Smith Alhadar
Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education
Setelah berunding pada pertengahan Desember lalu di Rimbo, dekat ibu kota Swedia, Stockholm, pihak-pihak yang bertikai di Yaman menyetujui pembangunan kepercayaan sebagai langkah awal menuju perdamaian di Yaman, yang terjerumus dalam perang proksi sejak hampir empat tahun lalu. Kubu Presiden Yaman Abdrabbuh Mansour Hadi dukungan koalisi Arab dan kubu Houthi dukungan Iran menyetujui gencatan senjata, termasuk di Al-Hudaydah, kota pelabuhan yang merupakan akses bagi 80 persen impor barang ke negeri itu.
Tercapainya gencatan senjata yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa itu tak lepas dari dinamika internal Yaman, kesulitan Arab Saudi, dan tekanan internasional setelah terbunuhnya jurnalis Jamal Khashoggi. Perang Yaman dimulai pada Maret 2015, saat koalisi Arab pimpinan Saudi menyerang Houthi untuk memulihkan pemerintahan Hadi.
Di luar dugaan koalisi Arab, perang berlangsung berkepanjangan tanpa prospek kemenangan di salah satu pihak. Komunitas internasional terus menyuarakan keprihatinan atas tragedi kemanusiaan di sana. Koalisi Arab dianggap bertanggung jawab atas dampak perang yang menghancurkan semua infrastruktur vital negara Arab termiskin itu. PBB juga mempersalahkan Houthi atas pelanggaran hak asasi manusia. Tekanan negara-negara Barat dan Kongres Amerika Serikat telah memaksa Saudi mengakhiri perang di Yaman.
Putaran perundingan perdamaian berikut rencananya akan berlangsung pada Januari 2019. Namun, mengingat peliknya masalah Yaman, perundingan mendatang tidak akan berjalan mudah. Pada 2016, misalnya, perundingan selama 108 hari di Kuwait gagal total. Saat itu, kubu pemerintah menuntut perundingan berpijak pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2216 dan hasil Inisiatif Arab Teluk. Resolusi 2216 menuntut Houthi mundur dari wilayah yang diduduki dan menyerahkan senjata beratnya. Inisiatif Arab Teluk menuntut pengembalian posisi Hadi sebagai presiden.
Houthi menolak prinsip-prinsip perundingan itu. Menerima Resolusi 2216 sama artinya dengan bunuh diri. Inisiatif Arab Teluk pun ditolak karena Houthi beranggapan pemerintahan Hadi telah kehilangan legitimasi. Pada 2012, penunjukan Hadi sebagai presiden untuk menggantikan Ali Abdullah Saleh merupakan Inisiatif Arab Teluk untuk meredakan gejolak politik di sana. Saleh diminta mundur oleh rakyat dengan imbalan tidak dituntut atas semua kesalahan pemerintahannya pada masa lalu. Ketika itu, masa kepresidenan Hadi ditetapkan hanya sampai 2014. Pada tahun itulah Houthi merangsek ke Sanaa untuk mengambil alih kekuasaan dan Hadi kabur ke Saudi.
Kesulitan lain bagi mulusnya rekonsiliasi adalah fakta sejarah dan mazhab keagamaan antara Yaman utara dan Yaman selatan yang dikendalikan kubu Hadi. Kedua Yaman pernah terpisah lebih dari seabad ketika Yaman utara dijajah Turki dan Yaman selatan di bawah dominasi Inggris. Pada 1967, rakyat di selatan mendepak Inggris dan mendirikan Republik Demokratik Rakyat Yaman dengan ibu kota Aden. Yaman Utara, setelah perang enam tahun antara kaum nasionalis dan konservatif (1962-1968) yang berhasil dimenangi kaum nasionalis, mendirikan Republik Arab Yaman dengan ibu kota Sanaa.
Pada 1990, terjadi unifikasi kedua Yaman. Namun pada 1994 pihak selatan memberontak, tapi berhasil dipadamkan pihak utara. Sementara itu, mayoritas penduduk selatan menganut Sunni mazhab Syafii , sedangkan mayoritas populasi utara menganut mazhab Syiah Zaidiyah. Kedudukan penting dalam struktur kaum Zaidi adalah imam, yang merupakan kedudukan keagamaan sekaligus politik. Perbedaan-perbedaan ini membuat sentimen regional kedua Yaman sangat kuat. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin pihak-pihak yang bertikai mencapai perdamaian. Hasil perundingan di Rimbo menunjukkan kedua pihak menyadari penghentian perang merupakan keniscayaan demi konstruksi Yaman menuju kemajuan.
