Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Borgol

image-profil

Oleh

image-gnews
Seorang warga Nusa Tenggara Barat melakukan aksi unjuk rasa seorang diri dengan memborgol dan merantai diri, di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu, 25 Juli 2018. Ia mendesak KPK segera menuntaskan dan memeriksa Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi dalam kasus korupsi divestasi saham Newmont NTB. TEMPO/Imam Sukamto
Seorang warga Nusa Tenggara Barat melakukan aksi unjuk rasa seorang diri dengan memborgol dan merantai diri, di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu, 25 Juli 2018. Ia mendesak KPK segera menuntaskan dan memeriksa Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi dalam kasus korupsi divestasi saham Newmont NTB. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Putu Setia

Pengetahuan saya soal borgol-memborgol ternyata sangat kurang. Tadinya saya mengira memborgol orang itu soal keamanan. Itu sebabnya kenapa maling ayam atau penjambret yang tertangkap polisi sering kali dengan cepat tangannya diborgol. Karena dia dikhawatirkan lari, meskipun kalau dia lari ada alasan untuk menembak kakinya sehingga lebih aman lagi buat polisi.

Tak mungkin memborgol seorang koruptor, begitu pikiran sederhana saya. Apa ya, orang seperti Idrus Marham atau Eni Saragih tiba-tiba melarikan diri begitu keluar dari mobil tahanan tatkala diangkut menuju kantor KPK, misalnya? Tak pernah dalam sejarah koruptor berusaha melarikan diri tatkala dikawal. Mereka orang-orang beradab dan tahu sopan santun-meskipun seorang koruptor. Mereka justru tersenyum, melambaikan tangan kepada wartawan, memperbaiki posisi jilbabnya bagi koruptorwati. Pakaiannya pun cenderung modis, misalnya memakai batik motif terbaru. Bukan bercelana pendek dan memakai kaus oblong seperti pencuri kambing.

Kini, memasuki tahun baru, koruptor itu harus diborgol. Saya mengira mereka akan protes, bahkan mengira akan menangis karena merasa dipermalukan. Atau berteriak-teriak sambil menyebutkan hak asasi mereka dilanggar karena tak bisa menghapus wajahnya dengan tisu, apalagi mau ngupil. Ternyata tidak. Mereka menerima kenikmatan borgol ini bahkan sembari senyum menyebutkan bisa tambah keren, seperti yang disampaikan Eni Saragih.

Urusan borgol-memborgol koruptor ini pun, menurut pimpinan KPK, hanya sebagai simbol bahwa kebebasan mereka dibatasi. Catat ini, hanya sebagai simbol. Persis ketika koruptor diminta mengenakan baju oranye, hanya sebagai simbol bahwa koruptor itu sudah ditahan. Pastilah baju itu tetap wangi, setiap hari dicuci dan disetrika, bukan kaus oblong yang dipakai pencuri ayam yang seminggu belum tentu dicuci.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena cuma simbol, baju oranye dan borgol mustahil akan membuat efek jera. Efek jera untuk siapa? Mereka mungkin jera karena sudah akan pasti masuk penjara, atau terpaksa jera karena tak bisa lagi melakukan korupsi selama di penjara. Adapun efek jera untuk calon koruptor yang belum ditangkap sepertinya kecil. Anak bangsa ini percaya akan nasib buruk dan nasib baik. Kalau ada kesempatan korupsi, ya, lakukanlah itu, nasib akan menentukan ditangkap atau aman-aman saja. Kalau ditangkap namanya apes, namun untuk keluarga besarnya masih ada cara menghibur dengan menyebut, ini cobaan dari Tuhan.

Para calon koruptor mungkin juga berhitung, kalaupun nasib sial kena tangkap tangan atau tangkap badan, tidaklah sesial para pencuri kambing. Di penjara masih ada kamar khusus yang bisa dipesan, termasuk bilik asmara. Belakangan ini banyak koruptor yang langsung menerima vonis hakim di pengadilan negeri, tak perlu repot-repot banding yang hanya habis uang dan habis waktu. Karena mereka pikir kesialannya itu tetap dalam batas "sialnya seorang koruptor" yang tak mungkin di dalam penjara disuruh membersihkan got. "Sialnya seorang koruptor" juga tergantung ada inspeksi mendadak atau tidak di penjara, sementara kita tahu menteri atau sekelas dirjen tentu tak mungkin setiap hari inspeksi mendadak.

Bagaimana cara kita membuat korupsi berkurang? Menurut Fahri Hamzah, perlu ada upaya lebih cerdas dari pemerintah untuk menolkan korupsi di negeri ini. Kecerdasan seperti apa, Wakil Ketua DPR ini tak mau menguraikan. Maklum, dia hanya ingin berbeda pendapat, bukan memberi pendapat. Padahal KPK perlu masukan pendapat, agar tak berhenti dengan simbol.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.