Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rapor Merah Layanan Konsumen di Masa Jokowi

image-profil

image-gnews
Rapor Merah Layanan Konsumen di Masa Jokowi
Rapor Merah Layanan Konsumen di Masa Jokowi
Iklan

Tulus Abadi
Ketua Pengurus Harian YLKI

Kredo pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah meneguhkan kembali kehadiran negara dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat. Hal itu termaktub dalam poin pertama Nawacita. Dalam konteks praksis, Nawacita adalah "GBHN" rezim Presiden Jokowi. Bagaimana membumikan kredo tersebut dalam ranah perlindungan konsumen? Ternyata pemerintahan Jokowi masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Selama 2018, fenomena digital ekonomi menguat, seperti di sektor perbelanjaan, transportasi, finansial, dan perhotelan. Ironisnya, kehadiran negara sangat minim dalam perlindungan konsumen. Terbukti, sampai detik ini, pemerintah masih bergeming ihwal regulasi, khususnya untuk melindungi aktivitas transaksi belanja online, e-commerce.

Hingga kini rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang transaksi belanja elektronik masih mangkrak di laci meja Sekretariat Negara. Padahal peraturan inilah yang akan menjadi "payung" untuk melindungi konsumen saat melakukan transaksi belanja online. Pantas saja, berdasarkan data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, pengaduan konsumen dalam transaksi belanja online selama empat tahun terakhir membubung tinggi.

Hal yang sama terjadi pada perlindungan konsumen dalam teknologi finansial. Dalam hal pelanggaran masif yang dilakukan pelaku lewat produk pinjaman online, peran negara nyaris tak terdengar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator hanya rajin memberi izin operasional bagi pelaku usaha, tapi memble dalam pengawasan. Apalagi terhadap pelaku usaha pinjaman online ilegal, yang jumlahnya lebih dari 300, yang bebas melenggang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Negara juga gagap saat berhadapan dengan transportasi online. Peraturan Menteri Perhubungan, yang berfungsi mengatur taksi online, tiga kali dirontokkan oleh operator transportasi online. Mereka melawan alias tidak mau diatur. Padahal, di negara lain, taksi online diatur dengan sangat ketat. Ini semua terjadi karena negara terlambat meregulasi mereka. Ironisnya, sikap antar-kementerian tidak kompak. Hanya Kementerian Perhubungan yang jungkir balik berhadapan dengan kaum kapital besar itu. Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Tenaga Kerja terlihat rileks-rileks saja. Ada apa?

Di ranah pelayanan publik yang lebih mendasar, kehadiran negara masih terlihat setengah hati. Contohnya, buruknya pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Keluhan konsumen sangat masif, bahkan keluhan pihak rumah sakit dan fasilitas kesehatan sebagai mitra BPJS Kesehatan seolah-olah menjadi denging nyamuk saja. Persoalan hulu BPJS Kesehatan, seperti masih rendahnya tarif atau iuran dibanding biaya pokok, plus buruknya perilaku hidup sehat masyarakat, terutama perilaku merokok, menjadi pemicu utama. Keuangan BPJS Kesehatan yang berdarah-darah ini menjadi ancaman terhadap gagalnya program Jaminan Kesehatan Nasional. Sampai detik ini, belum ada upaya serius pemerintah untuk menyelamatkannya, kecuali hanya suntikan "vitamin kecil" berupa pajak rokok sebesar Rp 1,4 triliun. Mana cukup?

Rapor merah dalam hal kebijakan kesehatan publik ini akibat kebijakan Presiden Jokowi yang tidak menaikkan cukai rokok pada 2018. Ini jelas kebijakan politis, demi populisme menjelang pemilihan presiden. Sebab, buntut tidak naiknya cukai rokok amatlah luas, tidak hanya dari sisi kesehatan, tapi juga ekonomi dan sosial. Tidak naiknya cukai rokok akan makin menggerus kinerja BPJS Kesehatan, karena data menunjukkan bahwa konsumsi rokok berkontribusi signifikan terhadap dominannya penyakit tidak menular (penyakit katastropik), yang kini menjadi benalu finansial BPJS Kesehatan.

Pada akhirnya, spirit meneguhkan kembali kehadiran negara (untuk melindungi konsumen), sebagaimana diusung oleh Nawacita, terbukti kurang terejawantahkan selama 2018. Nihilnya regulasi dan kebijakan menjadi bukti faktual yang tak terbantahkan. Negara juga masih setengah hati mewujudkan pelayanan kesehatan, yang notabene menjadi hak asasi warga negara. Kita berharap konsistensi meneguhkan kehadiran negara, sebagaimana spirit Nawacita, bisa ditunaikan, bukan hanya janji kosong.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024