Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pertemuan Dialogis TNI dan OPM

image-profil

image-gnews
TNI personnel in Wamena is getting ready to go to Nduga where the attack against Istaka Karya workers took place. ANTARA/Iwan Adisaputra
TNI personnel in Wamena is getting ready to go to Nduga where the attack against Istaka Karya workers took place. ANTARA/Iwan Adisaputra
Iklan

Neles Tebay
Dosen STF Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua

Aksi-aksi kekerasan bersenjata terhadap aparat keamanan dan warga sipil non-Papua (pendatang) yang dicurigai bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian RI dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM), sejak Desember 2018 hingga Januari 2019. TNI menyebut mereka sebagai kelompok kriminal separatis bersenjata, sedangkan polisi menyebutnya kelompok kriminal bersenjata.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengumumkan keamanan di Papua sebagai prioritas TNI pada tahun ini. Selanjutnya, TNI menggagas perlunya mendengarkan keinginan OPM. Menurut Hadi, TNI akan mewadahi keinginan OPM untuk menciptakan rasa aman di Bumi Cenderawasih. Tapi dia juga menegaskan tidak akan berkompromi apabila OPM justru menginginkan kemerdekaan bagi Papua.

Keinginan TNI untuk mendengarkan keinginan OPM mengandaikan kemungkinan menggelar pertemuan dialogis. Dalam pertemuan tersebut, wakil dari TNI dan OPM hadir secara fisik dan saling memandang sebagai sesama warga negara Indonesia. Mereka berbicara dari hati ke hati, saling mendengarkan, sehingga memahami keinginan masing-masing pihak. Tanpa melalui pertemuan dialogis, TNI tidak akan mengetahui keinginan OPM yang sebenarnya.

Perlu disadari bahwa bertemu dengan kelompok OPM juga bukan perkara gampang. Mereka belum tentu langsung percaya dan menerima gagasan TNI ini karena tiga alasan. Pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011 menyatakan pentingnya pertemuan dialogis antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Tapi OPM tahu bahwa hingga akhir masa kepresidenan SBY, pertemuan dialogis antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua tidak pernah terlaksana.

Kedua, ada kesan pemerintah Joko Widodo punya pemahaman yang berbeda tentang pertemuan dialogis ini. Hal tersebut tampak dalam pernyataan sejumlah pejabat di Jakarta. Presiden Jokowi sendiri melihat pentingnya pertemuan dialogis tentang Papua, sebagaimana yang disampaikannya kepada rakyat Papua pada Desember 2014 di Jayapura.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, menanggapi kasus penembakan karyawan di Kabupaten Nduga pada awal Desember 2018, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan, jalur negosiasi dengan kelompok bersenjata sudah tak mungkin dilakukan. Pemerintah Indonesia tak sepatutnya melakukan dialog dengan kelompok bersenjata untuk menyelesaikan konflik di Papua. Sebab, kelompok bersenjata tidak sejajar dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Senada dengan Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa tidak ada negosiasi dengan kelompok kriminal bersenjata. Mereka harus menyerah atau diselesaikan. Itu berarti pertemuan dialogis dengan OPM tidak diperlukan. Namun TNI pada tahun ini berkeinginan mendengarkan dan mewadahi keinginan OPM, kecuali kemerdekaan bagi Papua, yang mengandaikan perlunya pertemuan dialogis.

Perbedaan pandangan seperti ini dapat memunculkan keraguan kelompok OPM terhadap keterbukaan dan niat TNI. OPM bahkan dapat mempertanyakan apakah gagasan TNI untuk mendengarkan keinginan-keinginan mereka adalah kemauan TNI sendiri atau kebijakan pemerintah pusat. Apakah gagasan TNI ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat?

Ketiga, kelompok OPM sadar bahwa selama ini mereka dipandang dan diperlakukan sebagai musuh negara yang mengancam keutuhan teritorial Indonesia, sehingga mereka dapat dibunuh kapan saja dan di mana saja di Papua dengan alasan membasmi separatisme Papua. Maka pertemuan dengan TNI bisa saja ditolak OPM karena dicurigai sebagai suatu cara untuk menjebak dan menghabisi mereka.

Jadi, tantangannya adalah bagaimana meyakinkan OPM bahwa TNI sungguh-sungguh mau mendengarkan keinginan mereka. Gagasan TNI ini perlu dikomunikasikan dengan kelompok OPM. Komunikasi melalui surat dan media sosial sulit dipercaya. Mengutus orang Papua untuk menyampaikan niat TNI juga belum tentu diterima OPM. Sebaiknya TNI mengutus wakilnya sebanyak satu atau dua orang untuk bertemu secara pribadi dengan kelompok OPM. Utusan itu merupakan anggota TNI yang dapat dipercaya oleh OPM. Dalam pertemuan dengan mereka nanti, wakil TNI dapat menyampaikan keseriusan TNI serta tujuan dan maksud dari gagasan untuk mendengarkan keinginan OPM. Juga mendengarkan secara langsung tanggapan dan harapan OPM.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024