Kebijakan-kebijakan "darurat" yang telah diambil oleh pemerintah merupakan jawaban atas harapan jangka pendek yang disampaikan oleh pengunjuk rasa. Pembatalan kenaikan pajak bahan bakar minyak, kenaikan tunjangan kerja (tunjangan sosial untuk melengkapi gaji para pegawai dan pekerja independen berpenghasilan rendah), dan pembebasan pajak uang lembur diharapkan dapat memperbaiki tingkat kehidupan seluruh masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kebijakan tersebut tidak mempersoalkan strategi ekonomi global kami yang bertujuan meningkatkan daya saing perusahaan Prancis dan membenahi keuangan negara jangka menengah. Dinamika ini akan terus berlanjut selama 2019 dengan berbagai paket reformasi asuransi tunakarya, aparatur sipil negara, dan pensiun.

Menghadapi "gerakan rompi kuning" ini, pemerintah mengerahkan aparat keamanan secara besar-besaran dengan melibatkan 80 ribu polisi di seluruh wilayah Prancis untuk membatasi kekerasan dan melindungi hak berdemonstrasi melawan mereka yang malah melihat kesempatan untuk merusak. Di Paris pada pekan lalu, ribuan orang berkumpul untuk mengecam kekerasan tersebut dan menyatakan bahwa "gerakan rompi kuning" tidak mewakili sebagian besar rakyat Prancis. Dari hasil pemilihan parlemen Eropa pada Mei 2019, kami akan mengetahui apakah ada partai politik yang akan mendapat keuntungan dari ketidakpuasan ini.

Ketiga, rembuk nasional macam apa yang diinginkan Presiden Macron? Pada 13 Januari lalu, Presiden mengajak rakyat Prancis merundingkan berbagai isu penting yang berkaitan dengan masa depan kami. Beliau meluncurkan Rembuk Akbar Nasional (Grand Débat National) yang belum pernah ada dan akan dilaksanakan hingga 15 Maret mendatang. Presiden ingin mengajak segenap bangsa Prancis turut serta dalam rembuk akbar ini, bukan hanya dengan segelintir pengunjuk rasa.

Rembukan tersebut tidak bermaksud mempertanyakan program yang telah membawa Macron terpilih untuk menduduki tampuk kekuasaan, tapi menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang muncul dalam beberapa pekan terakhir. Tema-tema yang akan dibahas meliputi masalah perpajakan, tata kelola negara, dan pemerintah daerah, serta transisi ekologi dan institusi negara. Hasilnya akan disampaikan oleh Presiden pada April nanti dan akan membantu merumuskan kontrak baru bagi bangsa, memberikan kerangka aksi pemerintah dan parlemen, serta menegaskan posisi Prancis di lingkup Eropa dan internasional.

Rembuk tersebut juga akan membantu rakyat Prancis mengatasi kondisi saat ini demi memelihara nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan terhadap dunia luar sembari memahami dan mempertimbangkan pesan-pesan dan sinyal-sinyal yang dikirim oleh "rompi kuning" dan lapisan-lapisan sosial yang mendukung mereka.

Periode yang dilalui oleh negara kami ini menunjukkan pentingnya memperkuat kembali demokrasi dan kewarganegaraan. Rembukan tersebut mencerminkan kesolidan institusi-institusi negara yang mampu mendengarkan tuntutan sosial rakyat Prancis dan menanggapinya melalui rembuk akbar nasional yang baru pertama kali ini terjadi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024