Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Meritokrasi Polisi Kita

Oleh

image-gnews
Kapolri Jendral Tito Karnavian (kiri) menandatangani berita acara sertijab perwira tinggi (Pati) Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Januari 2019. Irjen Pol Idham Azis menggantikan Komjen Pol Arief Sulistyanto sebagai Kabareskrim. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Kapolri Jendral Tito Karnavian (kiri) menandatangani berita acara sertijab perwira tinggi (Pati) Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Januari 2019. Irjen Pol Idham Azis menggantikan Komjen Pol Arief Sulistyanto sebagai Kabareskrim. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

Rotasi 48 perwira di Kepolisian Negara Republik Indonesia pekan lalu menunjukkan meritokrasi bukan patokan utama dalam sistem mutasi pejabat kunci di lembaga penegak hukum itu. Perputaran petinggi Polri dilakukan lebih dengan pertimbangan suka atau tidak suka kepada figur tertentu, bukan atas dasar kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Kesan miring semacam itu tak bisa dihindari karena pergeseran jabatan di kepolisian kali ini memang menyisakan banyak tanda tanya. Yang paling mencolok adalah pergantian Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto, yang baru lima bulan menempati posisinya. Dia digantikan Inspektur Jenderal Idham Azis, mantan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, yang pernah terpental dalam seleksi Wakil Kepala Polri.

Santer beredar kabar bahwa Arief dicopot karena bergesekan dengan bekas teman satu kamarnya di Akademi Kepolisian: Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. Dia dinilai kurang loyal kepada atasan karena tak cepat bertindak ketika akhir tahun lalu nama Tito disebut-sebut dalam berbagai pemberitaan media tentang hasil investigasi IndonesiaLeaks. Liputan bersama sejumlah media itu menemukan nama Tito dalam catatan aliran dana kasus korupsi impor daging dengan tersangka Basuki Hariman. Meski tak ada bukti langsung Tito menerima cipratan uang, laporan itu sempat membuat Markas Besar Polri panas-dingin.

Tak hanya itu. Hubungan Arief dan Tito konon sudah renggang sejak hari pertama Arief menjadi Kepala Bareskrim. Pasalnya, dia terang-terangan menyatakan keberatan terhadap kebijakan Kapolri yang lebih sering membentuk satuan tugas yang bersifat ad hoc untuk mengungkap perkara yang mendapat perhatian publik. Tito memang membentuk satgas beras, satgas gula, dan satgas mafia sepak bolauntuk menyebut beberapasetiap kali ada kasus besar. Padahal pengusutan semua kasus itu merupakan kewenangan Bareskrim.

Pembentukan satgas yang dikendalikan langsung Kapolri semacam itu tidak cuma merusak struktur organisasi, tapi juga mengindikasikan defisit kepercayaan Tribrata-1 kepada Bareskrim dan jenderal yang memimpinnya. Padahal, tanpa dukungan pucuk pimpinan Polri, mustahil Bareskrim bisa bekerja optimal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tito dan jajarannya bisa saja membantah semua indikasi tersebut dan menyebutnya spekulasi belaka. Namun, satu hal yang tak bisa dimungkiri, mutasi dan promosi di lingkungan Polri selama ini berlangsung dengan amat tertutup. Para perwira polisi sendiri bahkan tak pernah tahu apa kriteria atau indikator penilaian yang membuatnya dimutasi atau mendapat promosi. Semua itu tak pernah diumumkan kepada publik. Tak aneh, dengan mekanisme yang demikian gelap, kedekatan dan loyalitas kepada atasan jadi lebih menentukan.

Ke depan, sistem penjenjangan karier di Polri amat mendesak untuk dibenahi. Jika Kapolri benar-benar ingin memperbaiki lembaganya menjadi penegak hukum yang profesional, modern, dan tepercaya, sistem mutasi dan promosi mutlak diperbaiki. Pergantian perwira harus merujuk pada rapor mereka, yang meliputi rekam jejak pendidikan dan pelatihan, prestasi selama penugasan, kepatuhan kepada aturan hukum, serta perilaku bersih dari korupsi.

Tanpa penerapan meritokrasi yang sejati dalam sistem pengelolaan sumber daya manusia Polri, friksi internal, intrik, dan klik akan selalu mewarnai organisasi Korps Bhayangkara. Kondisi semacam itu jelas tak akan membantu polisi menjadi lembaga penegak hukum yang bersih dan disegani.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.