Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Masalah Akut Kota Batam

Oleh

image-gnews
Kota Batam diwaktu malam
Kota Batam diwaktu malam
Iklan

Meleburkan kursi kepemimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam dapat menimbulkan masalah baru. Keputusan yang diambil dalam rapat kabinet terbatas itu, Rabu dua pekan lalu, terlihat sekadar langkah kepepet mengatasi memburuknya perekonomian Batam ketimbang buah pemikiran jangka panjang yang mendalam. Strategi komprehensif dan ajek semestinya disiapkan untuk memastikan misi menjadikan pulau itu sebagai lokomotif perekonomian Indonesia dapat terwujud.

Sepekan setelah keputusan menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam, belum ada kejelasan bagaimana satu sopir akan mengendarai dua kendaraan ini. Pemerintah masih perlu merevisi sejumlah peraturan, termasuk menyiapkan regulasi baru untuk memperjelas status, kedudukan, hingga hubungan kerja Pemerintah Kota dan BP Batam. Gambaran tentang nasib zona perdagangan bebas (FTZ) Batam dan rencana membaginya dalam 24 titik kawasan ekonomi khusus lebih gelap lagi. Cara menyelesaikan masalah semacam ini bakal melanjutkan ketidakpastian usaha yang telah berlangsung lama di Batam.

Dualisme pengelola Batam memang persoalan. Mengakhirinya memang langkah yang tepat, atau lebih tepat disebut terlambat, karena sejak 2015 Kabinet Kerja telah berulang kali membahasnya. Sejak jauh hari, sinyal bahaya bakal lahirnya tumpang-tindih kewenangan telah dinyalakan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam. Aturan itu mengamanatkan lahirnya peraturan pemerintah untuk memastikan Pemerintah Kota dan BP Batam tak bentrok di lapangan. Tapi regulasi tersebut tak pernah ada sampai sekarang.

Karut-marut yang akut dalam pengelolaan Batam belakangan membuat perekonomian kota memburuk. Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto Batam, yang sejak 2010 hanya berkisar Rp 80 triliun per tahun, terus merosot. Sedikitnya 169 perusahaan hengkang dari Batam sejak 2015. Setiap tahun, jumlah warga perkotaan yang menganggur, tak kebagian lapangan kerja atau kehilangan pekerjaan, bertambah 4.000 orang. Seluruh data statistik membuat kondisi Batam bak bumi dan langit dibandingkan dengan Singapura, yang hanya dipisahkan laut sejengkal di sisi utara.

Pemerintah semestinya mengakhiri masalah ini dengan membubarkan satu dari dua otoritas biang keruwetan-bukan mempertahankan keduanya untuk dikelola pejabat yang sama. Membubarkan BP Batam lebih mudah dilakukan. Pemerintah Kota dapat tetap mengelola kawasan ekonomi khusus dan zona di luar cluster dengan fasilitas yang adil bagi setiap pelaku usaha.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ada baiknya pemerintah mempertimbangkan cara Cina mengubah status Chongqing menjadi kota dengan otonomi khusus setingkat provinsi pada 1997. Dilepaskan dari induknya, Provinsi Sichuan, kini kota itu menjadi mercusuar ekonomi dan pembangunan di wilayah barat Negeri Tirai Bambu. Batam juga bisa diubah menjadi kota otonomi khusus perekonomian dengan dukungan penuh langsung dari Jakarta.

Kelak, agar terfokus dan cepat mengatasi ketertinggalan, kursi wali kota pemimpin daerah otonom ini harus diisi ahli strategi ekonomi dan pembangunan. Pemilihan kepala daerah bisa dihapuskan di wilayah ini untuk menjamin tak adanya konflik kepentingan partai politik.

Strategi yang mendalam dan memandang ke depan perlu dilakukan sungguh-sungguh karena terbukti hampir setengah abad kita tak mampu membangun "Singapura Baru". Tanpa itu, pemerintah sebaiknya realistis, tak ambisius membebani Batam dengan mimpi menjadi kota industri terdepan di negeri ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024