Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perkara Urun Biaya JKN

image-profil

image-gnews
Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan Nasional
Iklan

Mahlil Ruby
JKN Specialist USAID Jalin

Pemerintah akhirnya menetapkan urun biaya dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program JKN. Urun biaya itu sah menurut Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hal tersebut diperbolehkan pada pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan (moral hazard), yakni pelayanan yang dipengaruhi selera dan perilaku seperti obat suplemen, pemeriksaan diagnostik, dan tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan medis. Urun biaya dilakukan untuk mengendalikan biaya dari sisi peserta. Namun urun biaya harus memperhatikan perlindungan finansial rumah tangga sebagai tujuan asuransi sosial.

Peserta berpotensi menggunakan rawat jalan berlebihan. Karena itu, pemerintah mengatur urun biaya rawat jalan di rumah sakit kelas A dan B sebesar Rp 20 ribu per kunjungan serta Rp 10 ribu pada rumah sakit kelas C, D, dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) klinik utama. Batas maksimal urun biaya adalah Rp 350 ribu per tiga bulan atau paling banyak 20 kali kunjungan. Pemerintah tidak menerapkan urun biaya pada puskesmas, klinik TNI/POLRI, dan dokter praktik umum.

Sesungguhnya, potensi peserta menyalahgunakan rujukan rawat jalan dan inap di rumah sakit itu kecil. Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) menempatkan kontrol penggunaan pemeriksaan, obat, dan sebagainya pada rumah sakit. Peserta juga harus dirujuk FKTP.

Namun operasi caesar, rehabilitasi medis, penyakit kronis, dan alat-alat kesehatan diduga banyak disalahgunakan (GIZ-SPP, 2017). Dugaan ini perlu dipastikan apakah dilakukan rumah sakit atau peserta. Penyalahgunaan berpotensi besar pada pembayaran fasilitas kesehatan dengan fee for services, seperti obat penyakit kronis dan kacamata. Peserta penyakit kronis dapat menggunakan pelayanan rumah sakit berulang-ulang karena kondisi penyakit yang belum stabil dan keterbatasan FKTP (BPJSK, 2015).

Peraturan menteri mengenakan urun biaya 10 persen dari tarif INA-CBGs atau maksimal Rp 30 juta per episode sakit. Hal ini dapat membebani keuangan rumah tangga. Contohnya, tarif INA-CBGs adalah Rp 4 juta per kali rawat, jadi peserta wajib membayar Rp 400 ribu. Bila upah minimum regional dan gaji pensiun sebesar Rp 3,5 juta per bulan, urun biaya telah melampaui 10 persen dari penghasilan. Apalagi kalau peserta mengeluarkan biaya sampai Rp 30 juta atau melakukan rawat inap berkali-kali.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Belanja kesehatan melebihi 10 persen penghasilan rumah tangga dinyatakan sebagai belanja kesehatan katastropik atau membebani keuangan rumah tangga (Limwatanon S. et al., 2007). Urun biaya tidak resmi rawat jalan dan rawat inap pada JKN telah membebani keuangan rumah tangga peserta berturut-turut 8,9 persen dan 96 persen terhadap pendapatan rumah tangga (GIZ-SPP, 2015).

Negara-negara maju juga menerapkan urun biaya pada rawat inap tapi tetap melindungi keuangan rumah tangga. Urun biaya di Jepang, Prancis, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat hanya membebani keuangan rumah tangga berturut-turut 2,1; 1,2; 2,4; 1,3; dan 3,3 persen (Hossein Z. & Gerard A., 2013). Prancis tidak memberlakukan urun biaya kepada ibu hamil, ibu bersalin, anak berusia di bawah 18 tahun, pensiunan, penyandang disabilitas, dan 30 penyakit kronis. Jerman menetapkan urun biaya tidak melebihi 2 persen penghasilan kotor per tahun (Kaiser Family Foundation, 2009).

Pembayaran INA-CBGs memperkecil ruang penyalahgunaan dari peserta pada rawat inap. Menteri Kesehatan sebaiknya memperketat syarat tindakan tertentu, menguatkan FKTP, mengoptimalkan rujuk balik, dan melakukan kajian potensi penyalahgunaan di rawat inap. Menteri tak memberlakukan urun biaya kepada ibu hamil, ibu bersalin, neonatal, anak balita, usia lanjut atau pensiunan, penyakit berbiaya mahal, dan penyakit kronis.

Semoga kebijakan urun biaya ini tidak lahir karena kepanikan atas defisit JKN. Banyak cara untuk mengatasi defisit selain urun biaya. Komitmen pemerintah diuji dalam memenuhi hak kesehatan rakyat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.