Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perempuan dan Suara Elektoral

image-profil

image-gnews
Perempuan dan Suara Elektoral
Perempuan dan Suara Elektoral
Iklan

Nurlia Dian Paramita
Ketua Bidang Organisasi PP Nasyiatul Aisyiah

Perempuan hingga kini masih menjadi basis suara strategis dalam kontestasi elektoral. Suara mereka diperkirakan mampu mendongkrak perolehan suara, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Dari data Komisi Pemilihan Umum, terdapat 95,4 juta pemilih perempuan.

Namun, di balik itu, akses dan keterpenuhan kebutuhan perempuan dan anak masih belum sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Jadi, momentum politik elektoral tahun ini sangat strategis untuk kembali menata agenda kepentingan nasional atas kebutuhan akses politik perempuan yang selama ini masih tertinggal.

Keterlibatan "suara" perempuan untuk menggunakan hak pilih dalam proses elektoral menjadi bagian penting yang ikut menentukan demokratis atau tidaknya proses yang berjalan. Partisipasi pemilih perempuan mencapai 75,11 persen dalam pemilihan legislatif 2014 dan 70 persen dalam pemilihan presiden 2014.

Namun, setelah lima tahun berlalu, tidak tampak kebijakan yang berarti dalam pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak. Pemilu ternyata bisa menghasilkan vote (pilihan), tapi tidak menghasilkan voice (Lee, 2018). Kebijakan yang ada hanya memenuhi kebutuhan praktis, tapi belum mampu memenuhi kebutuhan perempuan jangka panjang sekaligus mengoreksi ketimpangan relasi gender (Margaret, 2018).

Pemerintah pusat berhasil merepresentasikan simbol perempuan melalui keterpilihan sembilan menteri perempuan dari 32 menteri (28 persen). Namun pemenuhan hak perempuan dan anak masih memerlukan pembenahan, dan pemerintah masih belum sepenuhnya sungguh-sungguh memenuhi janjinya.

Kabar baik setidaknya berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi, yang memutuskan batas usia perkawinan berubah, dari 16 tahun menjadi 18 tahun, satu digit di bawah usia laki-laki, 19 tahun. Ini jawaban konkret atas upaya memerangi pernikahan anak.

Namun hal ini masih perlu didorong melalui komitmen lembaga legislatif agar segera mengubah batas usia perkawinan tersebut, mengingat hingga hari ini Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masih belum disahkan. Selain itu, berbagai kasus pelecehan seksual terhadap perempuan masih terus terjadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Melihat pelbagai persoalan tersebut, hendaknya "suara" sebagai dasar kewarganegaraan (citizenship) dapat mendorong perubahan-perubahan yang ada sebagai wujud keterpenuhan hak warga negara. Tentunya komitmen ini harus serius dilakukan oleh calon anggota legislatif dan calon presiden-wakil presiden agar suara menjadi bagian dari aspirasi yang mampu diwujudkan melalui program-program taktis serta menempatkan kebutuhan perempuan dan anak sebagai prioritas utama.

Dalam kontestasi pemilihan kepala daerah pada 2018, sebanyak 14 perempuan terpilih sebagai kepala daerah dan 17 sebagai wakil kepala daerah. Namun mereka bukan kader autentik partai politik. Mereka memiliki riwayat kekerabatan dengan pejabat sebelumnya, entah istri mantan kepala daerah, anak, atau keponakan, yang otomatis memiliki elektabilitas tinggi dan ketahanan finansial. Di sisi lain, dari 31 yang terpilih itu, hanya 11 calon yang penjabaran visi, misi, dan program pro-perempuannya (Perludem, 2018) terlihat konkret dan realistis.

Tidak banyak orang yang mengetahui janji-janji atau visi-misi para calon legislator ataupun calon presiden-wakil presiden dalam pemilihan umum tahun ini. Namun masa kampanye yang masih berlangsung hingga 13 April nanti adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan kebutuhan kebijakan bagi perempuan dan anak.

Di sini diperlukan keterlibatan lokus-lokus perempuan yang mampu bernegosiasi dan mengafirmasi kebutuhan perempuan. Hal ini salah satunya bisa dilakukan melalui peran organisasi kemasyarakatan perempuan lintas agama, seperti Nasyiatul Aisyiah, Aisyiah, Fatayat Nahdlatul Ulama, Muslimat, Wanita Katolik Republik Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Wanita Konghucu, untuk berperan mengawal janji saat kampanye.

Pasangan Jokowi-Ma’ruf menjanjikan pemberdayaan perempuan dan membuka akses keterlibatan perempuan. Pasangan Prabowo-Sandiaga menjanjikan program Emas (emak dan anak minum susu) untuk mencegah meluasnya gangguan stunting growth. Khusus program pencegahan stunting, misalnya, Nasyiatul Aisyiah dan Fatayat NU seharusnya mampu memberikan masukan bahwa pemberian gizi seimbang melalui menu lauk-pauk lebih baik dibanding pemenuhan asupan melalui minum susu.

Semua pihak seharusnya terlibat untuk selalu mengedepankan kebutuhan perempuan dan anak sebagai wujud utama pembangunan. Di tangan merekalah proses kehidupan dasar bergumul menjadi serangkaian upaya baik bagi kepemimpinan masa depan. Jika tidak, selamanya suara perempuan hanya dijajakan sebagai "sumber kemewahan" pesta elektoral tanpa wujud substansi keterpenuhan hak yang berarti.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

23 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024