Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Netralitas Aparat Negara

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Petugas melakukan pengecekan kualitas surat suara Pilpres 2019 saat pencetakan surat suara di Jakarta, Minggu, 20 Januari 2019. ANTARA
Petugas melakukan pengecekan kualitas surat suara Pilpres 2019 saat pencetakan surat suara di Jakarta, Minggu, 20 Januari 2019. ANTARA
Iklan

Dialog yang mencerminkan keberpihakan politik antara Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan seorang pegawainya menguatkan kekhawatiran atas ketidaknetralan aparat sipil negara menjelang pemilihan umum. Keduanya, sama-sama secara terbuka di depan umum, membuat pernyataan yang mendukung salah satu calon presiden. Hal itu sepatutnya tidak terjadi.

Dalam rekaman video acara internal Kementerian Komunikasi dan Informatika yang beredar luas, Rudiantara meminta seorang pegawainya memilih desain stiker untuk sosialisasi Pemilu 2019. Pegawai itu memilih stiker bernomor dua. Saat ditanyai apa alasannya, dia menjawab: "Mungkin terkait keyakinan saja, Pak. Keyakinan atas visi-misi yang disampaikan nomor dua." Bukannya mengingatkan pegawainya, Rudiantara malah melontarkan penyataan intimidatif, yang sebaliknya menunjukkan keberpihakan kepada calon presiden nomor 01: "Bu, yang bayar gaji Ibu siapa sekarang?"

Sebagai pejabat negara, Rudiantara semestinya paham bahwa aparat sipil negara dilarang berpihak kepada golongan atau partai politik tertentu, terutama dalam masa kampanye. Ada landasan yang kuat di baliknya. Pegawai negeri harus netral agar pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah berlangsung secara bersih, jujur, dan adil.

Keberpihakan politik dikhawatirkan menimbulkan bias dalam pelayanan publik. Dengan kewenangan dan fasilitas yang dimilikinya, pegawai negeri yang berpihak dapat mengintimidasi masyarakat untuk memilih calon tertentu. Netralitas aparat negara juga krusial bagi terciptanya situasi sejuk dalam penyelenggaraan pemilu. Jika aparat negara tak mampu memelihara netralitasnya, polarisasi di antara barisan pendukung para calon akan kian lebar.

Itu sebabnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil melarang pegawai negeri terlibat kampanye yang mendukung salah satu kandidat, menggunakan fasilitas negara, dan membuat keputusan yang merugikan salah satu calon. Bagi yang melanggar ada sanksi sampai pemecatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ihwal netralitas aparat ini memang pernah menjadi bagian kelam sejarah negeri ini. Orde Baru menerapkan asas monoloyalitas kepada pegawai negeri. Semua pegawai pemerintah wajib loyal hanya kepada Golkar, partai yang dibentuk pemerintah dalam sebuah sistem multipartai yang sepenuhnya tak demokratis. Yang tidak taat akan terhambat kariernya.

Tapi rezim telah berganti, kita tak perlu kembali ke era gelap itu. Pejabat, menteri, atau siapa pun jangan lagi berusaha mengacaukan peran aparat birokrasi sebagai individu dan sebagai penyelenggara negara. Sebagai individu, mereka punya hak politik, berhak untuk memilih calon yang sesuai dengan aspirasinya. Tapi, sebagai abdi negara, mereka harus menanggalkan sebagian hak politik itu dengan tidak terlibat dalam kampanye dan aksi dukung-mendukung.

Insiden yang melibatkan Rudiantara dan pegawainya adalah pengingat bahwa pegawai negeri kita masih rentan terpengaruh untuk berpolitik. Ini mesti dicegah, terutama oleh pemerintah sendiri dan Komisi Aparatur Sipil Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Demi pemilu yang bersih dan adil, pegawai negeri harus dipastikan bekerja secara profesional dan netral.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024