Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bermain Api Perkara Investasi

Oleh

image-gnews
18 perppu perbankan
18 perppu perbankan
Iklan

PENGHENTIAN kembali penyidikan kasus dugaan penggelapan dan pencucian uang yang menyeret bos Sugar Group, Gunawan Jusuf, merongrong asas kepastian hukum. Polisi harus menjelaskan secara terbuka mengapa mereka membuka dan menutup kembali dugaan penyelewengan dana investasi senilai sekitar Rp 1,13 triliun itu.

Kasus ini terbilang janggal sejak awal. Dua puluh tahun silam, Direktur Aperchance Company Limited Toh Keng Siong secara bertahap menanamkan uang Rp 1,13 triliun di PT Makindo Sekuritas Tbk milik Gunawan. Atas dasar saling percaya, kedua pihak menyebut duit itu deposito berjangka. Tapi Toh tak pernah menerima sertifikat deposito. Setiap kali menyetor uang, pengusaha Singapura ini hanya mendapat konfirmasi tertulis dari Claudine, Direktur Makindo yang juga istri Gunawan.

Bibit perseteruan bersemi ketika Toh mencurigai Gunawan memakai dana investasi itu untuk membeli empat perusahaan gula yang dilelang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Tak pernah menerima keuntungan dan takut dananya lenyap, pada 2004, Toh melapor ke Badan Reserse Kriminal. Dia menuduh Gunawan menggelapkan dan mencuci uang. Namun polisi menghentikan penyidikan kasus tersebut lantaran Claudine menyangkal meneken surat konfirmasi investasi.

Ajaib, belakangan Claudine membuat testimoni tertulis bahwa Toh memang menanamkan uang di Makindo. Karena itu, pada 2016, Toh kembali melaporkan Gunawan ke Bareskrim. Polisi bergegas menerbitkan tiga surat perintah penyidikan. Namun, pada 14 Desember lalu, Bareskrim kembali menghentikan pengusutan kasus tersebut.

Polisi mengklaim penyidikan kasus ini dihentikan lantaran ada masukan dari kejaksaan, Menurut polisi, jaksa menilai kasus ini kedaluwarsa dan nebis in idem. Namun kejaksaan membantah klaim polisi. Alasan nebis in idem memang terdengar mengada-ada karena kasus ini tak pernah masuk pengadilan. Gunawan pun tak pernah dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Buka-tutup penyidikan tanpa argumen yang valid tak hanya menguatkan kesan bahwa hukum di Indonesia bisa dibuat mulur-mengkeret. Ketidakpastian hukum, di samping merugikan pihak yang bersengketa, telah lama menjadi problem besar yang menghambat investasi di negeri ini. Laporan Bank Dunia yang dirilis awal November lalu, Doing Business 2019: Training for Reform, mengkonfirmasi kekhawatiran para investor asing. Menurut laporan tersebut, kemudahan berbisnis di Indonesia turun satu peringkat menjadi 73, dari 190 negara yang diperbandingkan. Padahal Presiden Joko Widodo menargetkan kemudahan bisnis di Indonesia tahun ini tembus peringkat 40 dunia.

Berdasarkan laporan Bank Dunia, peringkat kemudahan bisnis Indonesia turun karena empat faktor utama: perizinan yang berbelit, lemahnya perlindungan atas investor minoritas, hambatan perdagangan lintas batas, dan ketidakpastian soal penegakan kontrak dagang. Keempat faktor itu lagi-lagi berkaitan dengan ketidakpastian hukum. Tanpa kepastian hukum, penghormatan atas kontrak bisnis dipastikan lemah. Ketika pengusaha dalam negeri mudah mempengaruhi penegak hukum, investor asing bakal ekstrahati-hati menanamkan modal.

Karena itu, polisi jangan bermain api ketika mengusut sengketa bisnis, terutama yang melibatkan investor asing. Polisi sejak awal seharusnya mendorong laporan tentang sengketa investasi ke ranah perdata. Memaksakan penyidikan lalu menghentikannya di tengah jalan secara berulang akan memantik kecurigaan sekaligus mencederai prinsip kepastian hukum.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

17 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

16 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024