Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Diserang Lagi

image-profil

image-gnews
Ilustrasi Gedung KPK
Ilustrasi Gedung KPK
Iklan

Kurnia Ramadhana
Pegiat Indonesia Corruption Watch

"Kalau Anda membunuh saya, tak ada gunanya, karena orang lain akan melanjutkan penyelidikan". Lebih-kurang begitulah kutipan terkenal dari penyidik Komisi Antikorupsi Hong Kong (ICAC) ketika menghadapi teror, ancaman, dan intimidasi dari pelaku korupsi. Kejadian serupa pun sedang mendera Indonesia. Belum lepas dari pengeboman di rumah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa pekan lalu, kali ini giliran dua pegawainya dianiaya orang tidak dikenal di Hotel Borobudur, Jakarta, saat menjalankan tugas pada 3 Februari lalu.

Rentetan kejadian itu mengembalikan ingatan saya pada film I Corrupt All Cops (2009). Film ini menceritakan lahirnya ICAC. Pada saat itu, serangan demi serangan menimpa para penyidik ICAC. Bahkan, menurut pengakuan Tony Kwok, bekas Komisioner ICAC, tak sedikit penyidik yang meregang nyawa saat berupaya mengungkap kejahatan korupsi.

Persoalan penyerangan terhadap KPK pada akhirnya akan bermuara pada upaya pengungkapan oleh kepolisian. Namun itu tidaklah mudah. Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, pada April 2017, belum terungkap juga hingga sekarang. Pembentukan tim gabungan pencari fakta di bawah garis komando Markas Besar Kepolisian RI untuk mengusut kasus ini terasa kental dengan aroma politik, mengingat saat itu isu penyerangan Novel sedang digoreng sebelum debat calon presiden. Penyelidikan atas kasus penyerangan terhadap teman kami, Tama S. Langkun, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), pada 2010, juga tak jelas perkembangannya hingga kini. Hal ini akhirnya mengarah pada satu kesimpulan bahwa kepolisian bukan tidak mampu mengusutnya, tapi memang tidak mau.

Pengungkapan kasus penyerangan terhadap para pemberantas korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang konvensional. Ini mengingat kejahatan korupsi selalu melibatkan elite politik yang mempunyai kekuasaan besar dan siap melakukan apa pun agar perbuatannya tidak tercium oleh penegak hukum.

ICW mencatat dua jenis serangan kepada KPK. Pertama, serangan ringan. Pola ini kerap terjadi hampir setiap tahun, mulai revisi Undang-Undang KPK, judicial review Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi, hingga pembentukan Panitia Angket KPK. Motifnya sama, yakni menggerus kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh lembaga antirasuah ini, seperti keberadaan penyidik independen, kewenangan penghentian perkara yang tidak dimiliki KPK, pembatasan anggaran, hingga membatasi usia KPK sampai 12 tahun saja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua, serangan berat. Pola ini sering terjadi saat KPK sedang mengungkap kasus besar yang melibatkan petinggi institusi penegak hukum lain. Saat KPK sedang mengusut dugaan korupsi mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Susno Duadji, dua pemimpin KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Lalu, ketika KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka, tak lama kemudian Abraham Samad dan Bambang Widjojanto pun ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Serangan model ini sangat membahayakan karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan penanganan perkara di KPK.

Serangan terhadap dua pegawai KPK baru-baru ini sebenarnya bisa ditangani secara mandiri oleh KPK tanpa melibatkan kepolisian. Instrumen hukum yang digunakan adalah Pasal 21 Undang-Undang KPK (obstruction of justice). Ini adalah pasal yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang berusaha menghalang-halangi proses hukum. Ancaman hukumannya pun cukup tinggi, yakni maksimal 12 tahun penjara. Sebenarnya, aturan ini ingin memastikan bahwa penanganan tindak pidana korupsi harus terus berjalan tanpa ada gangguan dari pihak mana pun.

Setidaknya ada beberapa langkah yang harus segera diambil untuk menanggapi peristiwa tersebut. Pertama, KPK harus mengevaluasi besar-besaran sistem keamanan internalnya. Ini menjadi isu krusial karena dalam waktu kurang dari satu bulan, dua serangan sekaligus menimpa lembaga antirasuah ini. Usul pimpinan KPK untuk membentuk Biro Pengamanan patut menjadi agenda prioritas. Biro ini diharapkan akan diisi oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam strategi mitigasi risiko terhadap berbagai ancaman yang mungkin terjadi kepada pegawai dan pimpinan KPK.

Kedua, Presiden Joko Widodo harus turun langsung memimpin pengusutan perkara ini. Berkaca pada pengusutan kasus Novel Baswedan, peran Jokowi dapat dikatakan sangat minim. Seharusnya, dalam kasus ini, Presiden tidak lagi hanya menyerahkannya kepada kepolisian. Sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, Presiden wajib memastikan keamanan bagi setiap warga negara, termasuk pegawai KPK. Rasanya, Presiden dapat memberikan tenggat waktu pengungkapan kasus kepada kepolisian. Jika dalam rentang waktu itu kasus tidak dapat diselesaikan, Presiden harus mengevaluasi kinerja kepolisian.

Ketiga, kepolisian harus segera menuntaskan penyelidikan terhadap teror yang menimpa dua pegawai KPK. Dengan bermodalkan keterangan korban dan saksi-saksi lain di tempat kejadian, seharusnya pengungkapan kasus ini bukanlah hal yang sulit. Ini sekaligus menjadi pertaruhan bagi citra kepolisian di mata masyarakat. Apabila tidak juga ada perkembangan, jangan salahkan publik jika menilai institusi kepolisian tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

12 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

27 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

27 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

28 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024