Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Divestasi Freeport: Akuisisi Tumpahan Limbah

image-profil

image-gnews
Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Iklan

Setelah dua tahun tarik ulur, pemerintah akhirnya merestui perpanjangan operasi Freeport melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus hingga 2041. Bedanya dengan penambangan saat ini, Freeport tak sendiri. Dia ditemani oleh konsorsium BUMN PT Indonesia Asahan Aluminium dan Pemerintah Papua yang menguasai 51 persen saham.

Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan dengan gegap gempita pada Jumat 21 Desember 2018. Seolah-olah, polemik penambangan oleh perusahaan asal AS itu selesai ketika sahamnya dikuasai oleh pemerintah. Padahal, perpanjangan operasi justru menjadi mukadimah pemerintah merestui dosa yang lebih besar: kerusakan ekologis Papua (berikut pesisirnya) bagian barat daya dan Laut Arafura.

Sebagai perusahaan penambangan, Freeport tak lepas dari satu persoalan pelik yaitu pengelolaan limbah. Dalam mengelola tambang Grasberg, Freeport hanya mengambil sekitar 3 persen dari total material tambang, 97 persennya menjadi limbah atau dikenal dengan sebutan tailing/pasir sisa tambang. Jika mengacu ke target produksi puncak Freeport sebesar 300 ribu ton per hari, maka limbah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan mencapai 270 ribu ton per hari. Artinya, jika anda sudah berselancar di internet selama satu jam, pada saat yang sama Freeport sudah membuang limbahnya sebesar 11,25 ribu ton.

Jangan mengira ketika saya menulis pasir, muatannya sudah bersih. Material pertambangan justru membawa zat-zat mematikan bagi ekosistem. Audit lingkungan yang dilakukan oleh lembaga penilai independen, Parametrix (yang dibayar oleh Freeport), menyatakan setidaknya ada lima kandungan logam berat yang terkandung dalam limbah yaitu selenium, tembaga, arsen, mangan, timbal, dan kadmium. Ini belum termasuk risiko air asam sulfida dari batuan sisa pertambangan (acid rock drainage) yang turut hanyut dari gunung menuju laut.

Opsi Instan Mematikan
Pengelolaan limbah adalah salah satu hal yang menantang dalam pertambangan tembaga Freeport di Papua. Pasalnya, area pengerukan terletak di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut dan justru dikelilingi hutan lindung, danau, dan sungai-sungai.

Dari kerumitan kawasan tersebut, Freeport malah mengambil opsi mudah dan murah. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan, perusahaan sudah saja 253 juta ton limbah sepanjang 1974-1994 melalui sungai Aghwagon menuju sungai Ajkwa yang terletak di dataran rendah sejauh 70 km. Perusahaan awalnya hanya membuang limbah begitu saja di sungai. Tapi, karena banjir bandang yang terjadi pada 1994 turut membawa limpasan limbah dan menghancurkan rumah serta fasilitas umum, Freeport lalu membangun tanggul khusus penampungan limbah di sisi barat dan timur sungai Ajkwa(Ajkwa Deposition Area/ADA). Seiring bertambahnya produksi Freeport, kolam limbah semakin meluas. Dari awalnya sekitar 133 km2 , saat ini, ADA sudah dimodifikasi hingga meluas sepanjang 230 km2.

Tambang terdekat yang memiliki model pembuangan serupa adalah Ok Tedi yang dikelola BHP, perusahaan Australia. Ternyata, BHP memastikan metode ini merusak ekosistem Sungai Ok Tedi dan Sungai Fly sepanjang 1000 km, sekaligus mengganggu kehidupan 50 ribu penduduk sekitar. Perusahaan akhirnya hengkang dari tambang tersebut pada 2002.

Pemerintah sebenarnya sudah berulang kali meminta Freeport mengganti model pembuangan limbah dari sungai melalui pipa pada tahun 2017. Tapi Freeport menolak usulan itu karena tak layak secara teknis dan ekonomis. Penolakan ini aneh karena perusahaan sudah mengangkut bahan bakar minyak dan hasil tambang menggunakan sarana serupa.

Audit Merongrong, Freeport Berlalu
Dari sedemikian kompleksnya pengelolaan limbah berskala ekstra besar ini, audit menyeluruh baru dilaksanakan pemerintah pada tahun 2006. Pemeriksaan menyatakan pembuangan limbah Freeport melanggar kualitas air sungai yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Dua tahun setelahnya, Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar menerbitkan persyaratan pengelolaan limbah yang termuat dalam Keputusan Menteri Nomor 431/2008.

Namun kesalahan yang sama diulangi Freeport. Badan Pemeriksa Keuangan yang menghelat audit investigasi pada 2016 menemukan limbah Freeport sudah meluber dari sungai, muara, hingga laut. Pasalnya, kolam penampungan tak cukup menampung terjangan limbah. Terdapat perubahan bentang alam sebagai akibat tumpahan ini di area penampungan--termasuk di dalamnya hutan basah dan sungai(229 km). muara (220 km2) dan pesisir serta laut (1.243 km2). BPK juga menilai Keputusan Menteri 431/2008 sudah tak memadai dijadikan patokan pengelolaan limbah karena kerusakannya sudah terlalu parah. Berdasarkan riset Parametrix pada 2002, area yang tertutup limbah beserta ekosistemnya tak bisa tumbuh seperti sedia kala.

Satu dekade sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam risetnya juga menyatakan hal nyaris serupa terkait dampak pengelolaan limbah Freeport. Walhi menyatakan kandungan logam berat yang terkandung dalam limbah merusak keseimbangan rantai makanan. Bencana bermula dari tercemarnya tanaman seperti bayam air, cyperrus, kubis Cina, ubi jalar, dan daun singkong di dataran rendah. Sementara ada sekitar 700 burung, komodo, kangguru pohon, dan hewan lainnya yang menggantungkan hidupnya dari tumbuhan-tumbuhan tersebut.

Peta citra satelit wilayah kerja Freeport Indonesia di Papua

Kabar Baik yang Berumur Pendek
Setelah menerima audit BPK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan langsung terjun memeriksa di lapangan. Hasilnya, Freeport melakukan 48 pelanggaran. Meski begitu banyak dosa yang dilakukan perusahaan, pemerintah hanya mengganjarnya dengan sanksi administratif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada awal 2017, penulis sempat berbincang dengan salah satu pejabat Kementerian Lingkungan yang menyatakan bakal mempertimbangkan menggugat Freeport secara perdata. Namun, saat itu penulis beranggapan: bagaimana mungkin gugatan ini akan dilayangkan sementara pada proses pelepasan 51 persen saham ke PT Inalum masih dalam proses negosiasi?

Kecurigaan penulis terbukti, hingga saat ini, Kementerian tak pernah menggugat apalagi menuntut perusahaan ke ranah pidana. Penanganan kasus jauh berbeda ketika Kementerian Lingkungan begitu galak menggugat PT Bumi Mekar Hijau yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dengan total permintaan ganti rugi Rp 7,8 triliun. Padahal, dalam kasus Freeport, BPK mencatat angka kerugian akibat eksosistem mencapai Rp 185 triliun!

Meski sanksi melempem, angin segar sempat berhembus dari Kementerian Lingkungan yang memperketat standar pengelolaan limbah Freeport dalam Keputusan Menteri Nomor 175 Tahun 2018. Beberapa isinya yang penting adalah memperketat angka retensi limbah, memperketat batas padatan (total padatan tersuspensi/total suspended solids) dalam kolam penampungan, sekaligus memindahkan titik pemantauan limbah.

Keputusan ini ditolak mentah-mentah oleh Kepala Eksekutif Freeport Richard Adkerson. Dalam suratnya ke Menteri Lingkungan Siti Nurbaya, Richard malah terang-terangan menyatakan kebijakan ini bermotif politis dan mengganggu jalannya negosiasi.

Lalu apakah Kementerian Lingkungan bertahan pada argumennya?

Ternyata tidak. Kementerian Lingkungan mencabut Keputusan Menteri 175/2018. Saat berbicara kepada publik, Menteri Siti juga tak menjelaskan alasannya. Sebagai ganti keputusan yang dicabut, kebijakan baru akan dibuat berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis yang saat ini tengah dibahas (bersama Freeport, tentunya).

Pengelolaan Limbah Harus Dirombak
Benih-benih harapan untuk perbaikan pengelolaan limbah Freeport gugur. Kini tinggal satu peluru yang tersisa: kajian strategis. Kajian ini menjadi vital karena pengerukan Freeport bakal massif melalui penambangan bawah tanah. Hingga akhir masa operasinya pada 2041, Freeport akan membuang 3 miliar ton limbah (Walhi, 2006). Volume segini setara dengan 909 kali lipat dari total kebutuhan pasir untuk mereklamasi 13 pulau di laut utara Jakarta.

Penyusunan kajian strategis mesti dikawal. Pemerintah semestinya tak membolehkan Freeport menggunakan sungai sebagai sarana pengangkutan dan penyimpanan limbah. Sebab, terbukti cara ini justru merusak. Freeport harus menggunakan pipa--atau cara lain yang tak merusak ekosistem--untuk mengangkut limbah sisa tambang.

Pemerintah juga harus menerapkan standar yang ketat untuk baku mutu limbah penambangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Selain itu, limbah yang ada juga harus dimanfaatkan dalam bentuk lain seperti material bahan bangunan supaya tak terbuang begitu saja.

Freeport pun tak boleh ingkar merehabilitasi kawasan yang sudah rusak. Hingga saat ini, tak ada satu pun tuntutan dari pemerintah supaya perusahaan melaksanakan hal itu. Berapa pun biayanya, itu adalah ongkos yang semestinya ditanggung perusahaan atas dosa yang telah dilakukan sejak 51 tahun lalu. Jika hal ini dibiarkan, pencaplokan Freeport justru menjadi tiket pemerintah memperluas bencana di Papua. (*)

Sumber Dokumen:
- Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Tahun 2013 Sampai dengan 2015, Badan Pemeriksa Keuangan, 2017.
- Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Tembaga dan Emas Freeport-Rio Tinto di Papua, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2006.
- Environmental Risk Assessment PT Freeport Indonesia, Parametrix Inc., 2002.
- Securities and Exchange Commission Annual Report Freeport McMoran Inc Form 10-K, Securites and Exchange Commission, 2015.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

12 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

27 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

27 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

28 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024