Ronny P. Sasmita
Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia
Perdebatan tentang apakah kondisi ekonomi lebih baik atau tidak memang lazim terjadi, apalagi pada masa pemilihan umum seperti saat ini. Kubu penguasa tentu akan mengklaim semuanya baik-baik saja. Sedangkan kandidat penantang akan berteriak sebaliknya, bahwa ekonomi tidak dalam keadaan baik dan perlu perubahan-perubahan signifikan. Untuk menanggapinya, pemerintah selalu mengedepankan data statistik untuk menggambarkan kondisi riil ekonomi. Dengan kata lain, mempertontonkan capaian-capaian pemerintah selama beberapa tahun terakhir dalam bentuk angka-angka dianggap sebagai cara yang ampuh untuk menjawab apakah kondisi saat ini sedang baik-baik saja atau tidak.
Sebut saja, misalnya, para menteri dan pejabat di pemerintahan saat ini. Mereka kerap membanggakan angka pertumbuhan ekonomi melalui skala produk domestik bruto (PDB)yang stabil di level 5 persen. Tak lupa ditambahkan pula angka-angka lain, seperti tingkat kemiskinan yang turun ke level 9,82 persen. Untuk menyebut angka kesenjangan semakin membaik, pemerintah juga acap menggunakan indeks rasio gini yang sudah berada di level 0,389 sebagai jawaban.
Perlu diakui bahwa memang angka-angka tersebut boleh jadi bukan sepenuhnya tipu daya pemerintah kepada masyarakat. Namun pemerintah juga tidak boleh menutup mata bahwa banyak juga yang secara pribadi merasa bahwa kondisi ekonomi tidak sepenuhnya berjalan layaknya angka-angka positif milik pemerintah.
Angka-angka dalam indikator ekonomi memang kerap menjadi tolok ukur kesuksesan ekonomi dan kebijakan di suatu negara. Namun, sebagaimana pernah ditulis oleh kolumnis terkemuka Fareed Zakaria, telah terjadi hegemoni intelektual di dalam angka-angka tersebut, sehingga indikator ekonomi berupa angka-angka itu kemudian diterima dan digunakan di seluruh dunia. "The End of Economics?", demikian judul yang digunakan oleh Fareed Zakaria dalam tulisannya di laman Foreign Policy untuk menyebut hegemoni intelektual di balik penggunaan angka-angka indikator ekonomi tersebut. Zakaria menyoroti bagaimana angka-angka ekonomi telah lama menjadi hegemoni intelektual yang mempengaruhi seluruh agenda kebijakan di hampir seluruh negara di dunia. Meski begitu, menurut dia, belakangan secara perlahan kecenderungan tersebut mulai bergeser, terutama setelah krisis yang terjadi pada 2008.
Memang ada kecenderungan bahwa para ahli ekonomi terlalu berfokus pada angka-angka dan mengabaikan kenyataan. Umumnya, para ekonom berasumsi bahwa manusia adalah aktor rasional yang menelan angka-angka positif sebagai sumber kebahagiaan bersama. Namun terbukti bahwa asumsi tersebut tak jarang berujung pada kesalahpahaman dan berakhir dengan prediksi yang buruk. Tentu perlu diakui bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap benar-benar salah. Namun krisis demi krisis yang terjadi menggambarkan bahwa angka-angka seperti itu bisa saja salah.
Hal yang demikian pernah diungkapkan, misalnya, oleh Lorenzo Fioramonti. Ia mengambil lokus pada angka produk domestik bruto. Menurut Fioramonti, kenaikan PDB kerap tidak sejalan dengan kenaikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Jadi, kenaikan PDB boleh jadi tidak berpengaruh sepenuhnya pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Idealnya, ketika pertumbuhan ekonomi naik, kebahagiaan dan kepuasan masyarakat juga ikut naik. Namun hal tersebut nyatanya tidak selalu terjadi.
Fenomena tersebut digambarkan oleh Richard Easterlin dalam konsep Paradoks Easterlin. Easterlin menggambarkan bahwa, seiring waktu, kebahagiaan masyarakat tidak melulu bergerak dalam tren naik manakala pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi tidak melulu menjadi ukuran dari kebahagiaan masyarakat. Aspek kebahagiaan dan kepuasan yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah kesejahteraan subyektif. Unsur yang dapat digunakan untuk mengukurnya meliputi kebahagiaan, kepuasan hidup, dan kualitas kehidupan.
Salah satu gambaran paling nyata yang digunakan oleh Easterlin adalah ketika ia menyoroti pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh Cina. Selama dua dekade, angka PDB di negara tersebut mengalami kenaikan yang cukup drastis, tapi kepuasan hidup masyarakatnya ternyata tidak ikut terangkat. Baik Fioramonti maupun Easterlin memang hanya berfokus menyoroti pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan PDB. Namun, jika melihat banyak fenomena, sebenarnya angka-angka lain yang terkait dengan indikator ekonomi makro bisa saja tidak memiliki pengaruh kepada kesejahteraan subyektif masyarakat.
Pada titik ini terlihat ada jarak antara angka-angka yang dikemukakan oleh pemerintah dan kondisi riil dari kesejahteraan subyektif masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dan capaian-capaian lainnya tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks tersebut, unsur ketidakrasionalan yang diungkapkan oleh Fareed Zakaria tampak muncul pada sebagian masyarakat. Memang, unsur tersebut tidak bisa dihitung atau diukur secara kuantitatif dan dalam kadar tertentu dapat dianggap sebagai sesuatu yang subyektif. Namun bukan berarti unsur tidak rasional tersebut bisa dipandang remeh dan tampaknya ranah itulah yang sering dijadikan lahan agregasi aspirasi oleh lawan politik penguasa.
