Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengapa Tarif Batas Bawah Tak Perlu

image-profil

image-gnews
Dua pramugari maskapai Citilink Indonesia dengan menggunakan seragam baru sebelum mengikuti penerbangan perdana seragam baru Citilink Indonesia rute Jakarta-Surabaya di Bandara Internsional Soekarno-Hatta, Tangerang, 14 Mei 2018. Dua seragam baru ini resmi dikenakan pada seluruh penerbangan Citilink. ANTARA/Aprillio Akbar.
Dua pramugari maskapai Citilink Indonesia dengan menggunakan seragam baru sebelum mengikuti penerbangan perdana seragam baru Citilink Indonesia rute Jakarta-Surabaya di Bandara Internsional Soekarno-Hatta, Tangerang, 14 Mei 2018. Dua seragam baru ini resmi dikenakan pada seluruh penerbangan Citilink. ANTARA/Aprillio Akbar.
Iklan

Aru Armando
Investigator Utama Kesekretariatan Jenderal KPPU

Tarif transportasi adalah topik yang paling banyak menyita perhatian. Yang kita kenal saat ini adalah penggunaan tarif batas bawah dan tarif batas atas. Kata "batas" menunjukkan angka yang menjadi patokan. Penetapan tarif ini dikeluarkan regulator atau pemerintah dalam bentuk peraturan untuk dilaksanakan pelaku usaha sektor transportasi. Untuk batas bawah, terkadang ada pelaku usaha yang menyimpangkannya dengan alasan diskon yang sifatnya sementara. Biasanya ini disebut dengan marketing gimmick.

Dalam beberapa kesempatan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyuarakan ketidaksetujuan saat pemerintah mengumumkan penetapan tarif batas bawah dalam sektor transportasi. Bahkan sikap KPPU ini sudah disuarakan jauh hari ketika pemerintah menetapkan tarif batas bawah tiket pesawat terbang. Paling tidak, hampir lima tahun lalu, KPPU sudah menyatakan hal ini. Ketua KPPU saat itu, Nawir Messi, menyatakan Indonesia telah mengambil langkah mundur ketika menetapkan tarif batas bawah.

Paling tidak, ada dua hal yang menjadi alasan pemerintah mengatur besaran tarif batas bawah ini: alasan keselamatan serta kekhawatiran perang tarif antar-operator. Namun faktor keselamatan tidak ada korelasinya dengan kebijakan tarif karena keselamatan sifatnya pasti dan tetap sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP). Jika dikaitkan dengan struktur tarif, aspek keselamatan adalah biaya tetap. Jika ada operator menetapkan tarif murah dengan mengorbankan aspek keselamatan, itu sudah menjadi tugas pemerintah untuk menertibkannya, bahkan bila perlu dengan sanksi.

Alasan perang tarif juga kurang tepat karena hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 20 undang-undang itu menyatakan, "Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat". Jadi, perilaku predatory pricing atau jual rugi sudah diatur serta menjadi tugas dan wewenang KPPU untuk menghukum atau menjatuhkan sanksi jika ada yang melanggar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan adanya tarif batas bawah, tidak ada insentif buat pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan efisiensi karena tarif sudah dipatok atau ditetapkan. Padahal bisa jadi mereka dapat menjual jasanya di bawah tarif yang sudah ditetapkan. Singkat kata, pelaku usaha, operator, atau penyedia layanan tidak akan terdorong melakukan persaingan yang lebih kompetitif dengan pesaingnya di pasar. Padahal persaingan yang sehat itu justru akan menguntungkan konsumen.

Selain itu, pengaturan mengenai tarif batas bawah berpotensi-jika tidak ingin dikatakan pasti-menaikkan harga pada masa depan. Tarif batas bawah yang ditetapkan pasti dihitung berdasarkan pola tertentu dengan memperhatikan kondisi tertentu. Contohnya, tarif dihitung berdasarkan komponen tertentu, seperti harga bahan bakar, upah buruh, dan pengaruh nilai tukar mata uang. Dengan adanya penetapan tarif batas bawah, potensi besaran tarif menjadi sangat terbuka untuk naik secara berkala. Jika komponen-komponen pembentuk harga naik, pelaku usaha, operator, atau penyedia jasa bisa menggunakan dalih kenaikan salah satu komponen untuk meminta kepada regulator atau pemerintah menaikkan tarif batas bawah. Padahal pelaku usaha tersebut bisa melakukan inovasi atau efisiensi untuk menyesuaikannya dengan perubahan situasi dan kondisi tanpa perlu menaikkan harga atau minimal penyesuaian harga yang normal dan seminim mungkin.

Berbeda dengan tarif bawah, tarif batas atas masih sangat relevan untuk diatur. Hal tersebut untuk melindungi konsumen pengguna jasa layanan dari praktik penyalahgunaan penetapan tarif yang eksesif dari pelaku usaha, operator, atau penyedia layanan.

Singkat kata, kebijakan penetapan tarif seyogianya menganut prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sehingga tujuan lahirnya Undang-Undang Persaingan Usaha tercapai. Tujuannya, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.