Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ulama dan Negara-Bangsa

image-profil

image-gnews
Ma'ruf Amin bersilaturahmi dengan ulama di Pondok Pesantren El Nur El Kasysyaf (Yapink), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 22 Desember 2018. Istimewa.
Ma'ruf Amin bersilaturahmi dengan ulama di Pondok Pesantren El Nur El Kasysyaf (Yapink), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 22 Desember 2018. Istimewa.
Iklan

Abdallah
Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta

Wacana hubungan agama dan negara kembali mencuat di ranah publik dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut semakin menguat dengan tampilnya KH Ma’ruf Amin, figur ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan presiden mendatang. Salah satu perdebatan yang mengemuka adalah pro dan kontra di kalangan ulama ihwal konsep negara-bangsa. Polemik tersebut menunjukkan bahwa masih ada yang belum selesai dalam berbangsa dan bernegara sekarang ini.

Studi mutakhir Pusat Pengkajian Islam Demokrasi dan Perdamaian Yogyakarta bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Jakarta (2018) tentang "Persepsi Ulama terhadap Negara-Bangsa" dirilis pada pekan lalu di Jakarta. Penelitian ini menelaah pandangan para ulama mengenai konsep negara-bangsa dengan melakukan survei dan wawancara mendalam terhadap 450 ulama di 15 kota. Ulama tersebut berasal dari beragam afiliasi keagamaan, seperti NU (22,22 persen), Muhammadiyah (15,78 persen), Syiah dan Ahmadiyah (5,33 persen), dan lain-lain (35,56 persen).

Temuan dari penelitian ini cukup menggembirakan. Sebanyak 71,56 persen ulama menerima tatanan negara-bangsa, sedangkan yang menolak 16,44 persen. Artinya, dalam kadar ini, ulama setuju terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, juga demokrasi sebagai sistem terbaik.

Hal ini berbanding lurus dengan cara pandang keagamaan. Ulama yang memiliki pandangan moderat sebanyak 34 persen, inklusif 23,33 persen, progresif 4,89 persen, konservatif 9,33 persen, radikal 4 persen, dan ekstrem 2,67 persen. Penerimaan ulama terhadap konsep negara-bangsa dapat diukur dengan melihat beberapa dimensi, yakni penerimaan terhadap sistem (yang mendukung 92,89 persen dan menolak 7,11 persen), penolakan terhadap kekerasan (pendukung 90,22 persen dan penolak 9,78 persen), toleransi (yang menerima 76,44 persen dan menolak 23,56 persen), dan pro-kewargaan (pendukung 69,11 persen dan penolak 30,89 persen).

Hal menarik lainnya adalah wilayah yang memiliki sikap penerimaan terhadap negara-bangsa tampak di Pontianak, Surabaya, dan Ambon. Adapun penolakan terhadap negara-bangsa muncul di Surakarta, Padang, Aceh, dan Bandung.

Kendati demikian, penerimaan ulama terhadap negara-bangsa bukan tanpa kekurangan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada yang tidak selesai dalam irisan pro-kewargaan. Misalnya, dalam memilih pemimpin, alam pikir ulama masih terbelenggu pada politik kauman, yang menginginkan pemimpin ideal hanya dari kelompok muslim. Pada titik ini, kadar negara-bangsa direduksi dalam sekapan konsep ummah, yang hanya merangkul dengan melihat persamaan identitas (Roy, 2004).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada sisi anti-kekerasan juga menyisakan paradoks. Para ulama akan mengambil tindakan keras terhadap kelompok yang dianggap "sesat" jika tindakan persuasif tidak efektif. Ini juga tampak, misalnya, pada konsep pencegahan terhadap maksiat (nahi munkar), ulama akan memberlakukan tindakan koersif setelah pihak yang berwenang dianggap tidak berhasil. Yang terakhir ini mendorong masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yang mengarah pada kekerasan.

Dalam konteks Indonesia, peran ulama cukup besar dalam pembentukan negara-bangsa. Laffan (2003) mendokumentasikan hal ini dengan baik. Dia menyebutkan bahwa nasionalisme tidak serta-merta lahir tanpa suntikan dari spirit agama. Kaum reformis muslim pada masa itu berani bersikap bahwa konsep ummah harus diganti menjadi "bangsa" dan Tanah Air, yang dewasa ini dipahami sebagai pergeseran dari konsep "al-Jawi". Jadi, dengan ijtihad tersebut, membela bangsa merupakan perwujudan dari seruan ajaran Islam yang mesti ditaati dan dijunjung tinggi.

Di titik ini, perebutan wacana negara-bangsa di kalangan para ulama masih jauh dari selesai dan agaknya akan terus didaur ulang dengan mengikuti perubahan lanskap politik negara. Ada langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan. Pertama, Kementerian Agama bekerja sama dengan ormas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah, serta mengadakan pelatihan untuk ulama, baik di level lokal maupun nasional, dengan memberikan wawasan kewargaan dan moderasi agama.

Kedua, Majelis Ulama Indonesia, yang merupakan representasi ulama Indonesia, mesti mewacanakan moderasi agama sebagai basis berpikir dan bertindak bagi para ulama, baik di level lokal maupun nasional, dalam mendakwahkan ajaran agama.

Ketiga, pemerintah-dalam hal ini Kementerian Agama, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-menyiapkan buku-buku keagamaan yang berisi wawasan keindonesiaan dan keislaman yang bertolak pada pemahaman bahwa Pancasila dan UUD 1945 tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, pada akhirnya tidak perlu istilah "NKRI Bersyariah".

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024