Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bancakan dalam Perubahan Rencana Tenaga Listrik

image-profil

image-gnews
Petugas memeriksa mesin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bengkok, Bandung, Jawa Barat, Jumat, 19 Oktober 2018. PLTA Bengkok masih beroperasi maksimal dengan mengandalkan air dari Sungai Cikapunding, yang mengalir di Kota Bandung. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Petugas memeriksa mesin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bengkok, Bandung, Jawa Barat, Jumat, 19 Oktober 2018. PLTA Bengkok masih beroperasi maksimal dengan mengandalkan air dari Sungai Cikapunding, yang mengalir di Kota Bandung. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Iklan

Hendrik Siregar
Peneliti Energi dan Iklim Auriga Nusantara

Seperti tahun-tahun sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan melakukan perubahan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2019-2028. Ini rutinitas tahunan PLN. Sebagai dokumen teknis pelaksana Rencana Umum Kelistrikan Nasional, perubahannya harus melalui evaluasi teknis dan nonteknis yang mendalam, serta tidak cukup dilakukan tiap tahun dengan asumsi perubahan dalam pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan listrik.

Perubahan RUPTL tiap tahun ini sangat potensial menjadi ajang transaksi antara pengurus negara, pengurus PLN, politikus, dan pengusaha. Perubahan proyek yang biasanya muncul adalah jadwal operasi secara komersial (COD), besaran kapasitas pembangkit, jenis pembangkit, dan lokasi pembangkit akan dibangun. Semua perubahan ini rawan dinegosiasikan dan mendorong terjadinya suap. Kasus suap rencana pembangunan PLTU Riau-1, yang menyeret Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Eni Maulani Saragih, dan mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, merupakan salah satu bukti rawannya perubahan RUPTL.

Proyek PLTU Riau-1 itu muncul di RUPTL 2016-2025 dan rencananya dibangun di Kabupaten Indragiri Hilir. Namun proyek tersebut tidak ada di RUPTL tahun sebelumnya. Di daerah ini semula akan dibangun PLTU Riau Kemitraan, yang justru tercantum dalam RUPTL 2015-2024. Tidak ada catatan atau penjelasan yang cukup mengapa proyek Riau Kemitraan berubah menjadi Riau-1. Juga berubahnya jenis pembangkit menjadi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang.

Dalam RUPTL tiga tahun terakhir, setidaknya ada 39 proyek yang berubah. Bahkan ada proyek yang berubah dua kali, seperti PLTU Kaltim-3 pada RUPTL 2016-2025 yang berubah kapasitas, dari 2x200 megawatt (MW) menjadi 1x100 MW, dan COD mundur menjadi tahun 2020. Pada tahun berikutnya, proyek berubah menjadi PLTU mulut tambang dengan kapasitas 2x100 MW. Tidak ada penjelasan yang cukup ihwal perubahannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Posisi PLN sebagai penyusun RUPTL tentu membuat badan usaha milik negara ini punya peran strategis dalam menegosiasikan perubahan proyek. Proyek-proyek baru yang muncul dalam RUPTL sangat mungkin diduga merupakan dorongan dari pihak lain. Namun tidak tertutup pula kemungkinan bahwa daftar proyek yang keluar dari PLN menjadi alat tawar kepada peminat yang punya kepentingan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Pengurangan atau penambahan proyek dalam RUPTL selama ini menimbulkan kesan bahwa perencanaan penyediaan listrik nasional, yang disusun untuk 10 tahun ke depan, tidak cukup matang. Perubahannya terkesan untuk mengakomodasi kepentingan swasta, penguasa, atau politikus yang ingin memperoleh jatah proyek. Jika ditelusuri lebih jauh, dari proyek-proyek pembangkit listrik yang telah beroperasi, dibangun, atau masih direncanakan, bisa saja ditemukan siapa yang telah mendapatkan proyek tersebut.

Persidangan kasus suap EMS dan Johannes B. Kotjo sebagai pelaku penyuapan rencana proyek PLTU Riau-1 menguak keterlibatan banyak pihak. Keterangan para saksi serta dakwaan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi gambaran keterlibatan banyak pihak, termasuk politikus dan pengusaha. Kasus suap PLTU Riau-1 sudah layak menjadi titik berangkat bagi pemerintah dan parlemen untuk mempertimbangkan kembali mekanisme penyusunan RUPTL, terutama dalam melakukan perubahan, agar lebih transparan dan akuntabel.

Aturan penyusunan RUPTL juga harus diperbaiki, misalnya dalam konteks kewenangan. Mesti ada evaluasi dokumen secara mendalam yang melibatkan para pihak seperti KPK. Setidaknya ada indikator-indikator yang dapat dipahami publik mengapa proyek tertentu harus diubah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

16 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

16 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024