Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Urun Biaya Jaminan Kesehatan

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Suasana pelayanan di kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta.
Suasana pelayanan di kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta.
Iklan

Ribut-ribut mengenai urun biaya hanyalah puncak gunung es dari masalah yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebijakan tambal-sulam ini bukan obat mujarab untuk mengatasi defisit keuangan penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut.

Aturan perihal urun biaya di luar premi yang diberlakukan mulai akhir tahun lalu itu akan diterapkan pada jenis pelayanan kesehatan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. Tujuannya untuk mengurangi moral hazard, terutama oleh peserta mandiri, misalnya menambah layanan yang tidak disarankan. Hanya, langkah ini jangan sampai menjadi alasan untuk membatasi layanan utama bagi peserta jaminan.

Agar tidak menimbulkan kekisruhan, sudah selayaknya BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan mendetailkan jenis pelayanan kesehatan yang akan dikenai ketentuan urun biaya tersebut. Peserta yang selama ini menerima bantuan iuran semestinya tidak dikenai skema urun biaya. Pasien JKN harus dididik mengenai pelayanan yang tidak dijamin.

Pemerintah juga harus mengawasi dan menghentikan praktik urun biaya tidak resmi. Sudah menjadi rahasia umum, urun biaya siluman dikenakan kepada peserta JKN. Fasilitas kesehatan meminta biaya tambahan kepada peserta dengan dalih tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan atau obatnya tidak tersedia. Semua kelompok peserta, termasuk orang miskin ataupun peserta penerima bantuan iuran, mesti menanggung biaya tambahan ini.

Pro-kontra perihal urun biaya dalam program jaminan kesehatan tak perlu terjadi bila pemerintah konsisten menerapkan prinsip asuransi. Sejak program ini bergulir, pemerintah seharusnya menyadarkan masyarakat bahwa sistem jaminan kesehatan nasional ini pada dasarnya adalah skema asuransi. Selain berhak mendapat jaminan pembiayaan, masyarakat punya kewajiban membayar premi yang masuk akal. Jika tidak, sampai kapan pun penerimaan BPJS tak akan pernah cukup untuk menutup seluruh biaya dokter, obat, dan pelayanan rumah sakit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Persoalan muncul ketika pejabat dan politikus membicarakan skema jaminan iniatas nama politikseolah-olah sebagai fasilitas kesehatan dari negara. Maka, timbul kesan BPJS Kesehatan harus menanggung seluruh biaya pengobatan dan perawatan semua peserta, tanpa kecuali. Padahal skema asuransi ada batasnya. Pemahaman yang keliru ini harus diluruskan.

Membagi beban dengan pasien, dengan cara menaikkan iuran, merupakan jalan keluar yang logis untuk mengatasi penyakit kronis BPJS Kesehatan. Persoalannya, besaran premi peserta BPJS Kesehatan hingga kini lebih rendah dari perhitungan aktuaria. Hingga 2017, rata-rata nilai iuran yang disetor setiap peserta per bulan lebih rendah Rp 5.625 dibandingkan dengan biaya klaim untuk melayani mereka. Pemerintah tidak jadi menaikkan iuran karena khawatir timbul kegaduhan. Padahal seharusnya besaran iuran ditinjau setiap dua tahun.

Pemerintah harus rasional. Skema urun biaya hanyalah obat jangka pendek yang tak bisa mengatasi defisit secara berkelanjutan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

23 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024