Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Suap Sistematis Proyek Meikarta

Oleh

image-gnews
Suasana di Marketing Gallery Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17 Oktober 2018.  Pembangunan di proyek Meikarta masih tetap berlangsung pasca Operasi Tangkap Tangan KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis
Suasana di Marketing Gallery Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17 Oktober 2018. Pembangunan di proyek Meikarta masih tetap berlangsung pasca Operasi Tangkap Tangan KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

MENCUATNYA PT Lippo Cikarang Tbk dalam dakwaan perkara suap Meikarta merupakan angin segar. Perusahaan di bawah Grup Lippo ini ikut didakwa menyuap para pejabat Kabupaten Bekasi berkaitan dengan perizinan megaproyek itu. Langkah jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ini perlu disokong demi memerangi suap korporasi terhadap pejabat publik.

Dalam dakwaan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, nama perseroan itu disebut terlibat selain pegawai dan dua konsultan Grup Lippo. PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama dinyatakan ikut menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Total duit yang dikucurkan untuk melicinkan proyek Meikarta itu Rp 16,18 miliar dan Sin$ 270 ribu. Dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung itu merupakan kunci pembongkar suap korporasi.

Sogokan yang sistematis makin mengindikasikan bahwa kejahatan itu dilakukan bukan atas personal. Tak cuma menyuap Bupati Neneng, Billy dan anak buahnya diduga juga menyuap 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi untuk meloloskan perubahan rencana detail tata ruang di wilayah Cikarang. Tanpa perubahan itu, proyek Meikarta senilai Rp 358 triliun tak mungkin didirikan.

Pengesahan perubahan rencana detail tata ruang oleh Dewan berlangsung cepat. Anehnya pula, dua hari kemudian, izin peruntukan penggunaan tanah dari Bupati langsung keluar. PT Lippo Cikarang Tbk mendapat izin membangun apartemen, perkantoran, pusat belanja, dan hotel di atas tanah 84,6 hektare. Sesuai dengan aturan, izin peruntukan semestinya baru terbit setelah perubahan detail tata ruang disetujui Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kendati para anggota DPRD telah mengembalikan duit Rp 180 juta kepada komisi antikorupsi, peran mereka tetap harus diusut. Duit itu merupakan pengganti gratifikasi dari Meikarta untuk pelesiran para anggota Dewan ke Thailand dengan ongkos Rp 9-10 juta per orang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak cuma membagikan fulus kepada pejabat dan anggota DPRD, pengembang Meikarta diduga juga melobi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Indikasi ini terlihat dari pernyataan Bupati Neneng di persidangan. Ia mengaku mendapat panggilan telepon dari Tjahjo, yang memintanya membantu perizinan Meikarta. Penyidik komisi antikorupsi semestinya menelusuri lebih jauh peran Tjahjo.

Para pejabat dan politikus sudah lama menjadikan perizinan proyek sebagai ladang korupsi. Selayaknya petinggi yang terlibat kasus Meikarta dihukum berat dan diberi tambahan pidana pencabutan hak politik. Perusahaan yang terlibat menyuap pun perlu dihukum berat, seperti yang mulai diterapkan dalam sejumlah kasus korupsi.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah memuat soal rasuah yang dilakukan oleh korporasi. Cara pembuktiannya pun sudah diatur oleh Mahkamah Agung. Sesuai dengan Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016, sebuah perusahaan dapat dijerat pasal tindak pidana jika mendapat keuntungan, membiarkan terjadi, dan tidak mencegah suatu tindak pidana.

Lancarnya perizinan proyek Meikarta jelas menguntungkan PT Lippo Cikarang. Unsur yang lain bahwa petinggi perusahaan ini melakukan pembiaran praktik suap seharusnya tak sulit dibuktikan. Tak hanya demi membendung sumber korupsi pejabat dan politikus, pemberantasan suap korporasi juga diperlukan buat membersihkan dunia usaha dari praktik tercela.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

3 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

18 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

19 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024