Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dilema Harga Sawit

image-profil

image-gnews
Sawit 2
Sawit 2
Iklan

Wiko Saputra
Peneliti Auriga Nusantara

Sulit dipahami bahwa Indonesia, yang merupakan produsen sekaligus konsumen terbesar minyak sawit dunia, tak kuasa menentukan harga pasar. Padahal, menurut teori ekonomi, pembentukan harga dipengaruhi penawaran (produksi) dan permintaan (konsumsi). Prasyarat sebagai pihak pembentuk harga sudah dipenuhi Indonesia. Sehingga, menjadi pertanyaan bagi publik, mengapa harga justru lebih ditentukan Malaysia, padahal faktor produksi dan konsumsinya jauh di bawah Indonesia?

Mari kita telisik data produksi dan data konsumsinya. Berdasarkan laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) pada Oktober 2018, total produksi minyak sawit Indonesia 40,5 juta ton dan konsumsinya 10,3 juta ton. Adapun Malaysia produksinya hanya 20,5 juta ton dan konsumsi 3,4 juta ton. Kalau ukuran itu menjadi acuannya, sepatutnyalah Indonesia lebih dominan dalam pembentukan harga dibandingkan dengan Malaysia.

Faktor utama kegagalan Indonesia adalah tak menguasai rantai pasok minyak sawit di pasar global. Meski kita unggul dalam jumlah produksi dan konsumsi, tata niaganya dikuasai Malaysia.

Faktanya demikian. Lihat struktur penguasaan industri sawit di Indonesia, yang sebagian besar dikuasai investor dari negeri jiran itu. Mereka mampu mengintegrasikan lini bisnisnya di Indonesia, yang menjadi basis lahan dan bahan baku, dengan industri hilirnya di Malaysia, yang menjadi basis ekspor. Integrasi itu diperkuat kemampuan mereka membentuk pasar komoditas minyak sawit, baik di dalam maupun luar negeri.

Baca Juga:

Orientasi mereka adalah nilai tambah dan pasar, sedangkan kita hanya penyedia bahan baku. Ketika dua model itu bertemu di pasar global, Malaysia punya keunggulan karena berada pada rantai pasok yang memiliki kekuatan dalam menentukan harga.

Selain itu, Malaysia unggul dalam penguasaan data dan teknologi sehingga kebijakan rantai pasoknya lebih kredibel. Sedangkan kita abai dengan data dan teknologi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hingga saat ini saja, kita belum punya basis data yang kredibel. Tak ada satu pun institusi pemerintahan yang memiliki data luas perkebunan sawit dan produksi riil. Padahal itu data dasar yang seharusnya tersedia sebagai basis pengambilan kebijakan. Celakanya, justru pihak luar yang memiliki data itu.

Akibat data tak kredibel, kebijakan yang dikeluarkan kerap salah sasaran dan berkontradiksi dengan kondisi di lapangan. Pada 2015, misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan pungutan ekspor komoditas sawit untuk mendongkrak harga yang sedang jatuh. Namun, berselang tiga tahun, kebijakan itu dikoreksi dengan alasan harga sedang jatuh. Dua kebijakan yang kontradiktif itu dilakukan untuk tujuan yang sama, yakni mengintervensi harga.

Tak meleknya pemerintah terhadap data juga berimplikasi buruk pada keseimbangan harga di pasar. Produksi lima tahun terakhir digenjot, tapi berapa besar kenaikan produksi dan keseimbangan pasar tak pernah diketahui. Walhasil, pada 2018, kita memiliki kelebihan produksi 5,3 juta ton yang tak diserap pasar. Dunia usaha pun kelimpungan karena harga jatuh.

Dilema harga pun berimplikasi buruk pada petani sawit. Mereka paling riskan terhadap gejolak harga. Jika harga minyak sawit dunia naik, mereka tak mendapatkan imbas dari kenaikan itu karena harga di tingkat petani selalu dikontrol perusahaan. Adapun ketika harga turun, mereka langsung menjadi pihak pertama yang paling merasakan dampaknya.

Kita selalu bangga bahwa komoditas sawit menjadi penguasa di pasar global. Kita pun sering mengatakan komoditas sawit menjadi penyumbang devisa hasil ekspor terbesar. Namun sebenarnya kita hanyalah menjadi pemain yang selalu diatur wasit. Wasit itulah yang sebenarnya penguasa pasar. Siapa dia? Salah satunya Malaysia.

Kebanggaan kita sebagai produsen dan konsumen terbesar minyak sawit dunia harus diejawantahkan lebih riil di pasar. Sehingga perlu perubahan orientasi kebijakan. Tak bisa lagi hanya sebagai penyedia bahan baku, kita harus memperkuat hilir dan pasar domestik. Tak boleh lagi kebijakan keluar tanpa data. Karena itu, infrastruktur data dan teknologi sebagai pendukung kebijakan harus disiapkan. Tanpa itu, jangan harap kita bisa menentukan harga pasar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

19 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


21 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

27 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

31 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

47 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

47 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.