Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Label Halal Kayu Ilegal

Oleh

image-gnews
Ilustrasi penebangan pohon. ANTARA
Ilustrasi penebangan pohon. ANTARA
Iklan

TAK selamanya perangkat online memperbaiki sistem dan mencegah korupsi. Niat baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan pembalakan liar dengan menyediakan pelaporan pemanfaatan kayu secara online justru menjadi celah manipulasi yang merugikan negara. Pengusaha memanfaatkannya untuk melegalkan kayu haram sekaligus menekan iuran.

Sejak 2009, Kementerian Kehutanan membangun Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan agar tak ada interaksi pengusaha dengan pejabat untuk mencegah korupsi. Para pemegang konsesi hutan hanya perlu melaporkan jumlah kayu yang mereka tebang secara online ke aplikasi tersebut, lalu membayar iuran setiap tahun.

Pelaporan mandiri itu terlihat canggih dan modern. Pasar dunia yang sebelumnya menolak kayu Indonesia karena terindikasi ilegal membuka pintu kembali. Sejak sistem itu dibuka pada 2015, nilai perdagangan kayu ke Uni Eropa saja mencapai Rp 450 triliun. Namun investigasi majalah ini di Papua dan Papua Barat menemukan kelemahan sistem itu yang membuat kejahatan lama di bidang lingkungan tetap langgeng.

Para pengusaha hasil hutan justru mencuci kayu ilegal memakai sistem dalam jaringan (daring) ini. Kayu dari luar konsesi dan dari hutan rakyat yang terlarang diterima industri dan dijual ke pasar setelah diberi label halal oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Penelusuran majalah ini melalui kode bar kayu hingga ke pasar membuktikan kayu-kayu ilegal beredar secara bebas.

Kementerian Kehutanan mencatat 300 ribu meter kubik kayu ilegal Papua masuk ke pasar global melalui Surabaya. Adapun Yayasan Auriga Nusantara memperkirakan jumlah kayu yang ditebang dari hutan Papua pada 2016-2017 tiga kali lipat dari jumlah kayu yang dilaporkan. Modus lain untuk mengurangi iuran adalah melaporkan kayu merbau yang mahal lewat kode bar kayu murah. Auriga menghitung, kerugian negara akibat berbagai praktik culas itu mencapai Rp 6,1 triliun pada 2015-2017.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pangkal soal kekacauan adalah tak independennya lembaga audit atas laporan para pengusaha kayu dalam sistem daring tersebut. Kementerian Kehutanan mengizinkan lembaga sertifikasi menjadi auditor dengan melakukan uji petik ke lapangan. Masalahnya, kerja mereka dibayar sepenuhnya oleh perusahaan yang mereka audit. Alih-alih bersikap kritis terhadap laporan perusahaan, banyak di antara mereka malah menjadi konsultannya.

Penelitian Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor menemukan satu perusahaan mengeluarkan hingga Rp 22 miliar setahun untuk biaya menyuap auditor dan penyidik. Jangan heran jika banyak kasus penyitaan kayu tak berujung pada penindakan pidana. Penegak hukum pun mengaku sulit bertindak tegas lantaran kayu itu telah mendapat sertifikasi.

Kementerian Kehutanan mesti memperbaiki lembaga audit. Tim auditor harus independen. Bayaran atas kerja mereka bisa diambil dari rekening yang menampung iuran pengusaha sebagai ongkos audit. Nilainya sesuai dengan luas atau jumlah kubik kayu yang mereka periksa di lapangan. Dengan cara ini, lembaga audit tak berhubungan dengan perusahaan sehingga konflik kepentingan terhindarkan.

Setelah itu, perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas. Temuan lembaga audit independen harus ditindaklanjuti para penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi juga perlu mengawalnya di lapangan. Tanpa perbaikan audit pelaporan kayu, sistem daring yang canggih itu tak akan menghentikan pembalakan liar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

18 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

16 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024