Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kotak Pandora Korupsi Proyek Infrastruktur

Oleh

image-gnews
Ketua KPK Agus Raharjo, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 17 Desember 2018.  KPK meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi pada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang dikerjakan PT Waskita Karya ke tahap penyidikan sekaligus menetapkan dua tersangka yakni Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013 Fathor Rachman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua KPK Agus Raharjo, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 17 Desember 2018. KPK meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi pada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang dikerjakan PT Waskita Karya ke tahap penyidikan sekaligus menetapkan dua tersangka yakni Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013 Fathor Rachman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Kasus dugaan suap Sistem Penyediaan Air Minum bisa menuntun KPK membongkar jaringan korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak perlu terjebak wacana hukuman mati pelaku.

SEPERTI layanglayang yang kehilangan arah. Begitulah gambaran Komisi Pemberantasan Korupsi akhirakhir ini. Banyak kasus korupsi yang bisa diungkapini patut diacungi jempoltapi tak ada prioritas. Mereka malah membiarkan proyekproyek besar dan penting, misalnya proyek infrastruktur, seperti tak terpantau.

Terungkapnya dugaan kasus suap dalam proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum seharusnya membuka mata para pemimpin komisi antirasuah itu. Ternyata jejaring korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam proyek air minum itu begitu luas. Kasus suap proyek air minum itu seharusnya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar jeja­ring korupsi di kementerian tersebut. Dengan tugas membangun infrastruktur, dari jalan, jembatan, saluran air, sampai perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum mengantongi anggaran tahunan Rp 80100 triliun. Dana itu untuk mengerjakan 1011 ribu paket pekerjaan dalam satu tahun.

Pertanyaannya: apakah semua dana itu "selamat" dan tidak dikorupsi? Sudah menjadi rahasia umum bahwa penggarapan deretan proyek tersebut kerap disertai bagibagi duit. Baunya tercium, tapi tidak pernah terungkap.

Ada berbagai modus penggerogotan uang negara dari Kementerian Pekerjaan Umum. Empat pejabat Kementerian yang ditangkap KPK pada akhir Desember lalu tersebut diduga menerima sogokan dari pemenang lelang. Besarnya 10 persen dari nilai proyek Rp 429 miliar. Ini seperti pengulangan korupsi berjemaah di PT Waskita Karya (Persero), yang dibongkar KPK bulan lalu dengan kerugian Rp 186 miliar.

Riset lembaga Indonesia Corruption Watch menunjukkan tren kerugian negara dari korupsi infrastruktur meningkat, dari Rp 680 miliar pada 2016 menjadi Rp 1,5 triliun pada 2017, dengan nilai suap Rp 34 miliar. Korupsi infrastruktur juga menempati posisi tertinggi dibanding bidang lain, seperti pendidikan, dengan dominasi kasus suap pembangunan jalan. Korupsi proyek infrastruktur ini mengkhawatirkan di tengah kerja pemerintah Joko Widodo yang getol menggenjot pembangunan infrastruktur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Korupsi proyek infrastruktur tidak hanya menggerogoti kas negara, tapi juga merugikan masyarakat dua kali lipat. Sebab, uang sogokan diambil dari anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, sehingga mengurangi kualitas infrastruktur. Proyek menjadi mangkrak atau cepat rusak lantaran dana diisap koruptor. Kerugian lain: maraknya korupsi dalam proyekproyek infrastruktur ini makin mengendurkan modal sosial, yakni runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satunya kepercayaan masyarakat terhadap manfaat pajak.

Karena itu, langkah KPK membongkar korupsi dalam proyekproyek infrastruktur menjadi penting. Komisi semestinya jangan terseret halhal yang tak penting, seperti adanya wacana menghukum mati pelaku korupsi Sistem Penyediaan Air Minum. Kasus ini bukanlah korupsi proyek bencana. Lagi pula, ada hal yang lebih penting, yakni mengungkap para penggangsir proyek infrastruktur lain.

Kotak pandora ada di depan mata para penyidik KPK, bongkar saja. Jangan mengalihkan tenaga ke kegaduhankegaduhan yang tidak perlu. KPK harus bekerja lebih keras untuk menguak aktor besar di balik jejaring korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum. Selama ini, yang ditangkap sebatas pejabat rendah atau tingkat daerah.

Pemerintah juga jangan ketinggalan. Mereka wajib membersihkan lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian ini merupakan ujung tombak kerja pemerintah Joko Widodo, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. Jangan sampai ada dalih membiarkan penyimpangan demi mengejar target kerja tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024