Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lemahnya Sistem Peringatan Dini

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Foto aerial kerusakan akibat Tsunami di kawasan Carita, Banten, Jawa Barat, Senin, 24 Desember 2018. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Foto aerial kerusakan akibat Tsunami di kawasan Carita, Banten, Jawa Barat, Senin, 24 Desember 2018. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

Jatuhnya korban jiwa akibat tsunami di Selat Sunda bisa dihindari andai kata kita memiliki sistem peringatan dini yang andal. Paling tidak, jumlah korban jiwa tak sebanyak sekarang. Sampai kemarin, sedikitnya 429 orang tewas, 164 dinyatakan hilang, dan 1.485 luka-luka.

Pemerintah semestinya menyadari bahwa sistem peringatan dini tsunami di negara ini jauh dari memadai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak mengeluarkan peringatan dini tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau itu. Penyebabnya adalah keterbatasan alat deteksi. BMKG hanya mampu memberikan peringatan dini tsunami akibat gempa tektonik. Prediksi tsunami itu pun mengacu pada sistem pemodelan dengan menggunakan data magnitudo gempa dan lokasinya.

Sistem peringatan dini yang lebih andal seharusnya menggunakan alat deteksi gelombang (buoy). Peranti ini bisa mengukur kenaikan gelombang di tengah laut secara akurat, termasuk tsunami yang disebabkan oleh gempa vulkanis. Kita pernah memasang alat ini di Selat Sunda, tapi sudah lama hilang. Kelemahan lain, kita juga belum punya pendeteksi longsor tanah di bawah laut. Bahkan pengukur seismik yang dipasang di Gunung Anak Krakatau pun tak berfungsi karena diduga diterjang letusan.

Kelemahan sistem peringatan dini sudah terlihat saat terjadi tsunami di Palu dan Donggala, akhir September lalu. Saat itu BMKG memang mengeluarkan peringatan dini tsunami yang disiarkan lewat teknologi informasi, termasuk disebarkan di media sosial. Tapi pesan ini tidak diterima oleh penduduk setempat, karena jaringan komunikasi hancur begitu gempa terjadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasil analisis BMKG saat itu juga kurang akurat karena hanya berdasarkan pemodelan dengan mengandalkan data gempa. Lembaga ini memprediksi tsunami yang kecil di pantai, tapi ternyata terjadi tsunami dahsyat yang dipicu longsor di dasar Teluk Palu. Saat itu juga tidak terpasang buoy di perairan sekitar lokasi tsunami, apalagi di teluk.

Meski jumlahnya belum memadai, Indonesia sempat memiliki 22 buoy. Masalahnya, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagian besar peralatan tersebut rusak tak terawat, bahkan sebagian dicuri. Pemerintah semestinya segera memperbaiki buoy yang rusak, sekaligus menambah alat deteksi serupa di banyak lokasi, karena negara kita sangat rawan bencana gempa dan tsunami.

Tak hanya menyiapkan sistem peringatan dini yang lebih baik, pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat soal mitigasi bencana. Negara seperti Jepang saja, yang memiliki sistem peringatan dini lebih canggih, sangat mengandalkan kemampuan masyarakat dalam menyelamatkan diri. Kita, yang jauh tertinggal dalam soal teknologi pendeteksi bencana, seharusnya lebih serius membangun kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi bencana.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.