Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Batalnya Larangan Rapat di Hotel

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Iklan

Keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan larangan bagi pemerintah daerah menggelar rapat di hotel patut disayangkan. Presiden menganulir keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sepekan sebelumnya dan langkah itu terlihat diambil secara grasah-grusuh.

Senin lalu, di hadapan para pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Jokowi menyatakan larangan yang dikeluarkan bawahannya itu tak akan diteruskan. Respons Jokowi itu menindaklanjuti kekhawatiran pengusaha bahwa larangan yang dikeluarkan Menteri Tjahjo bakal memukul industri pariwisata.

Larangan rapat di hotel dikeluarkan Tjahjo menyusul pemukulan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Hotel Borobudur, Sabtu malam dua pekan lalu. Di hotel itu, Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua menggelar rapat evaluasi atas kajian Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Papua 2019. Setelah insiden itu, Tjahjo memerintahkan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri membuat aturan agar pemerintah daerah tak menggelar rapat di hotel, dan urusan dengan kementerian dibahas di kantor kementerian.

Presiden Jokowi seharusnya mempertimbangkan alasan Menteri Tjahjo mengeluarkan larangan itu. Rapat anggaran yang digelar di hotel membuka celah penyalahgunaan anggaran. Rapat pembahasan anggaran secara tertutup, seperti yang digelar Pemerintah Provinsi dan DPRD Papua, jelas meniadakan akses pengawasan oleh publik dan membuka celah kongkalikong antara eksekutif dan legislatif-yang sangat mungkin ditunggangi kepentingan pengusaha. Sudah selayaknya urusan yang menyangkut penggunaan keuangan negara dibahas secara transparan di hadapan publik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Larangan rapat di hotel sebenarnya bukan baru pertama kali. Pada akhir 2014, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat itu, Yuddy Chrisnandi, mengeluarkan kebijakan serupa yang disertai sanksi penundaan kenaikan pangkat bagi birokrat yang melanggar. Sudah jamak terjadi, birokrat gemar menggelar rapat di hotel menjelang akhir tahun untuk menghabiskan anggaran. Menteri Tjahjo pada Januari 2015 mengatakan ada penghematan hingga Rp 600 miliar dengan mengurangi rapat di luar kantor. Namun, setelah diprotes pengusaha hotel dan pemerintah daerah, kebijakan itu dicabut.

Mungkin benar, tidak semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki ruang rapat yang memadai. Menggelar rapat di hotel bisa jadi lebih murah manakala harus mendatangkan dan menginapkan orang dari daerah. Maka, yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa rapat di luar kantor diadakan sesuai dengan kebutuhan dan bukan semata-mata untuk menaikkan penyerapan anggaran. Pemerintah pun bisa mengurangi biaya pertemuan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang memungkinkan rapat jarak jauh tanpa perlu mendatangkan peserta rapat.

Pengusaha hotel dan restoran sebaiknya juga tak manja dan bergantung pada rapat birokrat. Banyak cara bisa dilakukan untuk mendatangkan pengunjung hotel. Sebaliknya, pemerintah harus bisa mengurangi ketergantungan pada rapat di hotel, sembari menggiatkan pariwisata yang membuat hotel tak kekurangan tamu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024