Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perlindungan Petugas Komisi Antikorupsi

Oleh

image-gnews
Dua perempuan yang tergabung dalam Wadah Pegawai KPK melakukan aksi solidaritas, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis 7 Februari 2019. Aksi Solidaritas dengan bergandengan tangan membentuk barikade rantai manusia mengelilingi Gedung KPK tersebut, selain sebagai bentuk keprihatinan atas penganiayaan dan perampasan terhadap petugas KPK saat bertugas sekaligus perlawanan terhadap teror dan upaya pelemahan KPK. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Dua perempuan yang tergabung dalam Wadah Pegawai KPK melakukan aksi solidaritas, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis 7 Februari 2019. Aksi Solidaritas dengan bergandengan tangan membentuk barikade rantai manusia mengelilingi Gedung KPK tersebut, selain sebagai bentuk keprihatinan atas penganiayaan dan perampasan terhadap petugas KPK saat bertugas sekaligus perlawanan terhadap teror dan upaya pelemahan KPK. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Iklan

KEPOLISIAN sepatutnya menangani secara serius penganiayaan dua penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Sabtu dua pekan lalu. Tanpa sanksi hukum bagi para pelaku dan mereka yang memerintahkannya, tindakan barbar itu akan menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penganiayaan itu diduga berkaitan dengan rapat anggaran Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang dipantau komisi antikorupsi. Dua petugas itu merupakan bagian dari tim yang memperoleh penugasan dari kantor mereka. Peserta rapat mencurigai kegiatan mereka, yang kemudian berujung pada pemukulan. Rilis pemerintah Papua menyebutkan dua petugas komisi antikorupsi itu dibawa ke Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk "memastikan kebenaran identitas mereka".

Sikap aparat negara itu sungguh keterlaluan. Mereka semestinya tidak melakukan tindak kekerasan, apa pun alasannya. Apalagi dua orang korban itu kemudian membuka identitas mereka sebagai personel komisi antikorupsi yang sedang bertugas. Penganiayaan itu sama sekali tidak mencerminkan adab dalam bernegara. Mereka patut mendapat hukuman maksimal.

Kepolisian juga perlu menyelidiki keterlibatan manajemen hotel dalam kejahatan ini. Sebab, mereka diduga dengan segera menghapuskan rekaman kamera keamanan yang bisa menjadi alat bukti penganiayaan. Jika terbukti dengan sengaja menghilangkan rekaman, mereka bisa dikategorikan menghalang-halangi proses penegakan hukum.

Peristiwa itu sekaligus menunjukkan kelemahan sebagian petugas komisi antikorupsi dalam menjalankan operasi. Dua orang korban penganiayaan itu sebenarnya melakukan tugas pemantauan, antara lain, untuk mencari informasi dan data. Mereka mengamati rapat, sekaligus mendokumentasikannya. Operasi semacam ini lazimnya terhubung dengan tim lain. Artinya, standar pengamanan semestinya segera berlaku bila ada indikasi kebocoran atau kegiatan mereka terbongkar pihak lain. Peningkatan kompetensi dan standar pengamanan ini penting di tengah meningkatnya ancaman kepada lembaga tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Teror demi teror diarahkan ke komisi antikorupsi. Awal Januari lalu, rumah Ketua Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Laode Muhammad Syarif dilempar bom molotov. Dua tahun lalu, dua orang berboncengan sepeda motor menyiram Novel Baswedan dengan air keras. Serangan yang hampir membutakan penyidik senior itu tak terungkap hingga kini. Ancaman politik juga datang silih berganti. Karena itu, petugas dengan risiko tinggi sudah sepatutnya meningkatkan kemampuannya. Standar pengamanan juga perlu dibuat maksimal.

Bagaimanapun derasnya serangan, KPK tahun lalu melakukan 30 operasi tangkap tangan, yang diklaim sebagai yang terbanyak sepanjang sejarah berdirinya lembaga itu. Sebagian tersangkanya kepala daerah, sebagian lainnya birokrat. Walau mendapat kritik tajammisalnya, disebutkan, mandeknya pengusutan kasus kakap yang melibatkan petinggi negeripencapaian tahun lalu itu patut dihargai.

Pemimpin komisi antikorupsi semestinya tidak loyo menghadapi serangan terbaru. Mereka perlu memastikan kepolisian memproses secara benar kasus penganiayaan itu. Mereka sekaligus perlu berbenah, memperbaiki kelemahan pada standar operasi plus meningkatkan kemampuan semua personelnya. Penganiayaan terhadap dua penyelidik yang sedang bertugas di Hotel Borobudur seharusnya tidak menyurutkan mental rekan-rekan mereka di gedung KPK.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.