Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Meritokrasi Polisi Kita

Oleh

image-gnews
Kapolri Jendral Tito Karnavian (kiri) menandatangani berita acara sertijab perwira tinggi (Pati) Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Januari 2019. Irjen Pol Idham Azis menggantikan Komjen Pol Arief Sulistyanto sebagai Kabareskrim. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Kapolri Jendral Tito Karnavian (kiri) menandatangani berita acara sertijab perwira tinggi (Pati) Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Januari 2019. Irjen Pol Idham Azis menggantikan Komjen Pol Arief Sulistyanto sebagai Kabareskrim. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

Rotasi 48 perwira di Kepolisian Negara Republik Indonesia pekan lalu menunjukkan meritokrasi bukan patokan utama dalam sistem mutasi pejabat kunci di lembaga penegak hukum itu. Perputaran petinggi Polri dilakukan lebih dengan pertimbangan suka atau tidak suka kepada figur tertentu, bukan atas dasar kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Kesan miring semacam itu tak bisa dihindari karena pergeseran jabatan di kepolisian kali ini memang menyisakan banyak tanda tanya. Yang paling mencolok adalah pergantian Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto, yang baru lima bulan menempati posisinya. Dia digantikan Inspektur Jenderal Idham Azis, mantan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, yang pernah terpental dalam seleksi Wakil Kepala Polri.

Santer beredar kabar bahwa Arief dicopot karena bergesekan dengan bekas teman satu kamarnya di Akademi Kepolisian: Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. Dia dinilai kurang loyal kepada atasan karena tak cepat bertindak ketika akhir tahun lalu nama Tito disebut-sebut dalam berbagai pemberitaan media tentang hasil investigasi IndonesiaLeaks. Liputan bersama sejumlah media itu menemukan nama Tito dalam catatan aliran dana kasus korupsi impor daging dengan tersangka Basuki Hariman. Meski tak ada bukti langsung Tito menerima cipratan uang, laporan itu sempat membuat Markas Besar Polri panas-dingin.

Tak hanya itu. Hubungan Arief dan Tito konon sudah renggang sejak hari pertama Arief menjadi Kepala Bareskrim. Pasalnya, dia terang-terangan menyatakan keberatan terhadap kebijakan Kapolri yang lebih sering membentuk satuan tugas yang bersifat ad hoc untuk mengungkap perkara yang mendapat perhatian publik. Tito memang membentuk satgas beras, satgas gula, dan satgas mafia sepak bolauntuk menyebut beberapasetiap kali ada kasus besar. Padahal pengusutan semua kasus itu merupakan kewenangan Bareskrim.

Pembentukan satgas yang dikendalikan langsung Kapolri semacam itu tidak cuma merusak struktur organisasi, tapi juga mengindikasikan defisit kepercayaan Tribrata-1 kepada Bareskrim dan jenderal yang memimpinnya. Padahal, tanpa dukungan pucuk pimpinan Polri, mustahil Bareskrim bisa bekerja optimal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tito dan jajarannya bisa saja membantah semua indikasi tersebut dan menyebutnya spekulasi belaka. Namun, satu hal yang tak bisa dimungkiri, mutasi dan promosi di lingkungan Polri selama ini berlangsung dengan amat tertutup. Para perwira polisi sendiri bahkan tak pernah tahu apa kriteria atau indikator penilaian yang membuatnya dimutasi atau mendapat promosi. Semua itu tak pernah diumumkan kepada publik. Tak aneh, dengan mekanisme yang demikian gelap, kedekatan dan loyalitas kepada atasan jadi lebih menentukan.

Ke depan, sistem penjenjangan karier di Polri amat mendesak untuk dibenahi. Jika Kapolri benar-benar ingin memperbaiki lembaganya menjadi penegak hukum yang profesional, modern, dan tepercaya, sistem mutasi dan promosi mutlak diperbaiki. Pergantian perwira harus merujuk pada rapor mereka, yang meliputi rekam jejak pendidikan dan pelatihan, prestasi selama penugasan, kepatuhan kepada aturan hukum, serta perilaku bersih dari korupsi.

Tanpa penerapan meritokrasi yang sejati dalam sistem pengelolaan sumber daya manusia Polri, friksi internal, intrik, dan klik akan selalu mewarnai organisasi Korps Bhayangkara. Kondisi semacam itu jelas tak akan membantu polisi menjadi lembaga penegak hukum yang bersih dan disegani.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024