Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menanti Debat Capres Berkualitas

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Dari kanan: pasangan capres inkumben, Joko Widodo alias Jokowi - Ma'ruf Amin, Ketua KPU Arief Budiman, dan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno saat pengundian nomor urut capres 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Nomor urut tersebut digunakan sebagai citra diri untuk kampanye dan dasar penyiapan logistik pilpres dan sosialisasi kepada masyarakat. TEMPO/Subekti.
Dari kanan: pasangan capres inkumben, Joko Widodo alias Jokowi - Ma'ruf Amin, Ketua KPU Arief Budiman, dan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno saat pengundian nomor urut capres 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Nomor urut tersebut digunakan sebagai citra diri untuk kampanye dan dasar penyiapan logistik pilpres dan sosialisasi kepada masyarakat. TEMPO/Subekti.
Iklan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk menggunakan format debat setengah tertutup bagi calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden 2019 bisa menjadi angin segar. Meski ada unsur orisinalitas yang bisa hilang, model ini berpotensi menjadi format yang lebih bermanfaat bagi calon pemilih.

Debat pertama akan dilaksanakan pada 17 Januari 2019 dengan tema hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. Teknisnya, KPU akan lebih dulu mengirim kisikisi 20 pertanyaan kepada kedua pasangan kandidat. Pada saat pelaksanaan debat, akan dipilih tiga pertanyaan untuk setiap calon.

Metode ini berbeda dari debat pemilihan presiden sebelumnya yang sepenuhnya dilakukan secara tertutup. Tentu ada kerugian dari metode ini, yaitu berkurangnya aspek orisinalitas jawaban kandidat. Debat pun bisa berjalan seperti diskusi normatif dengan jawabanjawaban yang bersifat tempelan, tidak lagi mengejutkan, dan cenderung seperti hafalan.

Tapi semestinya banyak manfaat yang bisa dipetik dari metode ini. Perlu dicatat, debat calon presiden dan wakilnya bukanlah acara kuis ataupun reality show yang penuh tebaktebakan. Juga bukan ajang menguji pengetahuan seorang kandidat seperti dalam tes masuk pegawai negeri. Debat calon pemimpin negara merupakan salah satu sarana untuk membuka mata masyarakat ihwal program kerja yang ditawarkan jika mereka terpilih.

Dengan metode debat tertutup, pemahaman akan program yang komprehensif itu kerap sulit didapat. Masyarakat sangat mungkin hanya memperoleh pemahaman yang sepotongsepotong, karena para kandidat tidak siap menghadapi pertanyaan yang mendalam. Substansi program kemudian kerap terabaikan, dan publik hanya terpesona karena seorang calon presiden atau wakilnya tampan, berwibawa, jago berpidato, menguasai panggung, dan seterusnya.

Baca Juga:

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan mendapatkan kisikisi pertanyaan, pasangan calon diharapkan bisa menyiapkan jawaban yang lebih mendalam. Memang ada orisinalitas calon yang hilang. Tapi hal itu sesungguhnya masih bisa diukur dalam segmen tertutup, ketika masingmasing pasangan calon mengajukan pertanyaan kepada satu sama lain. Lagi pula harus diingat bahwa calon presiden dan calon wakil presiden pada akhirnya akan bekerja dalam kelembagaan. Mereka tak akan bergerak sendirian. Ada jajaran staf dan para pemikir yang akhirnya memberi masukan saat mereka membuat kebijakan.

Dengan sistem ini, para calon dipacu untuk menyajikan program yang menarik, bukan debat kusir dengan tujuan untuk saling menjatuhkan. Dengan dapat mengantisipasi jawaban lawan, setiap calon juga akan terdorong menyajikan sesuatu yang inovatif. Ini semua menguntungkan karena pada akhirnya, bila mereka terpilih, rakyat bisa menagih janji tersebut.

Tentu saja sisi positif dan negatif metode debat ini juga akan dipengaruhi oleh kualitas panelis. Mereka harus punya kemampuan menyajikan pertanyaan yang tajam sehingga bisa menggali kadar kemampuan yang sebenarnya dari masingmasing calon.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

16 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


18 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

25 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

28 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

44 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

44 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.