Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Razia Buku Kiri

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Iklan

Blunder besar jika pemerintah Presiden Joko Widodo melanjutkan warisan Orde Baru, yakni menggunakan kekuasaan untuk menyita buku-buku "kiri". Selain menunjukkan semangat anti-intelektual, tindakan itu merupakan pengingkaran terhadap sejarah bangsa sendiri. Jokowi harus menghentikan rencana Kejaksaan Agung yang telah melucuti semangat berdemokrasi itu.

Pernyataan razia besar-besaran terhadap buku yang disebut berkonten komunisme dan ideologi terlarang lainnya itu disampaikan oleh Jaksa Agung Prasetyo pada pekan lalu. Razia sebenarnya bahkan sudah berlangsung beberapa kali dalam tiga bulan terakhir, yang juga melibatkan aparat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di Padang, Sumatera Barat, misalnya, aparat antara lain mengambil paksa buku Mengincar Bung Besar: Tujuh Upaya Pembunuhan Presiden Sukarno. Alasan yang disampaikan: buku itu mengajarkan komunisme. Padahal buku itu murni memuat hasil penelitian sejarah yang bertutur tentang sejumlah aksi makar terhadap Sukarno yang telah menewaskan 10 orang. Peluncuran buku tersebut bahkan dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, patron politik sang presiden.

Ketidaktahuan itu diperparah oleh "gelap mata" lainnya: pengabaian hukum. Mahkamah Konstitusi pada 2010 jelas-jelas sudah memutuskan mencabut Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 yang membolehkan Kejaksaan melarang buku tanpa proses pengadilan. Mahkamah menyatakan penyitaan buku tanpa melalui proses pengadilan sama saja dengan pengambilalihan hak pribadi secara sewenang-wenang, yang dilarang oleh Pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.

Penyitaan di Padang, juga di Kediri, Jawa Timur, tidak melalui proses pengadilan. Rencana razia besar-besaran yang dilontarkan Jaksa Agung di DPR juga nir-keputusan pengadilan. Rencana itu tak bisa dibenarkan hanya karena jaksa berlindung di balik Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 69 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3/2017 tentang Sistem Perbukuan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dua undang-undang itu disebut Kejaksaan memberi mereka hak untuk mengawasi substansi buku. Tapi dua pasal itu tak secara jelas mendefinisikan pengawasan yang dimaksudkan. Peraturan pemerintah, yang seharusnya mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan seperti diamanatkan Undang-Undang Sistem Perbukuan itu, sampai hari ini malah belum dikeluarkan.

Pasal 69 ayat 4 aturan ini sebenarnya sudah menyebutkan bahwa pengawasan harus transparan dan tetap menjaga kebebasan berekspresi. Siapa pun tahu bahwa razia ataupun penyitaan telah mengganggu, bahkan memporak-porandakan, kebebasan berekspresi. Karena itu, uji materi atas dua perundang-undangan yang bertentangan dengan putusan MK itu mesti segera diajukan.

Patut diduga, rencana razia buku-buku "kiri" itu terkait dengan politik elektoral. Para pendukung Jokowi meyakini sekitar 6 persen pemilih percaya pada rumor bahwa presiden inkumben itu berasal dari keluarga Partai Komunis Indonesia. Bisa jadi, langkah Kejaksaan punya kaitan dengan hasil jajak pendapat itu.

Jika benar razia tersebut dipakai untuk meraup suara kalangan muslim dalam pemilihan presiden, tindakan ini sungguh naif. Manuver itu mengorbankan praktik-praktik berdemokrasi yang benar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024