Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Etos Pembaruan Muhammadiyah

image-profil

image-gnews
Iklan

Moh. Shofan
Direktur Riset Maarif Institute

Dalam suatu kesempatan, Mitsuo Nakamura, antropolog yang sangat serius meneliti gerakan Muhammadiyah, pernah mengatakan bahwa masalah yang akan dihadapi Muhammadiyah setelah satu abad sangatlah besar dan mendalam. Muhammadiyah, kata dia, tak boleh redup dan harus terus memberikan pencerahan bagi bangsa. Untuk tujuan itu, diperlukan energi dan pemikiran yang sungguh-sungguh dan mendalam. Hal yang sama pernah disampaikan oleh Nurcholish Madjid atau Cak Nur, bahwa Muhammadiyah dapat terancam menjadi tawanan dari bayangan keberhasilan dirinya pada masa lampau karena rasa puas diri (complacency) yang biasanya menjadi pangkal konservatisme dan kebekuan (jumud) (Madjid, 1997: 107-108).

Baca Juga:

Peringatan mereka bukan perkara main-main dan perlu mendapat perhatian dari semua kalangan, khususnya warga Muhammadiyah. Organisasi yang dikenal sebagai pembaru yang mengawal gerakan keilmuan ini belakangan kurang berfungsi secara maksimal. Awal ideologisasi ke arah anti-progresivisme mulai bersemi melalui Majelis Tarjih, yang kemudian menjelma sebagai "otoritas keagamaan".

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa arah gerakan Muhammadiyah masih belum menyentuh persoalan sosial yang dihadapi bangsa ini. Penelitian Pradana Boy, "In Defence of Pure Islam: The Conservative-Progressive Debate within Muhammadiyah", menjelaskan bahwa penolakan ide-ide kemajuan, seperti pluralisme, terjadi hampir di semua kalangan Muhammadiyah. Pluralisme hanyalah salah satu contoh saat Muhammadiyah menunjukkan resistensinya.

Studi ini diperkuat dengan penelitian Biyanto, yang menemukan dua varian pemikiran dan sikap kaum muda Muhammadiyah terhadap wacana pluralisme agama, baik yang menerima maupun yang menolak gagasan tersebut. Penelitian "Sikap Politik Muhammadiyah Era Presiden Jokowi" oleh Zuly Qodir, seorang intelektual Muhammadiyah, menjelaskan bahwa warga Muhammadiyah dari Surakarta, Yogyakarta, Padang, dan Bandung termasuk penyumbang terbesar pasukan Aksi Super Damai 2 Desember 2016 di Jakarta. Jumlahnya mencapai puluhan ribu. Padahal Pengurus Pusat Muhammadiyah telah memberikan edaran bahwa kader Muhammadiyah tak perlu melakukan demo lagi karena masih banyak masalah bangsa yang harus diselesaikan.

Jargon di Muhammadiyah, al-ruju’ ila al-Qur’an wa al-sunnah, membawa semangat literalis-skripturalis yang dipahami secara verbal dan formal. Dia diaktualisasikan dengan menyerukan keutamaan Islam periode awal dan menegaskan ketidaksahan penafsiran dan praktik-praktik keagamaan masa kini. Ortodoksi inilah yang menyebabkan intellectual exercise menjadi tertutup.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun istilah "kemajuan" dan "berkemajuan" melekat dalam pergerakan Muhammadiyah sejak awal berdiri. Model tafsir surat Al-Ma’un yang diajarkan KH Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya mengandaikan bagaimana pemahaman rasional itu menjadi perbuatan penuh maslahat sekaligus karya kemanusiaan dan peradaban berkemajuan.

Muktamar Muhammadiyah ke-37 pada 1968 telah mengupas karakter masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di antara sembilan ciri masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu ialah "masyarakat berkemajuan", yang ditandai oleh: (a) Masyarakat Islam ialah masyarakat yang maju dan dinamis, serta dapat menjadi contoh; (b) Masyarakat Islam membina semua sektor kehidupan secara serempak dan teratur/terkoordinasi; (c) Dalam pelaksanaannya masyarakat itu mengenal penahapan dan pembagian pekerjaan (Haedar Nashir, 2010).

Muhammadiyah perlu menelaah dan menafsir ulang kajian para ulama dan cendekiawan tentang Islam berkemajuan sesuai dengan tuntutan persoalan-persoalan masyarakat Indonesia dewasa ini. Gagasan Islam berkemajuan dapat ditransformasikan dalam proses menuju Indonesia berkemajuan jika didukung gerakan pemikiran dan peradaban serta dipadukan dengan amal nyata melalui pemberdayaan institusi yang efektif dan dinamis. Islam berkemajuan mencerminkan pentingnya transformasi pemahaman dogmatis menuju pemahaman kritis-transformatif yang kon-tekstual.

Tanwir Muhammadiyah pada 15-17 Februari 2019 di Bengkulu nanti mengangkat tema "Beragama yang Mencerahkan". Perhelatan ini harus mampu memberikan perspektif baru. Kiranya pemilihan tema tersebut tentu tidak luput dari adanya gejala bagaimana agama sering kali dijadikan instrumen kekuasaan, alat memecah belah, dan komodifikasi politik. Tak bisa dimungkiri, pada tahun politik ini, ada arus yang ingin menggiring Muhammadiyah secara kelembagaan ke arah calon tertentu. Semestinya, dengan anggotanya yang besar, Muhammadiyah bisa menjadi pendorong kekuatan politik, moral, ekonomi, dan kebudayaan.

Melalui tanwir, Muhammadiyah harus menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang autentik dan cerdas mengenai berbagai persoalan, seperti dakwah, kepemimpinan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, filantropisme, dan isu gender. Paham Islam yang diajarkan Kiai Dahlan, yang bukan hanya pemurnian, melainkan juga pembaruan, tidak semata autentik, tapi juga dinamis, harus menjadi spirit dalam mengawal perubahan zaman.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


18 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

24 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.