Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Geger RUU Permusikan

image-profil

image-gnews
Dua ratusan pegiat musik menolak Rancangan Undang-Undang atau RUU Permusikan, Ahad, 3 Februari 2019.
Dua ratusan pegiat musik menolak Rancangan Undang-Undang atau RUU Permusikan, Ahad, 3 Februari 2019.
Iklan

Kemala Atmojo
Pendengar Musik

Dunia permusikan geger. Keresahan yang terjadi sejak akhir tahun lalu itu kini meluas gara-gara beredarnya draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan di tengah masyarakat. Draf buatan Komisi Pendidikan dan Kebudayaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diprotes, bahkan ditolak, oleh banyak pelaku musik yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak Rancangan Undang-Undang Permusikan. Bahkan sebagian dari mereka membuat petisi yang dibagikan kepada khalayak ramai. Sebagian menyoal minimnya sosialisasi dan kurangnya keterlibatan para pelaku musik pada saat dengar pendapat. Sebagian lain menyoal beberapa pasal yang dianggap dapat memasung kreativitas para pemusik.

Koalisi menyoroti beberapa masalah dalam draf itu. Pertama, terdapat "pasal karet" yang melarang musikus menciptakan lagu yang, antara lain, menista, melecehkan, dan menodai nilai agama serta memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antarras, atau antargolongan. Kedua, meminggirkan musik independen dan berpihak kepada industri besar karena distribusi musik hanya dapat dilakukan oleh label rekaman atau penyedia konten musik digital.

Ketiga, aturan mengenai uji kompetensi dan sertifikasi bagi musikus. Keempat, beberapa pasal memuat redaksional yang tidak jelas mengenai apa yang diatur dan siapa yang mengatur. Ada pula pasal yang mewajibkan pemasangan label berbahasa Indonesia pada kemasan produk musik.

Sejak era reformasi dan otonomi daerah, kita memang gemar membuat peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Sudah lebih dari 40 ribu peraturan perundang-undangan muncul di Indonesia saat ini. Kini muncul lagi RUU Permusikan. Bisa jadi nantinya muncul Undang-Undang Perpatungan, Undang-Undang Perlukisan, Undang-Undang Pertarian, Undang-Undang Perdramaan, Undang-Undang Persastraan, dan seterusnya.

Sebelum merevisi atau membuat suatu undang-undang, penting dijawab terlebih dulu dua pertanyaan yang saling berkaitan: apakah untuk mengurus suatu bidang tertentu seorang presiden harus meminta izin dari DPR? Jika jawabannya "tidak", undang-undang untuk hal tersebut sebenarnya tidak perlu. Kemudian, apakah jika tidak ada undang-undangnya, presiden tidak bisa mengeluarkan kebijakan lain untuk menanganinya? Jika jawabannya "bisa", lagi-lagi tidak perlu undang-undang karena masih ada instrumen lain yang bisa dipakai, seperti peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Sejauh tidak berkaitan langsung dengan hak-hak dasar masyarakat dan hak asasi manusia, presiden bisa menggunakan instrumen selain undang-undang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Khusus mengenai RUU Permusikan, sebaiknya naskah akademiknya dipelajari terlebih dulu. Naskah akademik ini bisa dikaji argumentasinya sehingga diketahui apakah perlu dibuat undang-undang atau tidak. Tak ada naskah akademik, tak boleh ada undang-undang. Selanjutnya, dalam draf rancangan undang-undang yang sudah beredar, bisa dikaji apakah asas pembentukan peraturan perundang-undangan sudah terpenuhi, seperti kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, keterbukaan, dan dapat dilaksanakan. Apakah materi muatannya sudah mencerminkan asas pengayoman, kebinekaan, keadilan, kemanusiaan, dan seterusnya?

Dalam sekilas pandang, tampaknya beberapa pasal dalam RUU Permusikan ini bisa menimbulkan masalah dalam aplikasinya. Misalnya, Pasal 42 mengatakan, "Pelaku usaha di bidang perhotelan, restoran, atau tempat hiburan lainnya wajib memainkan musik tradisional di tempat usahanya." Apa maksudnya? Hotel, restoran, dan tempat hiburan itu harus terus-menerus memutar lagu tradisional atau sesekali saja? Karena tidak ada penjelasan, bisa saja ditafsirkan bahwa tempat-tempat tersebut harus terus-menerus memutar lagu tradisional. Jika demikian maksudnya, hal itu tidak saja sulit dilaksanakan, tapi juga tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan demokrasi. Hanya seorang otoriter yang bisa membuat pasal seperti itu di zaman ini.

Secara keseluruhan draf RUU Permusikan ini memang masih lemah dan terlalu umum. Jadi, RUU tersebut sebetulnya cukup dimasukkan ke bagian tersendiri dalam Undang-Undang Hak Cipta. Padahal, sebenarnya, hak cipta dunia musik, khusus yang berkaitan dengan film, sudah cukup berkembang. Ada hak sinkronisasi, komposisi, performing rights, publication rights, dan masih banyak lagi. Hal-hal semacam itulah yang belum tertampung dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Singkatnya, sebaiknya draf RUU Permusikan itu direvisi total atau digabungkan saja dalam usulan perubahan Undang-Undang Hak Cipta. Jika tetap dipaksakan, saya khawatir RUU Permusikan nantinya hanya sah karena resmi (validity), tapi tidak berdaya guna (efficacy) alias tidak efektif.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024